Antrean Kendaraan Mengular di SPBU, Asosiasi Logistik Kaltimtara: Pemerintah Bisa Lebih Meningkatkan Pengawasan

SuaraKaltim.id - Antrean mengular sejumlah kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) jadi pemandangan yang lazim saat ini. Hal itu terjadi lantaran kuota BBM yang terbatas.

Imbasnya, banyak masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan BBM dan mobilitas mereka terganggu. Kalangan perusahaan pun merasakan hal yang sama.

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Kaltimtara turut angkat suara. Wakil Ketua Umum DPW Kaltimtara Bidang Multi Moda ALFI/ILFA, Lieliek Budijanto mengakui, pihaknya sangat kesulitan untuk dapatkan BBM. Walhasil, kegiatan operasional mereka cukup terganggu.

Untuk diketahui, Pemprov Kaltim memang ada mengajukan permohonan agar ada peningkatan jumlah kuota BBM di Kaltim. Ada beberapa pertimbangan terkait permohonan peningkatan kuota BBM itu.

Salah satunya, banyak kendaraan dari luar daerah dan kebutuhan BBM yang berkaitan dengan pembangunan IKN.  Lieliek mengatakan, jika ada penambahan kuota BBM pada 2024 nanti, maka pihakya juga meyakini pergerakan sektor angkutan logistik nantinya bisa berjalan lancar secara signifikan. 

"Akan tetapi kami menginginkan yang sudah berjalan di lapangan, pemerintah bisa lebih meningkatkan pengawasan di lapangan," ucap Lieliek, melansir dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Jumat (01/12/2023). 

Dia menyebut, berapapun banyaknya kuota BBM yang bakal diberikan namun pengawasan yang dijalankan masih belum maksimal, tentu ada potensi oknum tak bertanggung jawab untuk bergerak. Mereka bisa melakukan penyimpangan BBM di lapangan. 

"Kita belajar dari masa lalu, bahwa logistik itu menyumbang angka inflasi paling tinggi di sektor sembako, apalagi mendekati hari raya keagamaan," tegasnya. 

Ditambahkan Lieliek, sebenarnya pemerintah bisa melakukan perhatian lebih untuk sektor distribusi dan pengawasan. Sebab, hampir di semua SPBU akan ada antrean kendaraan yang panjang. Ditambah lagi, terkadang BBM yang disalurkan mesti kurang tepat sasaran. 

Baca Juga: Ini Daftar Lengkap Kenaikan UMK di 10 Kabupaten Kaltim untuk 2024

"Kita selaku sektor industri transportasi dapat kuota dari pemerintah karena selama ini kita sudah mengikuti aturan yang berlaku dan beberapa kali cara mendapatkan solar yang beberapa berubah dari sistem," sambungnya. 

Dia menyebut, pemerintah juga harus memerhatikan perubahan program dari penggunaan fuel card hingga ke barcode. Menurutnya, hal tersebut sangatlah menyusahkan supir-supir yang mengendarai kendaraan besar. 

Dia berharap, gabungan pengusaha transportasi yang membawahi 66 perusahaan JPT bisa mendapat perhatian dari pemerintah, khususnya mengenai BBM. Lieliek mengatakan, eksistensi sektor logistik sangatlah krusial. 

"Jangan sampai kuota yang sudah ditambahkan ini akan salah sasaran kembali," tutup Lieliek.