SuaraKaltim.id - Proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berjalan. Di samping fokus melakukan pembangunan infrastruktur dan fasilitas di wilayah IKN ini, pemerintah tengah berupaya menarik investasi dari dalam maupun luar negeri.
Berkaitan dengan upaya tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bertugas untuk menyiapkan lahan yang clean and clear.
Dalam kunjungan kerjanya ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN pada Rabu (28/02/2024) kemarin, Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, kepastian hukum hak atas tanah menjadi satu hal penting yang bisa mendorong peningkatan investasi.
"Kita berharap para investor juga punya keyakinan, kepastian hukum hak atas tanah yang bisa digunakan untuk usaha yang dikembangkan secara komersial dan juga bisnis diharapkan berkembang. Dengan demikian, IKN bukan hanya menyedot investasi tetapi bisa mengembangkan ekonomi, bukan hanya tentunya di sekitar IKN tapi juga secara nasional. Ini yang menjadi optimisme kita semuanya, Indonesia harus terus memiliki daya tarik bagi para investor," tuturnya, disadur dari keterangan rilis yang diperoleh, Kamis (29/02/2024).
Dalam mendukung pembangunan IKN, Kementerian ATR/BPN telah mengerjakan sejumlah pekerjaan rumah yang menjadi tugas utama, yakni di bidang pertanahan dan tata ruang. Pelaksanaan tersebut dijalankan dengan kerja sama serta koordinasi lintas sektor.
Hingga saat ini, Menteri AHY mengungkapkan, Kementerian ATR/BPN telah menuntaskan 9 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan 10 paket pengadaan tanah. Sementara yang masih dalam tahap pengerjaan ada 11 paket pengadaan tanah yang terus diakselerasi penyelesaiannya.
"80% sudah tuntas (pengadaan tanahnya), masih tersisa 20% yang perlu dikawal dengan baik, sehingga harapannya 100 hari kerja Menteri ATR/Kepala BPN yang baru ini bisa kita tuntaskan. Mudah-mudahan itu semua bisa mendukung secara penuh pengembangan kawasan dan kita berharap bukan hanya KIPP tetapi juga lokasi pendukung strategis lainnya," ucap Menteri AHY.
Tak hanya itu, dalam proses pembangunan IKN juga terdapat peran Badan Bank Tanah yang telah menyiapkan lahan untuk pembangunan Bandara VVIP maupun infrastruktur penunjang lainnya.
"Jadi inilah yang menjadi spirit kami datang pada hari ini. Tentu ini spesial buat saya karena ini pertama kali dan tentu dengan cepat saya melihat adanya semangat dari semua, ini luar biasa, mudah-mudahan sukses semuanya. Selamat kepada OIKN dan teman-teman yang bekerja selama ini," pungkas Menteri AHY.
Baca Juga: 9 Petani IKN Ditahan di Polda Kaltim, Terancam Pasal 335 KUHP dan UU Darurat
Pada kunjungan kerjanya tersebut, AHY meninjau sejumlah lokasi, mulai dari Titik Nol IKN, Menara Pandang, hingga Gedung Istana Presiden.
Dalam kunjungan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN, Sigit Raditya; Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Pelayanan Publik, Andi Saiful Haq; Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Lampri; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur, Asnaedi beserta jajaran.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- 5 HP Infinix Kamera Bagus dan RAM Besar, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- 5 HP Samsung Kamera Bagus dan RAM Besar, Pas buat Multitasking
Pilihan
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
Terkini
-
Pemprov Kaltim Rincikan Anggaran Renovasi Rumah Dinas Gubernur Rp25 Miliar
-
Wali Kota Samarinda Tolak Penghapusan Iuran BPJS, Begini Jawaban Pemprov Kaltim
-
Kabar Bantuan Iuran BPJS Warga Samarinda Dihentikan, Pemprov Kaltim Klarifikasi
-
Tolak Kebijakan Pemprov Kaltim soal Iuran JKN, Wali Kota Samarinda: Tidak Adil!
-
Penetapan Tersangka Dipertanyakan, Kasus Muara Kate Diduga Ada 'Kambing Hitam'