Diduga Terlibat Politik Praktis, Kepala Kesbangpol Bontang Dinonaktifkan

SuaraKaltim.id - Sigit Alfian terkena hukuman sanksi berat oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang karena diduga terlibat dalam politik praktis. 

Hukuman yang dijatuhkan oleh Pemkot Bontang yaitu dengan menonaktifkan Sigit Alfian sebagai Kepala Badan Satuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Hal itu dibenarkan oleh Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Bontang Akhmad Suharto saat dikonfirmasi.

Katanya, pertimbangan sanksi Sigit Alfian sudah berdasarkan hasil kesepakatan tim etik yang dibentuk oleh Pemkot Bontang. 

Bahkan saran sanksi itu juga turun dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) beberapa waktu lalu. Sigit resmi dinonaktifkan sebagai Kepala Kesbangpol sejak Kamis (29/02/2024) lalu. 

Baca Juga: Oknum Sipir Lapas Bontang Terlibat Politik Uang, Dipindah!

"Benar pak Sigit di nonjobkan dari Kepala Kesbangpol. Itu sudah berdasarkan dari kajian tim etik. Karena nama pak Sigin muncul dalam ruang politik praktis," ucap Akhmad Suharto, melansir dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Selasa (05/03/2024). 

Lebih lanjut, Akhmad Suharto menilai Sigit Alfian sudah dikenakan sanksi etik untuk kedua kalinya. Hal ini membuat tim bergerak dan membahas dengan eksplisit terkait keterlibatan Sigit dengan politik praktis.

Baginya, tidak elok sebagai ASN dan pembina Organisasi Masyarakat (Ormas) bersentuhan dengan politik. Langkah tegas diambil merupakan bentuk banyak desakan dan laporan yang masuk.

Sigit Alfian pun diberikan kesempatan untuk melayangkan pembelaan hingga Sabtu (23/03/2024) mendatang. Hal itu akan dipertimbangkan. 

"Dia (Sigit) masih diberikan kesempatan menyampaikan pembelaan. Nanti dipertimbangkan Wali Kota Bontang Basri Rase," sambungnya. 

Baca Juga: Ratusan Ogoh-ogoh Meriahkan Pawai di Bontang, Simbol Kekuatan Alam Semesta

Katanya, para pegawai ASN diwajibkan untuk menjaga asas netralitas, agar tidak terjadi diskriminasi dalam melaksanakan tugas  memberikan pelayanan publik.
 
Hal ini tercantum jelas pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dimana netralitas dimaknai sebagai tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara.