SuaraKaltim.id - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali mengagendakan pengadaan 2 unit bus angkutan pelajar di 2024. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan akses dan keselamatan pelajar dalam perjalanan ke sekolah.
Pada 2023, Pemkab Kukar telah mengalokasikan anggaran untuk 6 unit bus angkutan pelajar yang didistribusikan di wilayah-wilayah yang membutuhkan, seperti Kelurahan Loa Tebu, Desa Rapak Lambur, Desa Sungai Payang, Kecamatan Kembang Janggut, Kota Bangun, dan Muara Badak.
“5 unit angkutan pelajar dengan kapasitas sedang atau 30 kursi dan 1 unit kapasitas 19 kursi,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kukar, Ahmad Junaidi, melansir dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Kamis (14/03/2024).
Tahun ini, Dishub Kukar akan menambah 2 unit bus angkutan pelajar. Kapasitas bus masih belum ditentukan dan menunggu arahan dari Bupati terkait penganggaran dan penempatannya.
Junaidi menambahkan, Bupati Kukar akan menerima masukan dan aspirasi dari masyarakat terkait penyalurannya, baik secara tertulis maupun lisan. Kemudian Dishub akan melakukan survei untuk menentukan daerah tersebut layak mendapatkan bus pelajar atau tidak.
Sebab ada beberapa kriteria yang dipenuhi, di antaranya jumlah penumpang atau pelajar harus memenuhi, jalur rute angkutan pelajar hingga operasionalnya setiap bulannya.
“Ketika kami sudah memberikan masukan bahwa ini layak, biasanya Bupati menindaklanjuti untuk bisa melakukan penyerahan unit,” tutupnya.
Berita Terkait
Terpopuler
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Pemprov Kaltim Rincikan Anggaran Renovasi Rumah Dinas Gubernur Rp25 Miliar
-
Wali Kota Samarinda Tolak Penghapusan Iuran BPJS, Begini Jawaban Pemprov Kaltim
-
Kabar Bantuan Iuran BPJS Warga Samarinda Dihentikan, Pemprov Kaltim Klarifikasi
-
Tolak Kebijakan Pemprov Kaltim soal Iuran JKN, Wali Kota Samarinda: Tidak Adil!
-
Penetapan Tersangka Dipertanyakan, Kasus Muara Kate Diduga Ada 'Kambing Hitam'