Basri Rase Pilih Ditinggal Partai, Syafrudin Beberkan Catatan Merah ke DPP PKB

SuaraKaltim.id - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalimantan Timur (Kaltim) Syafruddin membeberkan sederet catatan merah Basri Rase yang dinilai tak loyal ke partai. 

Basri dianggap tak banyak berkontribusi ke partai pimpinan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ini di pemilu 14 Februari lalu. Bahkan, komunikasi yang dijalin Basri ke DPW PKB Kaltim sangat minim hingga hari ini. 

"Komunikasi serius tidak pernah. Pak Basri sampai sekarang juga hasil Pileg tidak ada lapor. Apalagi saat mau maju jalur Independen. Itu disayangkan sekali," ucap Syafruddin, disadur dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Selasa (14/05/2024). 

Sebagai kader dan calon petahana, sejatinya Basri menjalin komunikasi dengan partai untuk penggambaran kondisi politik terkini. Alih-alih berkoordinasi, Basri tak pernah membahas masalah itu ke tingkat wilayah bahkan maju melalui jalur independen. 

Baca Juga: KPU Bontang Siap Verifikasi Fakta Dukungan Ribuan Warga untuk Paslon Basri-Chusnul Dihin

Di Pemilu 14 Februari kemarin, Basri rase terbukti tak mampu memenuhi janjinya untuk meraup 10 ribu suara untuk Caleg DPR RI Syafruddin. Perolehan suara Udin-sapaan akrabnya-hanya separuh dari target yang dijanjikan Basri. Itupun hasil kerja sendiri. 

"Saya dijanjikan 10 ribu. Tapi nyatanya cuman 5 ribu itu pun saya yang kerja sendiri," sambungnya. 

Di samping itu, sebagai Ketua DPC PKB Bontang Basri terbukti tidak loyal. Sebab, seharusnya kader memanfaatkan partai sendiri di ajang kontestasi pemilu.

Namun, sayangnya Basri memilih untuk meninggalkan partai lalu maju melalui jalur perseorangan di Pilkada Bontang. 

"Pak Basri kita hargai keputusannya. Cuman saya ingatkan dia sebagai ketua DPC PKB. Jadi dia ingkar terhadap mandat DPP PKB. Yah jangan salahkan kalau kondisi semakin carut marut," ucap Udin.

Baca Juga: Pasangan Basri-Chusnul Dihin Mendaftar Pilkada Bontang 2024, Dapatkan Dukungan Lebih dari 16.000 Orang

"Kami akan laporkan secara tertulis ke DPP PKB. Nanti mereka yang berikan kejelasan terkait sanksi," terangnya.