SuaraKaltim.id - Dinas Sosial (Dissos) Kalimantan Timur (Kaltim) memperkuat koordinasi antar-kabupaten/kota dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Benua Etam, khususnya dalam menghadapi dampak sosial sebagai serambi Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal itu disampaikan Kepala Dissos Kaltim, Andi Muhammad Ishak belum lama ini. Ia menyebut, perlu ada sinergi dan kolaborasi antarpihak untuk menangani PMKS.
"Apalagi menjelang IKN. Kita perlu mengantisipasi potensi lonjakan dampak sosial yang mungkin terjadi," ujarnya disadur dari ANTARA, Rabu (22/05/2024).
Ia mengklaim, pihaknya mengusung empat program besar untuk memperkuat penanganan PMKS, yaitu rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan kelompok rentan, serta penanganan bencana.
"Kami berupaya menyediakan layanan rehabilitasi bagi PMKS yang membutuhkan, seperti panti sosial untuk anak, lansia, serta penyandang disabilitas," sebut Andi.
Baca Juga: Isran-Hadi Rayu Gerindra Kaltim untuk Dukung di Pilgub 2024
Pihaknya juga terus memperluas akses jaminan sosial bagi PMKS, seperti program keluarga harapan (PKH), bantuan langsung tunai (BLT) serta bantuan untuk wanita rawan sosial ekonomi (WRSE).
Lebih lanjut, dalam program pemberdayaan, penting memberikan pelatihan dan pendampingan kepada PMKS untuk meningkatkan keahlian dan kemandirian mereka.
"Dalam penanganan bencana, kami memperkuat sistem penanggulangan bencana dan penyaluran bantuan sosial untuk PMKS yang terkena dampak," katanya.
Ia juga menyoroti beberapa tantangan dalam penanganan PMKS, seperti keterbatasan data, sumber daya manusia, dan anggaran. Ia berharap dukungan dari pemerintah pusat untuk mengatasi tantangan tersebut.
"Kami mohon perhatian dari pemerintah pusat untuk membantu Kaltim dalam menangani PMKS, khususnya dalam menghadapi IKN. Kami membutuhkan dukungan dalam hal pendanaan, infrastruktur, dan sumber daya manusia," ucapnya.
Pihaknya telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi teknis bidang kesejahteraan sosial se-Kaltim diikuti oleh dinas sosial dari seluruh kabupaten/kota, serta instansi terkait lainnya.
Koordinasi itu, imbuhnya, bertujuan untuk membahas strategi dan program penanganan PMKS di Kaltim, termasuk dalam menghadapi IKN.
"Kami berkomitmen untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam penanganan PMKS, terutama dengan banyaknya penduduk yang bermigrasi ke Kaltim sebagai dampak IKN, tentunya dukungan pemerintah pusat sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada," tuturnya.
Berita Terkait
-
Tahap Pertama Selesai, PSSI Siap Luncurkan Tahap Kedua Pembangunan Training Center di IKN
-
Efisiensi Anggaran, Pemerintah Diminta Evaluasi Ulang IKN
-
BRI Siap Dukung Investasi di IKN
-
Di Balik Efisiensi Anggaran, Mungkinkah IKN Jadi Proyek Hantu?
-
Pembangunan IKN Dipastikan Jalan Terus! Prabowo Langsung Minta Bos OIKN Tambah Anggaran Rp8,1 T
Terpopuler
- Ragnar Oratmangoen: Saya Mau Keluar dari...
- Rusuh Lagi! Indonesia Siap-siap Sanksi FIFA, Piala Dunia 2026 Pupus?
- Apa Sanksi Pakai Ijazah Palsu? Razman Arif dan Firdaus Oiwobo Diduga Tak Diakui Universitas Ibnu Chaldun
- Aset Disita gegara Harvey Moeis, Doa Sandra Dewi Terkabul? 'Tuhan Ambil Semua yang Kita Punya...'
- Lolly Kembali Main TikTok, Penampilannya Jadi Sorotan: Aura Kemiskinan Vadel Badjideh Terhempas
Pilihan
-
Dukungan Penuh Pemerintah, IKN Tetap Dibangun dengan Skema Alternatif
-
Perjuangan 83 Petani Kutim: Lahan Bertahun-tahun Dikelola, Kini Diklaim Pihak Lain
-
Persija vs Persib Bandung, Ridwan Kamil Dukung Siapa?
-
Jordi Amat Bongkar Dugaan Kasus Pencurian Umur: Delapan Pemain..
-
Sejarah dan Makna Tradisi Nyekar Makam Sebelum Puasa Ramadan
Terkini
-
Dukungan Penuh Pemerintah, IKN Tetap Dibangun dengan Skema Alternatif
-
Perjuangan 83 Petani Kutim: Lahan Bertahun-tahun Dikelola, Kini Diklaim Pihak Lain
-
ASN Kutim Pesta dan Saweran di Kantor, Warganet: Abis Cair dari Proyek?
-
Basuki Hadimuljono Soal Klub Malam di Nusantara: Belum Tentu Negatif
-
Sinyal Positif! NTP Kaltim Awal Tahun Menguat, Apa Penyebabnya?