SuaraKaltim.id - Dinas Sosial (Dissos) Kalimantan Timur (Kaltim) memperkuat koordinasi antar-kabupaten/kota dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Benua Etam, khususnya dalam menghadapi dampak sosial sebagai serambi Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal itu disampaikan Kepala Dissos Kaltim, Andi Muhammad Ishak belum lama ini. Ia menyebut, perlu ada sinergi dan kolaborasi antarpihak untuk menangani PMKS.
"Apalagi menjelang IKN. Kita perlu mengantisipasi potensi lonjakan dampak sosial yang mungkin terjadi," ujarnya disadur dari ANTARA, Rabu (22/05/2024).
Ia mengklaim, pihaknya mengusung empat program besar untuk memperkuat penanganan PMKS, yaitu rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan kelompok rentan, serta penanganan bencana.
"Kami berupaya menyediakan layanan rehabilitasi bagi PMKS yang membutuhkan, seperti panti sosial untuk anak, lansia, serta penyandang disabilitas," sebut Andi.
Pihaknya juga terus memperluas akses jaminan sosial bagi PMKS, seperti program keluarga harapan (PKH), bantuan langsung tunai (BLT) serta bantuan untuk wanita rawan sosial ekonomi (WRSE).
Lebih lanjut, dalam program pemberdayaan, penting memberikan pelatihan dan pendampingan kepada PMKS untuk meningkatkan keahlian dan kemandirian mereka.
"Dalam penanganan bencana, kami memperkuat sistem penanggulangan bencana dan penyaluran bantuan sosial untuk PMKS yang terkena dampak," katanya.
Ia juga menyoroti beberapa tantangan dalam penanganan PMKS, seperti keterbatasan data, sumber daya manusia, dan anggaran. Ia berharap dukungan dari pemerintah pusat untuk mengatasi tantangan tersebut.
"Kami mohon perhatian dari pemerintah pusat untuk membantu Kaltim dalam menangani PMKS, khususnya dalam menghadapi IKN. Kami membutuhkan dukungan dalam hal pendanaan, infrastruktur, dan sumber daya manusia," ucapnya.
Baca Juga: Isran-Hadi Rayu Gerindra Kaltim untuk Dukung di Pilgub 2024
Pihaknya telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi teknis bidang kesejahteraan sosial se-Kaltim diikuti oleh dinas sosial dari seluruh kabupaten/kota, serta instansi terkait lainnya.
Koordinasi itu, imbuhnya, bertujuan untuk membahas strategi dan program penanganan PMKS di Kaltim, termasuk dalam menghadapi IKN.
"Kami berkomitmen untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam penanganan PMKS, terutama dengan banyaknya penduduk yang bermigrasi ke Kaltim sebagai dampak IKN, tentunya dukungan pemerintah pusat sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Honor X7d Resmi Meluncur di Indonesia, HP Tangguh 512GB, Baterai Awet 6500mAh, Harga Rp4 Jutaan
- 7 Parfum Tahan Lama di Indomaret, Wangi Mewah tapi Harga Ramah
- Anggota DPR Habiburokhman sampai Turun Tangan Komentari Kasus Erin Taulany vs eks ART
- 5 Cushion Anti Longsor 24 Jam, Makeup Tahan Lama Meski Cuaca Panas
- 8 Sepatu Skechers yang Diskon di MAPCLUB, Bisa Hemat hingga Rp700 Ribu
Pilihan
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
-
'Desa Nggak Pakai Dolar' Prabowo Dikritik: Realita Pahit di Dapur Rakyat Saat Rupiah Tembus Rp17.600
-
Babak Baru The Blues: Menanti Sihir Xabi Alonso di Tengah Badai Pasang Surut Karirnya
-
Maut di Perlintasan! Kereta Hantam Bus di Bangkok hingga Terbakar, 8 Orang Tewas
-
Setahun Menggantung, Begini Nasib PSEL di Kota Tangsel: Pilih Mandiri, Tolak Aglomerasi
Terkini
-
Oknum Polisi di Samarinda Jadi 'Sniper' Sindikat Narkoba Gang Langgar
-
Gubernur Rudy Mas'ud Tegaskan Tak Ada Pemberhentian PPPK di Kaltim
-
Kaltim Targetkan 450 Koperasi Merah Putih, Butuh Ratusan Manajer
-
Jadi Tersangka Narkotika, Kasatnarkoba Polres Kukar Terancam Sanksi Pecat
-
Kronologi Pengungkapan Kasus Narkotika Jadikan Kasatnarkoba Polres Kukar Tersangka