SuaraKaltim.id - Dinas Sosial (Dissos) Kalimantan Timur (Kaltim) memperkuat koordinasi antar-kabupaten/kota dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Benua Etam, khususnya dalam menghadapi dampak sosial sebagai serambi Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal itu disampaikan Kepala Dissos Kaltim, Andi Muhammad Ishak belum lama ini. Ia menyebut, perlu ada sinergi dan kolaborasi antarpihak untuk menangani PMKS.
"Apalagi menjelang IKN. Kita perlu mengantisipasi potensi lonjakan dampak sosial yang mungkin terjadi," ujarnya disadur dari ANTARA, Rabu (22/05/2024).
Ia mengklaim, pihaknya mengusung empat program besar untuk memperkuat penanganan PMKS, yaitu rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan kelompok rentan, serta penanganan bencana.
"Kami berupaya menyediakan layanan rehabilitasi bagi PMKS yang membutuhkan, seperti panti sosial untuk anak, lansia, serta penyandang disabilitas," sebut Andi.
Pihaknya juga terus memperluas akses jaminan sosial bagi PMKS, seperti program keluarga harapan (PKH), bantuan langsung tunai (BLT) serta bantuan untuk wanita rawan sosial ekonomi (WRSE).
Lebih lanjut, dalam program pemberdayaan, penting memberikan pelatihan dan pendampingan kepada PMKS untuk meningkatkan keahlian dan kemandirian mereka.
"Dalam penanganan bencana, kami memperkuat sistem penanggulangan bencana dan penyaluran bantuan sosial untuk PMKS yang terkena dampak," katanya.
Ia juga menyoroti beberapa tantangan dalam penanganan PMKS, seperti keterbatasan data, sumber daya manusia, dan anggaran. Ia berharap dukungan dari pemerintah pusat untuk mengatasi tantangan tersebut.
"Kami mohon perhatian dari pemerintah pusat untuk membantu Kaltim dalam menangani PMKS, khususnya dalam menghadapi IKN. Kami membutuhkan dukungan dalam hal pendanaan, infrastruktur, dan sumber daya manusia," ucapnya.
Baca Juga: Isran-Hadi Rayu Gerindra Kaltim untuk Dukung di Pilgub 2024
Pihaknya telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi teknis bidang kesejahteraan sosial se-Kaltim diikuti oleh dinas sosial dari seluruh kabupaten/kota, serta instansi terkait lainnya.
Koordinasi itu, imbuhnya, bertujuan untuk membahas strategi dan program penanganan PMKS di Kaltim, termasuk dalam menghadapi IKN.
"Kami berkomitmen untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam penanganan PMKS, terutama dengan banyaknya penduduk yang bermigrasi ke Kaltim sebagai dampak IKN, tentunya dukungan pemerintah pusat sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- 5 HP Infinix Kamera Beresolusi Tinggi Terbaru 2026 dengan Harga Murah
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
- 7 Bedak Wardah yang Tahan Lama Seharian, Makeup Flawless dari Pagi sampai Malam
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
Pilihan
-
Tak Ganggu Umat Muslim, Pihak Yayasan Pastikan Rumah Doa Jemaat POUK Tesalonika Jauh dari Masjid
-
Diperiksa Kasus Penggelapan Rp2,4 Triliun, Apa Peran Dude Harlino dan Istri di PT DSI?
-
Diguncang Gempa M 7,6, Plafon Gereja Paroki Rumengkor Ambruk Jelang Ibadah Kamis Putih
-
Isak Tangis Pecah di Kulon Progo, Istri Praka Farizal Romadhon Tiba di Rumah Duka
-
Bareskrim Periksa Pasangan Artis Dude Herlino-Alyssa Terkait Skandal Kasus PT DSI Rp2,4 Triliun
Terkini
-
BRI Raih Penghargaan Domestik, Perkuat Peran di Pasar SBN Nasional
-
Beli Poco M7 Pro di Blibli Bisa Retur dan Dua Jam Sampai. Begini Syarat dan Ketentuannya
-
Pergantian Dirut Bank Kaltimtara Dipercepat, DPRD Tak Dilibatkan, Kinerja dan Kasus Hukum Disorot
-
Analisis Pakar Mikroekspresi Soroti Pola Jawaban Rudy Masud soal Mobil Dinas dan Tim Ahli
-
Dibatalkan Usai Viral, Misteri Mobil Mewah dan Dalih Marwah Gubernur Kaltim Rudy Masud