SuaraKaltim.id - Puluhan spanduk bergambar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sutomo Jabir ditertibkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Bontang beberapa waktu lalu.
Untuk diketahui, spanduk itu ditertibkan karena didapat tidak berizin. Dengan begitu tim penertiban langsung mencabut spanduk itu dan sudah diserahkan ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Proses penertiban juga diketahui dari hasil koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Kepala Satpol-PP Bontang Ahmad Yani mengatakan, bukan hanya spanduk Sutomo Jabir, tapi semua spanduk yang tidak berizin atau masa berlakunya habis wajib diturunkan.
Sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Juga sesuai dengan Perwali Nomor 20 Tahun 2008 tentang Izin Reklame.
"Bukan hanya spanduk bergambar Sutomo Jabir. Tapi semua spanduk tidak mengurus izin. Sudah kami koordinasi juga dengan DPMPTSP," ucap Ahmad Yani, melansir dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Jumat (31/05/2024).
Lebih lanjut, Ahmad Yani mengaku setiap hari akan ada lampiran data dikirimkan oleh DPM-PTSP untuk spanduk yang memiliki izin.
Spanduk Sutomo Jabir memang terpantau beberapa hari terakhir terpasang. Namun tidak disertai izin. Atas dasar itulah ditertibkan.
"Biar spanduk Pak Wali Kota atau Wakil Wali kota kalau tidak ada izin akan kami cabut. Kita tidak tebang pillih," pungkasnya.
Baca Juga: Tak Hanya Independen, Basri Rase Daftar Calon Wali Kota di 5 Parpol
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
Terkini
-
Perkuat Ekosistem Digital, BRI Hadirkan Fitur Tebus Gadai di BRImo
-
Polemik Iuran BPJS Memanas, Wali Kota Samarinda Tantang Tim Ahli Gubernur Kaltim
-
Pemprov Kaltim Rincikan Anggaran Renovasi Rumah Dinas Gubernur Rp25 Miliar
-
Wali Kota Samarinda Tolak Penghapusan Iuran BPJS, Begini Jawaban Pemprov Kaltim
-
Kabar Bantuan Iuran BPJS Warga Samarinda Dihentikan, Pemprov Kaltim Klarifikasi