SuaraKaltim.id - Isu soal gaji Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe saat menjabat sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) yang belum terbayarkan dibantah keras oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kemenkeu memastikan, gaji Bambang-Dhony sudah dibayarkan.
Kabar itu meluas usai keduanya memutuskan untuk mundur dari jabatan pimpinan IKN sejak Senin (03/06/2024) kemarin. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo mengatakan, pembayaran gaji terhadap pengurus Otorita IKN memang sempat tertunda. Hal ini terjadi karena belum ada ketentuan yang mengatur.
"Setelah aturan pelaksana terbit, pemerintah langsung membayar gaji beserta rapelan kepala hingga pegawai Otorita IKN," ujarnya disadur dari AyoBandung.co--Jaringan Suara.com, Kamis (06/06/2024).
Adapun hak keuangan pengurus Otorita IKN diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2023. Jika ditotal, besaran gaji untuk Kepala Otorita IKN mencapai Rp 172 juta per bulan.
Untuk diketahui sebelumnya, mantan Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, pernah mengeluh soal dirinya yang baru mendapatkan gaji setelah 11 bulan menjabat.
Bahkan, para karyawan Otorita IKN belum digaji selama berbulan-bulan lantaran masih menunggu Perpres tentang hak keuangan Eselon 1. Bambang mengatakan hal tersebut saat dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR dan Otorita IKN pada April tahun lalu.
Video keluhan Bambang pun viral menyusul keputusannya mundur dari jabatannya. Namun, dalam surat pengunduran diri yang diajukan kepada Presiden, ia tidak mencantumkan alasan pengunduran dirinya.
Warganet pun memberikan komentarnya masing- masing menanggapi Kepala dan Wakil Otorita IKN yang mengundurkan diri.
"Ngeri amattt,, bisa2 terlilit utang buat kebutuhan sehari-hari," ucapnya.
Baca Juga: Tol IKN 27 Km Siap Sambut HUT RI, Basuki Tinjau Progres Terbaru
"Harus dibayarkan beserta bunganya tuhhh," ujar warganet lain.
"BUMN karya dipaksa membangun Oroyek Infrastruktur/IKN. Dng pembayaran di belakang..Akibatnya cash flow petusahaan terganggu," ungkap @MhdNilham-wb5nz.
"Wajar kalau aturannya belum ada. Ini negara bukan perusahaan keluarga," sebut @kadirahmad3985.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
BRI Dukung Penempatan Dana SAL, Perkuat Likuiditas dan Kredit Produktif
-
UNU Kaltim Bangun Kampus Berdampak Lewat Penguatan Publikasi Ilmiah
-
Bangunan Miring dan Plafon Pernah Runtuh, SDN 002 Anggana Butuh Perhatian Pemerintah
-
ASN di Samarinda Tewas Dalam Kamar Kosnya, Sempat Mengeluh Telepon Istri
-
BRIvolution Reignite Perkuat Kinerja BRI dan Berikan Dampak Bagi Perekonomian Rakyat