SuaraKaltim.id - Upacara 17 Agustis di Ibu Kota Nusantara (IKN) semakin dekat. Kabarnya, ada 2.000 orang yang akan terlibat dalam upacara kemerdekaan di IKN nanti.
Nusantara Airport, yang merupakan lapangan terbang VVIP IKN katanya harus siap pada 1 Agustus 2024. Namun, dari segala persiapan itu, terselip masalah lahan yang belum terselesaikan.
Melansir dari AyoBandung.co--Jaringan Suara.com, seorang warga bernama Mariam yang tinggal di lokasi Nusantara Airport, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengaku lahan garapannya sudah digusur meskipun dia belum mendapatkan ganti rugi.
"Nah, sekarang lahan hampir 4 hektar itu sudah digusur. Belum ada ganti rugi," ujar Mariam, dikutip Senin (24/06/2024).
"Sawit yang saya tanam habis, dan sampai sekarang belum ada pembayaran," tambahnya.
Mariam mengaku, tidak masalah dengan pembangunan bandara, namun dia berharap lahannya tidak digusur sebelum mendapat ganti rugi. Meski tidak memiliki sertifikat untuk 4 hektar lahannya, keluarganya sudah turun-temurun menguasai dan mengelola lahan tersebut sejak 1965 dengan alas hak berupa segel atau girik.
Keluarga Mariam pun terpaksa berkali-kali bersitegang dengan aparat. Lantaran, merasa diganggu terus-menerus.
"Pokoknya kami hanya ingin tanah kami dihargai. Kami tidak pernah diberitahu soal penggusuran ini. Waktu itu, ada yang mengaku mewakili kami tanpa sepengetahuan kami. Kami ingin mereka tahu bahwa inilah lahan warisan kami," ungkap Mariam.
Untuk diketahui, Bandara VVIP di IKN tergolong fasilitas krusial untuk upacara 17 Agustus nanti. Bandara ini dapat memotong jarak dan waktu tempuh ke IKN menjadi hanya 30 menit, dibandingkan dari Bandara Sepinggan Balikpapan yang membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk tiba di IKN.
Baca Juga: Hujan Lebat Tak Halangi Pembangunan IKN! BMKG Semai Garam 16 Ton ke Langit
Lahan yang pembebasannya masih terkendala bukan hanya di lokasi Bandara VVIP saja, melainkan tersebar di banyak lokasi.
Pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, pada Kamis (13/06/2024) menyebut, setidaknya ada lima lokasi krusial pembebasan lahan, yaitu di area pengendalian banjir Sepaku, Masjid Negara, Jalan Tol 6A dan 6B, Tol 5B, dan Bandara VVIP.
Lahan-lahan tersebut memiliki persoalan masing-masing. Beberapa hektar masih berupa kawasan hutan dan aset dalam penguasaan pemerintah.
Pemerintah mengklaim sedang menyiapkan Paket Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) Plus untuk pembebasan lahan-lahan tersebut.
PDSK Plus mengedepankan ganti rugi termasuk tanaman tumbuh dan relokasi lahan. Cara ini diharapkan bisa mengakomodasi kebutuhan pemerintah untuk mempercepat pembangunan IKN sekaligus melindungi hak warga.
Belakangan, sengkarut lahan di IKN kembali ramai dibicarakan. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut persiapan pembangunan infrastruktur di IKN belum memadai.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Serum untuk Mengecilkan Pori-pori, Bikin Kulit Mulus Sesuai Review Pembeli
- Mulai Besok Kendaraan Nunggak Pajak Dilarang Isi BBM Bersubsidi
- 3 Rekomendasi Air Cooler 50 Watt yang Dingin Maksimal dan Suaranya Senyap
- 3 Sepatu Running Brodo Terlaris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Durian Musang King dan Black Thorn Jadi Komoditas Baru Andalan Sulsel
Pilihan
-
Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
-
50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
-
Resmi! Muktamar NU ke-35 akan Digelar di Ponpes Bahrul Ulum Jombang
-
Babak Belur Emiten Kaesang: Hanya Mampu Bayar Buruh Harian dan Operasikan Satu Pabrik
-
Roy Suryo Menang Praperadilan! Hakim Nyatakan Penangkapan dan Penahanan Tidak Sah
Terkini
-
Suara.com Audiensi dengan KPID Kaltim, Bahas Masa Depan Industri Media
-
BRI Tekan Cost of Fund ke 2,33 Persen, Profitabilitas Makin Kokoh Berkat Penguatan CASA
-
Kantor Dinas Pendidikan Kutai Kartanegara Digeledah Terkait Korupsi Insentif Guru
-
BRI Bersinergi Dengan Danantara Pacu Ekonomi Kerakyatan, Laba Naik dan Dividen Tertinggi
-
Jaga Integritas Perusahaan, BRI Tingkatkan Deteksi Fraud dan Pengawasan Internal