SuaraKaltim.id - Kursi terakhir Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk daerah pemilihan (Dapil) Kalimantan Timur (Kaltim) adalah hak Partai Amanat Nasional (PAN). Hal itu disampaikan Ketua Badan Pemilihan Umum (Bapilu) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Kaltim, Baharuddin Demmu.
Pernyataan Baharuddin Demmu ini, merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan perhitungan ulang surat suara (PUSS) di 147 TPS se-Kaltim. Keputusan MK yang bernomor 219-02-14-21/PHPU.DPR.DPRD-XXI/2024 ini merupakan hasil permohonan dari Partai Demokrat.
"Kami meyakini perolehan kursi terakhir DPR RI adalah hak PAN," ujar Demmu--sapaannya--melansir dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Selasa (02/07/2024).
Demmu menegaskan, PAN memiliki bukti sahih terkait hal ini dan menolak tudingan adanya penggelembungan suara maupun pengurangan suara Demokrat.
"Kami memang tidak melakukan penggelembungan suara PAN maupun pengurangan suara Demokrat," tegasnya.
Sekretaris Bapilu DPW PAN Kaltim, Joko Prasetyo, menambahkan, hal ini sudah terbukti sejak persidangan di tingkat Bawaslu Kaltim dan diperkuat di Bawaslu RI.
"Termasuk hasil PUSS hingga rekapitulasi suara tingkat Kabupaten/Kota yang semakin menegaskan kemurnian suara yang dimiliki oleh PAN," kata Joko Prasetyo.
Dalam putusan MK, hasil perhitungan ulang surat suara (PUSS) DPR RI Dapil Kaltim berjalan sesuai jadwal dan tahapan perhitungan berjenjang di Kaltim.
Baca Juga: 2.000 Tiket Habis Terjual! Road to Mahakam Run 2024 Siap Digelar, Cek Rute dan Launching Jersey!
Berita Terkait
Terpopuler
- Meutya Hafid Absen dari Tantangan Debat Terbuka, SAFEnet: Tak Ada Respons Sama Sekali
- Kenapa BPJS Kesehatan Tiba-Tiba Tidak Aktif? Ini Cara Mengeceknya
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Jokowi Ditangkap Polisi saat Tumpangi Mobil di Maros
Pilihan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
Terkini
-
Gubernur Kaltim Puji Dasco, Sebut Dukung 1.000 Persen Jadi Wakil Presiden
-
Kutai Timur Masih Kekurangan 600 Guru, Disdikbud Ungkap Penyebabnya
-
Swissotel Nusantara Tebar Promo Akhir Tahun, Diskon Menginap hingga 20 Persen
-
DPR RI Kawal Dana Haji Rp188,5 Triliun, Hetifah Soroti Keamanan Investasi BPKH
-
Kasus Korupsi Varia Niaga Samarinda, Pengacara Pertanyakan Kerugian Negara Rp30,9 M