SuaraKaltim.id - Partai Demokrat hingga kini belum memutuskan arah dukungan dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalimantan Timur (Kaltim). Partai ini masih mempertimbangkan untuk bergabung dengan pasangan Rudy Mas'ud-Seno Aji atau mendukung petahana Isran Noor-Hadi Mulyadi.
Wakil Ketua I DPD Demokrat Kaltim Puji Setyowati mengatakan, pihak DPP saat ini tengah membahas terkait arah dukungan di Pilgub Kaltim. Dalam waktu dekat, DPP akan menyampaikan ke publik.
"Paling tidak minggu ini, jadi masih menunggu keputusan DPP," ucap Puji, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Senin (29/07/2024).
Puji menegaskan, apapun keputusan yang diambil DPP, pengurus daerah akan mematuhi dan mendukung keputusan tersebut. Menurutnya, tidak ada ruang bagi pengurus daerah untuk mengabaikan keputusan pusat.
"DPP sedang rapat terkait keputusannya. Apapun keputusannya, kami akan tetap loyal dengan partai Demokrat," jelasnya.
Sementara itu, kemungkinan terjadinya kotak kosong atau calon tunggal dalam Pilgub Kaltim semakin mendekat. PDIP dan Demokrat merupakan partai kunci bagi pasangan Isran Noor-Hadi Mulyadi. Tanpa dukungan dari kedua partai ini, peluang pasangan tersebut untuk bertarung di Pilgub Kaltim akan semakin tipis.
KPU telah mengatur soal mekanisme pemilihan di wilayah dengan pasangan calon tunggal. Hal itu mengacu pada Peraturan KPU RI Nomor 20/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14/2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon.
Penentuan pemenang merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pilkada, di mana calon tunggal dinyatakan menang jika memperoleh 50 persen dari total suara sah.
"Sesuai amanah UU, ada aturan yang mengatur kotak kosong atau calon tunggal. Yang penting tidak ada unsur memaksa di dalamnya, maka saya kira akan berjalan dengan sendirinya," imbuhnya.
Baca Juga: Isran Noor di Ujung Tanduk, 41 Kursi Menuju Pilgub Kaltim Diamankan Rudy Mas'ud
"Jika memang kotak kosong terjadi, kita sebagai warga negara tetap mengikuti proses Pilkada sesuai dengan mekanismenya seperti apa nanti," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Viral Video 7 Menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Praktisi Hukum Minta Publik Berhati-hati
- Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
- Tutorial Bikin Foto di Lift Jadi Realistis Pakai Gemini AI yang Viral, Prompt Siap Pakai
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
Pilihan
-
Viral Taiwan Resmi Larang Indomie Soto Banjar Usai Temukan Kandungan Berbahaya
-
Ketika Politik dan Ekonomi Turut Membakar Rivalitas Juventus vs Inter Milan
-
Adu Kekayaan Komjen Suyudi Ario Seto dan Komjen Dedi Prasetyo, 2 Calon Kapolri Baru Pilihan Prabowo
-
5 Transfer Pemain yang Tak Pernah Diduga Tapi Terjadi di Indonesia
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
Terkini
-
PPU Genjot Retribusi Pelabuhan untuk Kawasan Penyangga IKN
-
MBG Basi di SMA 13 Samarinda: Bau, Ulat, dan Imbauan Tutup Mulut
-
Kaltim Hapus Praktik Mark Up dan Program Fiktif, Gubernur Ingatkan OPD
-
22 Kasus Campak Muncul, Pemkab PPU Perkuat Imunisasi di Wilayah IKN
-
Pemprov Kaltim Perjuangkan DBH, Angkat Isu Beban Ekologis dan Sosial