Scroll untuk membaca artikel
Denada S Putri
Minggu, 04 Agustus 2024 | 14:15 WIB
Kantor KPU Kaltim. [kaltimtoday.co]

SuaraKaltim.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Timur (Kaltim) mengungkapkan, total anggaran untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 mencapai Rp 300 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar 60% dialokasikan untuk honor badan adhoc yang terlibat dalam proses pemilihan.

Untuk diketahui, badan adhoc terdiri dari seluruh anggota dan sekretariat, meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), dan lain-lain.

Hal itu disampaikan Kepala Bagian (Kabag) Perencanaan Data dan Informasi KPU Kaltim, M Zuhri belum lama ini.

"60 persen dari total anggaran Pilkada serentak, diperuntukkan untuk honor badan adhoc," katanya, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Minggu (04/08/2024).

Baca Juga: Kadisdikbud Kaltim Mundur: Pj Gubernur Akmal Malik Sebut Alasan Pribadi dan Tunggu Arahan Pusat

Melalui data Kesbangpol Kaltim, total anggaran Pilkada serentak untuk KPU Provinsi, mencapai Rp 300.915.284.605 milliar. Rinciannya, pencairan pertama yakni Rp 120.366.113.842 milliar di 2023, dan pencairan kedua sebesar Rp 180.549.170.763.

Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim juga menerima anggaran Pilkada yang totalnya mencapai Rp 134.008.662.000. Dari jumlah tersebut, pencairan pertama adalah Rp 53.603.464.800, sedangkan pencairan kedua mencapai Rp 80.405.197.200. 

"Kami juga ada pendanaan bersama atau co sharing, dengan KPU Kab/Kota," ucapnya.

Selain diperuntukkan bagi honor badan adhoc, anggaran tersebut juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan KPU lainnya.

"Ada juga belanja barang jasa, logistik, serta kegiatan-kegiatan yang menunjang kesuksesan Pilkada Kaltim nanti," sebutnya.

Baca Juga: Isu Kotak Kosong dan Partisipasi Pemilih di Pilkada Kaltim 2024, KPU Ambil Langkah Proaktif

Ia menambahkan, KPU Kaltim akan berkomitmen untuk memaksimalkan penyerapan anggaran Pilkada, dan berharap pelaksanaan kontestasi politik pada 27 November 2024 nanti bisa berjalan dengan aman dan lancar.

"Yang jelas serapan paling banyak itu honor badan adhoc, termasuk honor pantarlih kemarin yang bulan Juni kemarin," tutur Zuhri.

Load More