SuaraKaltim.id - Safaranita Nur Effendi, seorang akademisi ilmu pemerintahan, menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya kebijakan inklusif bagi minoritas agama dan gender dalam acara #NgoPi-Kaltim Seri 3 yang digelar di Teras Samarinda, Jalan Gajah Mada, pada Jumat (11/10/2024) lalu.
Safaranita menyoroti, Kalimantan Timur (Kaltim), sebagai wilayah yang kaya akan keberagaman pendatang, membutuhkan pendekatan yang lebih terbuka dan inklusif dalam mengakomodasi hak-hak minorita. Khususnya, terkait pembangunan rumah ibadah dan penerimaan kelompok gender.
“Jika kita bicara tentang agama dan gender, ini adalah isu yang sangat menarik, terutama di Samarinda yang menjadi tempat berkumpulnya banyak pendatang. Pemerintah seharusnya lebih peka dalam memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi, termasuk dalam mempermudah perizinan pembangunan rumah ibadah bagi minoritas,” ujar Safaranita, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Minggu (13/10/2024).
Dia menambahkan, pemerintah perlu merevisi kebijakan perizinan pembangunan rumah ibadah yang seringkali menjadi polemik, terutama bagi kelompok agama minoritas.
Baca Juga: Diskominfo Kaltim Studi Banding ke Bali, Kembangkan Pengelolaan SP4N-LAPOR!
Nita sapaan akrabnya, mencontohkan kasus di Kaltim, di mana pendirian gereja mengalami hambatan di daerah mayoritas Muslim. Menurutnya, hal itu bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama.
“Tidak seharusnya ada pembeda dalam hal agama. Di daerah mayoritas Muslim, orang Kristen kadang sulit mendirikan gereja, begitupun sebaliknya. Pemerintah harus lebih inklusif dan memastikan setiap agama memiliki ruang yang aman untuk beribadah,” lanjutnya.
Selain persoalan agama, Safaranita juga menyoroti minimnya perhatian pemerintah terhadap kelompok gender non-biner dan kelompok minoritas seksual lainnya.
Dia menegaskan, banyak dari mereka yang masih menghadapi diskriminasi, baik dari lingkungan sosial maupun kebijakan pemerintah yang belum memberikan ruang aman bagi mereka.
“Kelompok yang tidak sesuai dengan orientasi gender konvensional sering dianggap aib oleh masyarakat. Pemerintah harus memberikan perhatian lebih kepada kelompok ini dengan menciptakan ruang yang aman bagi mereka untuk hidup tanpa stigma. Seharusnya, kebijakan daerah dibuat lebih inklusif untuk semua kalangan, termasuk agama dan gender,” jelasnya.
Baca Juga: Diskominfo Kaltim Susun Grand Desain Layanan Digital Pemprov untuk Masa Depan
Nita juga mengkritisi rendahnya tingkat inklusivitas dan kesadaran pemerintah Kaltim terhadap isu-isu minoritas ini, dengan menyebut bahwa hal tersebut berpengaruh pada kebijakan tata kelola kota yang masih kurang memperhatikan kebutuhan semua warganya.
"Ketika kita berbicara tentang bencana atau krisis sosial, itu seringkali berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Jika pemerintah lebih responsif dan inklusif, banyak masalah sosial bisa diatasi. Jadi, tata kelola yang inklusif ini harus menjadi perhatian utama, baik bagi pemerintah daerah maupun calon pemimpin Kaltim ke depan," pungkasnya.
Selain Nita, diskusi kali ini juga menghadirkan Willy Sam Hazes dari TehEs Project dan Hendra Kusuma, seorang pendeta, yang menambah kekayaan perspektif dalam perbincangan di #NgoPi-Kaltim Seri 3 ke hadapan publik menjelang Pilkada 2024 ini.
Berita Terkait
-
Australia Bikin RUU Larangan Media Sosial untuk Anak di Bawah 16 Tahun, Jika Dilanggar Dendanya Mencapai Rp500 Miliar
-
Wamendagri Bima Arya Tegaskan Infrastruktur Digital Harus Inklusif dan Berdampak Pada Kesejahteraan
-
Maksimalkan Fitur Smart Key Vario 160, Tips Mudah Setting Nada Beep
-
Sri Mulyani Naikkan PPN Menjadi 12%, Pengusaha Kritisi Kebijakan
-
Jadi Tren Lagi di Medsos, Apa Itu Independent Women?
Tag
Terpopuler
- Kejanggalan LHKPN Andika Perkasa: Harta Tembus Rp198 M, Harga Rumah di Amerika Disebut Tak Masuk Akal
- Marc Klok: Jika Timnas Indonesia Kalah yang Disalahkan Pasti...
- Niat Pamer Skill, Pratama Arhan Diejek: Kalau Ada Pelatih Baru, Lu Nggak Dipakai Han
- Datang ke Acara Ultah Anak Atta Halilintar, Gelagat Baim Wong Disorot: Sama Cewek Pelukan, Sama Cowok Salaman
- Menilik Merek dan Harga Baju Kiano saat Pesta Ulang Tahun Azura, Outfit-nya Jadi Perbincangan Netizen
Pilihan
-
5 HP Samsung Rp 1 Jutaan dengan Kamera 50 MP, Murah Meriah Terbaik November 2024!
-
Profil Sutikno, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang Usul Pajak Kantin Sekolah
-
Aliansi Mahasiswa Paser Desak Usut Percobaan Pembunuhan dan Stop Hauling Batu Bara
-
Bimtek Rp 162 Miliar, Akmal Malik Minta Pengawasan DPRD Terkait Anggaran di Bontang
-
Satu Orang Tarik Pinjaman Rp330 Miliar dengan 279 KTP di Pinjol KoinWorks
Terkini
-
Aliansi Mahasiswa Paser Desak Usut Percobaan Pembunuhan dan Stop Hauling Batu Bara
-
Generasi Z hingga Baby Boomers: Isran-Hadi Dominasi Survei Poltracking
-
Bimtek Rp 162 Miliar, Akmal Malik Minta Pengawasan DPRD Terkait Anggaran di Bontang
-
Kejar Mimpi di Samarinda: Konser CIMB Niaga Angkat Talenta Lokal
-
Pembagian Uang di Dome Balikpapan, Irma Suryani: Murni Kebiasaan, Bukan Kampanye