Nyawa Masyarakat Adat Paser Melayang, Massa Demo Minta Pj Gubernur dan Kapolda Kaltim Dicopot

SuaraKaltim.id - Ratusan massa dari Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kaltim pada Kamis (21/11/2024) kemarin. Aksi yang berlangsung dari pukul 14.00 WITA hingga pukul 18.00 WITA membawa demonstran datang ke Jalan Gajahmada untuk melakukan serangkaian orasi. Mereka membawa poster bertuliskan “Hentikan Teror di Muara Kate” dan “Negara Harus Hadir untuk Rakyat".

Kericuhan mulai muncul pada saat menunjukkan pukul sekitar 17.30 WITA. Awalnya, pada demonstran memaksa untuk memasuki halaman Kantor Gubernur Kaltim setelah membakar ban. Namun, dicegat oleh pihak kepolisian di gerbang masuk.

Terlihat empat orang mahasiswa yang berhasil masuk kedalam halaman kantor gubernur. Salah satu dari mahasiswa tersebut terpancing amarah sehingga memancing keributan dengan pihak kepolisian.

Setelah masalah antar mereka selesai, keempat mahasiswa tersebut ingin keluar untuk kembali melancarkan rangkaian aksi. Tetapi, pihak kepolisian justru menghalangi mereka keluar dan menyuruh untuk memanjat pagar saja.

Baca Juga: Tragedi di Paser, BEM KM Unmul Tuntut Keadilan dan Perlindungan untuk Masyarakat Adat

Tidak terima, mahasiswa yang diluar pagar marah sampai ramai-ramai ingin menghancurkan gerbang pintu masuk tersebut. Untungnya, koordinator aksi tersebut berhasil mengkondisikan kericuhan yang terjadi.

Demonstrasi ini merupakan kelanjutan dari aksi sebelumnya yang digelar pada 18 November 2024, dengan tuntutan yang sama. Yakni, meminta pemerintah daerah dan aparat penegak hukum bertindak tegas menyelesaikan konflik di Dusun Muara Kate, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser.

Untuk diketahui, peristiwa tragis terjadi di Paser, menewaskan Rusel (60) dan melukai Anson (55), yang masih dirawat intensif di RS Panglima Sebaya.

Aksi ini membawa sejumlah tuntutan yang mendesak pencopotan Pj Gubernur Kaltim karena dianggap lalai menangani konflik masyarakat adat, pencopotan Kapolda Kaltim atas dugaan kelalaian dalam mengamankan situasi sehingga berujung pada kekerasan dan pencabutan izin perusahaan tambang yang dianggap melanggar hak masyarakat adat di wilayah konflik.

Fajrul Karnival, Humas aksi, menegaskan aksi kali ini juga dipicu oleh kekecewaan terhadap ketidakhadiran Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim dan Sekda dalam aksi sebelumnya dan pada aksi pada hari ini.

Baca Juga: Ada Korban Jiwa dari Konflik Tambang di Paser, JATAM Kaltim: Merusak Kehidupan!

Hal ini diinformasikan oleh perwakilan dari pemprov melalui Kepala Bidang Trantibumas Satpol PP Kaltim, Edwin Noviansyah Rachim saat menanggapi perwakilan dari para demonstran tersebut.