Pengamat: Pemerataan Infrastruktur di Wilayah 3T Butuh Aksi Nyata, Bukan Retorika

"Peningkatan infrastruktur sekolah di wilayah 3T  diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah," ucap Purwadi.

Menurut Purwadi lagi, pemerataan ekonomi tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga perlu memperhatikan aspek sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat lokal.

"Pembangunan infrastruktur memang penting, tetapi harus diiringi dengan peningkatan kualitas SDM dan pemberdayaan masyarakat di wilayah 3T," ujar Purwadi.

Pemerintah perlu memastikan akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat di wilayah 3T. Hal ini akan meningkatkan kualitas SDM dan produktivitas masyarakat.

Baca Juga: Disdikbud Kaltim: Infrastruktur dan Kualitas Pendidikan di Daerah 3T Jadi Prioritas

Potensi ekonomi lokal di wilayah 3T juga perlu dikembangkan melalui program pendampingan dan akses permodalan.  

Kemudian, teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses pasar dan informasi bagi masyarakat di wilayah 3T, dan yang menjadi hal yang ditunggu adalah pengentasan blankspot agar semua wilayah tersentuh jaringan internet.

Pemerintah, swasta, dan masyarakat perlu berkolaborasi untuk menciptakan program-program yang berkelanjutan dan tepat sasaran.

Purwadi menekankan bahwa pemerataan ekonomi merupakan kunci untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Pemerataan ekonomi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Dengan kolaborasi dan komitmen yang kuat, kita dapat mewujudkan Kaltim yang lebih adil dan sejahtera," paparnya.

Baca Juga: Pengamat Kritik APK Pilkada Kaltim 2024: Foto Paslon Besar, Visi-Misi Tak Terlihat

Pemerintah daerah dituntut untuk bekerja keras mewujudkan pemerataan pembangunan. Masyarakat pun  menantikan realisasi janji-janji politik yang telah digaungkan selama masa kampanye.