SuaraKaltim.id - Pengamat ekonomi pembangunan dari Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi Purwoharsojo mengingatkan agar pemerataan ekonomi dan infrastruktur dasar, khususnya di wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T), tidak hanya menjadi jargon politik semata. Hal itu ditegaskan Purwadi di Samarinda, Kamis (05/12/2024) kemarin.
"Harus ada realisasi nyata. Jangan sampai isu ini hanya jadi jualan politik saat kampanye," ucapnya, disadur dari ANTARA, Jumat (06/12/2024).
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di wilayah Kalimantan Timur tinggal menunggu hasilnya. Hasil hitung cepat menunjukkan sejumlah pasangan calon unggul, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Dalam waktu dekat, tiba saatnya para pemimpin terpilih membuktikan janji-janji kampanyenya, terutama terkait pemerataan pembangunan di lima tahun ke depan.
Faktanya, masih banyak desa di Kaltim yang belum menikmati listrik sepenuhnya. Krisis air bersih juga masih menghantui sejumlah wilayah.
Belum lagi ketimpangan infrastruktur pendidikan dan akses jalan yang menjadi kendala berat bagi masyarakat di wilayah pedalaman seperti di wilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu.
"Kesejahteraan masyarakat yang merata tak akan terwujud jika masalah-masalah mendasar ini tidak dituntaskan secara komprehensif," ujar Purwadi.
Purwadi menyarankan agar pemerintah mengambil langkah cepat dan tepat memprioritaskan program unggulan pemerataan pembangunan dalam waktu dekat.
"Kurangi belanja operasional pemerintah yang tidak perlu. Fokus pada penyelesaian PR infrastruktur jalan, baik jalan penghubung, provinsi, kabupaten, hingga jalan tani sebagai konektivitas lumbung pangan daerah," jelasnya.
Baca Juga: Disdikbud Kaltim: Infrastruktur dan Kualitas Pendidikan di Daerah 3T Jadi Prioritas
Selain itu, infrastruktur sekolah, terutama tingkat SMA/SMK di wilayah 3T, juga perlu menjadi perhatian utama.
"Peningkatan infrastruktur sekolah di wilayah 3T diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah," ucap Purwadi.
Menurut Purwadi lagi, pemerataan ekonomi tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga perlu memperhatikan aspek sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat lokal.
"Pembangunan infrastruktur memang penting, tetapi harus diiringi dengan peningkatan kualitas SDM dan pemberdayaan masyarakat di wilayah 3T," ujar Purwadi.
Pemerintah perlu memastikan akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat di wilayah 3T. Hal ini akan meningkatkan kualitas SDM dan produktivitas masyarakat.
Potensi ekonomi lokal di wilayah 3T juga perlu dikembangkan melalui program pendampingan dan akses permodalan.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Survei SMRC: Elektabilitas Gerindra Anjlok Tajam, Peluang Jadi Partai Nomor 1 Terancam
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- 5 Sepatu Lari Terbaik Harga Rp200 Ribuan, Nyaman Dipakai untuk Daily hingga Trail Run
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Bangunan Miring dan Plafon Pernah Runtuh, SDN 002 Anggana Butuh Perhatian Pemerintah
-
ASN di Samarinda Tewas Dalam Kamar Kosnya, Sempat Mengeluh Telepon Istri
-
BRIvolution Reignite Perkuat Kinerja BRI dan Berikan Dampak Bagi Perekonomian Rakyat
-
Pembagian Seragam Gratis Pemprov Kaltim Terlambat, Orangtua Terpaksa Beli Dulu
-
JPMorgan Berikan Validasi Atas BBRI, Kualitas Aset Membaik