SuaraKaltim.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) resmi menetapkan struktur alat kelengkapan dewan untuk periode 2024-2029 dalam Rapat Paripurna Ke-9, Selasa (24/12/2024). Penetapan yang ditunggu-tunggu setelah perdebatan alot di internal DPRD Kaltim ini diharapkan dapat memperkuat fungsi DPRD untuk mendukung pembangunan Kaltim.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud menyatakan, pembentukan alat kelengkapan diharapkan dapat mempermudah legislator Karang Paci untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran secara optimal.
“Seluruh anggota setuju, sehingga keputusan ini telah dinyatakan sah,” ujar Hasanuddin, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Rabu (01/01/2025).
Ia menambahkan, Badan Musyawarah (Banmus) akan memulai langkah akselerasi program pada 27 Desember 2024 lalu. Selanjutnya, seluruh program kerja DPRD diharapkan dapat efektif berjalan mulai Januari 2025.
Hasanuddin menekankan pentingnya sinkronisasi program DPRD dengan visi dan misi Gubernur baru yang direncanakan dilantik pada Maret 2025. Hal ini dilakukan agar kebijakan DPRD selaras dengan kebutuhan masyarakat Kaltim.
“Sinkronisasi menjadi prioritas untuk memastikan seluruh kebijakan sejalan dengan kebutuhan masyarakat Kaltim,” jelasnya.
Pembagian peran dalam struktur alat kelengkapan DPRD mencakup empat komisi utama serta beberapa badan pendukung, yaitu Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Banmus), Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), dan Badan Kehormatan (BK).
Komisi 1: Hukum, Pemerintahan, dan Keamanan
• Ketua: Selamet Ari Wibowo (PKB)
Baca Juga: Calon Anggota DPRD Kaltim Terjerat Sengketa Tanah di Pantai Lango, NasDem: Urusan Pribadi
• Wakil Ketua: Agus Suwandi (Gerindra)
• Sekretaris: Salehuddin (Golkar)
• Anggota: 10 orang dari berbagai fraksi.
Komisi 2: Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan
• Ketua: Sabaruddin Panrecalle (Gerindra)
• Wakil Ketua: Sapto Setyo Pramono (Golkar)
• Sekretaris: Nurhadi Saputra (PPP)
• Anggota: 10 orang dari berbagai fraksi.
Komisi 3: Lingkungan Hidup, Infrastruktur, dan Energi
• Ketua: Abdulloh (Golkar)
• Wakil Ketua: Akhmed Reza Pahlevi (Gerindra)
• Sekretaris: Abdul Rahman Agus (PAN)
• Anggota: 10 orang dari berbagai fraksi.
Komisi 4: Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan, dan Kesehatan
• Ketua: H. Baba (PDI-P)
• Wakil Ketua: Andi Satya Adi Saputra (Golkar)
• Sekretaris: M. Darlis Pattalongi (PAN)
• Anggota: 10 orang dari berbagai fraksi.
Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Musyawarah (Banmus)
• Ketua: Hasanuddin Mas’ud (Golkar)
• Wakil Ketua: Ekti Imanuel (Gerindra)
• Sekretaris: Ananda Emira Moeis (PDI-P)
• Anggota: Perwakilan dari semua fraksi.
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)
• Ketua: Baharuddin Demmu (PAN)
• Wakil Ketua: Agusriansyah Ridwan (PKS)
• Anggota: Perwakilan dari berbagai fraksi.
Badan Kehormatan (BK)
• Ketua: Subandi (PKS)
• Wakil Ketua: Agus Aras (Demokrat)
• Anggota: Perwakilan dari berbagai fraksi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Sejumlah Jenderal Polri Dikabarkan Diamankan, Satu 'Bintang Empat' Sudah Dilepas
- Panitia Batalkan Undang Raffi Ahmad di GSI Youth Fest Hero Summit
- Sejumlah Jenderal Diperiksa Propam, Ini Respons Mabes
- Jenderal Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo
- Margarito Kamis Jelaskan Isi Putusan MA, RI Tak Lagi Punya Wakil Presiden yang Sah?
Pilihan
-
Helikopter Penerbad Mi-17 Jatuh Saat Padamkan Karhutla di Pematang Limau, Dua Personel Hilang
-
Hanya Sebulan di Istana, Presiden Prabowo Pecat Listyo Sigit Prabowo
-
Tersandung Skandal Penyadapan, Prabowo Pecat Listyo Sigit dari KSP dan Tunjuk Letjen Ariyo Jadi Plt
-
Nusron Wahid Diperiksa KPK Terkait Suap HGB
-
Konser Andrea Bocelli di JIExpo Ricuh: Massa Bakar Pembatas Jalan, Wartawan Terhantam Batu
Terkini
-
Massa Kembali Demo di Kantor Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud ke Jakarta
-
Rudy Mas'ud ke Jakarta di Tengah Rencana Demo, Ini Penjelasan Pemprov Kaltim
-
Akhir Pelarian Pembobol ATM di Samarinda, Polisi Tangkap Pelaku hingga Jawa Barat
-
Kasus ISPA di Kaltim Melonjak Drastis, 3 Daerah Mendominasi
-
Wali Kota Andi Harun Buka Suara soal Korupsi Varia Niaga Rp30,97 Miliar