Kebijakan Efisiensi Berlaku, Tapi Disporapar-Ekraf Bontang Masih Gelar Bimtek Rp 3,35 M

SuaraKaltim.id - Meski ada instruksi efisiensi anggaran secara nasional, Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disporapar-Ekraf) tetap menggelar sejumlah program bimbingan teknis (Bimtek) dan pelatihan.

Berdasarkan catatan KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, dalam Sistem Rencana Umum Pengadaan (Sirup) LKPP, terdapat 23 kegiatan pelatihan yang mencakup bidang ekonomi kreatif, pemuda, dan pariwisata.

Total anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut mencapai Rp 3,35 miliar, dengan beberapa kegiatan sudah mulai berjalan. Kepala Disporapar-Ekraf, Rafidah, menjelaskan bahwa pelaksanaan Bimtek ini merupakan program yang telah direncanakan sebelum kebijakan efisiensi diberlakukan.

"Itu berjalan karena sudah direncanakan. Dilakukan juga sebelum ada kebijakan efisiensi. Jadi yang sudah diagendakan di awal sudah berjalan. Tapi kan kegiatan dilakukan di Bontang saja," ujarnya.

Rafidah menegaskan, tujuan utama dari Bimtek ini adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Bontang, terutama bagi anak muda yang ingin mendalami sektor ekonomi kreatif dan pariwisata.

"Itu hanya kegiatan pelatihannya saja. Untuk studi tirunya masih belum dilaksanakan," tambahnya.

Namun, tingginya intensitas kegiatan Bimtek ini tidak luput dari perhatian Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni. Ia menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program di lingkungan Disporapar-Ekraf, khususnya yang berkaitan dengan Bimtek dan event.

"Sudah saya perintahkan Sekda untuk seluruh OPD evaluasi program. Untuk Bimtek dan event tidak dilaksanakan," kata Neni, menegaskan kebijakan efisiensi sesuai dengan arahan Presiden RI.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan program dengan kebijakan nasional, sembari tetap mempertimbangkan efektivitas penggunaan anggaran untuk pengembangan SDM di sektor ekonomi kreatif dan pariwisata.

Baca Juga: Di Tengah Efisiensi Anggaran, Pemkab PPU Utamakan Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur IKN