MinyaKita Bermasalah? Pedagang di Samarinda Resah, Konsumen Kecewa

SuaraKaltim.id - Temuan dugaan kecurangan dalam distribusi MinyaKita menarik perhatian publik. Sejumlah pedagang di Samarinda mulai khawatir akan dampaknya, termasuk Aminah, seorang penjual di Pasar Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir.

Saat ditemui pada Kamis (13/03/2025) kemarin, Aminah mengaku resah dengan kabar tersebut. Meskipun sejauh ini ia belum pernah menerima keluhan dari konsumen, ia tetap takut terseret dalam polemik ini.

"Bukannya saya tidak percaya diri, tapi kalau ada berita seperti ini, tetap ada rasa takut. Takut disalahkan, padahal saya cuma menjual barang yang memang sudah tersedia," ujarnya, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Minggu (16/03/2025).

Aminah menilai, persoalan ini lebih disebabkan oleh beberapa perusahaan yang tidak bertanggung jawab dalam mendistribusikan MinyaKita.

Baca Juga: Jadwal Buka Puasa untuk Balikpapan, Samarinda dan Bontang 13 Maret 2025

Menurutnya, minyak goreng subsidi tersebut diproduksi oleh berbagai perusahaan, dan tidak semuanya melakukan kecurangan.

“Sebenarnya banyak MinyaKita yang kualitasnya bagus dan sesuai, tapi ada juga yang volumenya dikurangi. Itu tergantung PT yang mengelolanya,” ungkapnya.

Ia pun mengaku kesulitan membedakan mana produk yang berasal dari perusahaan yang jujur dan mana yang tidak.

"Saya kadang bingung juga, takut salah ambil barang. Untungnya sejauh ini tidak ada yang protes," tambahnya.

Sementara itu, seorang pembeli bernama Rahman turut mengomentari isu ini. Ia mengaku kecewa karena setelah kasus dugaan oplosan BBM, kini minyak goreng juga menjadi masalah.

Baca Juga: Jadwal Imsak untuk Balikpapan, Samarinda dan Bontang 13 Maret 2025

“Macam mana negara ini? Kemarin bensin, sekarang minyak goreng. Tidak lama lagi, gas 3 kg mungkin isinya angin saja. Kacau!” cetusnya dengan nada kesal.

Baik Aminah maupun Fadil berharap pemerintah bisa bertindak tegas dan cepat menyelesaikan persoalan ini. Mereka menekankan bahwa kebutuhan pokok masyarakat tidak seharusnya dimainkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Harapannya, janganlah main-main dengan kebutuhan pokok. Kita pakai ini buat makan keluarga di rumah," pungkas Aminah.

Kontroversi MinyaKita di Kalimantan Timur (Kaltim) mencakup beberapa isu utama, antara lain:

Ketidaksesuaian Takaran

• Salah satu masalah yang paling sering dikeluhkan adalah ketidaksesuaian antara takaran yang tertera di kemasan dengan isi sebenarnya.
• Beberapa konsumen menemukan bahwa volume MinyaKita yang mereka beli lebih sedikit dari yang seharusnya.
• Hal ini menimbulkan kekecewaan dan kecaman, terutama karena terjadi di bulan Ramadan, ketika kebutuhan akan minyak goreng meningkat.
• Temuan ini terjadi di beberapa wilayah di Kaltim, salah satunya di Kutai Timur.

Harga Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET)

• Meskipun pemerintah telah menetapkan HET untuk MinyaKita, banyak pengecer di Kaltim yang menjualnya dengan harga yang lebih tinggi.
• Hal ini menyebabkan beban tambahan bagi konsumen, terutama masyarakat berpenghasilan rendah.
• Contohnya di Pasar Segiri Samarinda, harga MinyaKita melonjak hingga Rp18.000 per liter, jauh di atas HET yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp 15.700 per liter.
• Kelangkaan Stok
• Di beberapa pasar tradisional di Kaltim, MinyaKita mengalami kelangkaan stok, yang menyebabkan harga semakin melonjak.
• Pedagang mengaku kesulitan mendapatkan pasokan MinyaKita, yang memperparah situasi.

Tindakan yang Dilakukan

• Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Samarinda mendukung langkah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop UKM) Kaltim.
• Inspeksi mendadak (sidak) juga dilakukan oleh pihak kepolisian di beberapa gudang distributor minyak goreng, untuk memastikan takaran minyak sesuai.
• Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga menemukan beberapa takaran minyak goreng merek MinyaKita tak sesuai ukurannya di beberapa daerah.
• Kontroversi ini menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi dan penjualan MinyaKita, serta perlunya tindakan tegas terhadap pelanggaran yang merugikan konsumen.