Motor Brebet dan BBM Aneh, DPRD Kaltim Desak Pertamina Tanggung Jawab

SuaraKaltim.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Rabu (09/04/2025) guna menanggapi fenomena “motor brebet” yang meresahkan masyarakat, dengan fokus pada pencarian solusi terhadap dugaan kualitas BBM yang menjadi penyebab utama.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menegaskan bahwa DPRD menjalankan perannya sebagai penyalur aspirasi masyarakat, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

“Kita harus hadir di tengah-tengahnya bahwa konsumen wajib dilindungi oleh aparatur negara. Karena konsumen yang menggunakan dengan BBM adalah masyarakat,” ucap Sabarudin.

Ia menyayangkan adanya klaim sepihak yang menyatakan BBM tidak bermasalah, padahal sejumlah masyarakat mengalami gejala brebet pada kendaraannya.

Baca Juga: Rp 10 Miliar untuk Wifi Gratis, Apa Saja yang Didapat Warga Desa Kaltim?

“Andai kata memang ini tidak bermasalah, kenapa ada motor, ada mobil juga yang mengalami hal yang sama? Berarti ada persoalan yang tidak bisa terungkap. Ini bukan menyangkut masalah persoalan campuran air dan sebagainya,” tegasnya.

Sabaruddin menambahkan, untuk mengurai persoalan secara terbuka dan menyeluruh, DPRD menghadirkan berbagai pihak, termasuk Pertamina, instansi terkait, dan perwakilan masyarakat.

“Kita hadirkan bersama-sama di sini sebagai transparansi dan terbuka kita mencari solusi yang terbaik untuk warga Kalimantan Timur,” katanya.

Perwakilan komunitas driver ojek daring Bubuhan Driver Go-Jek Samarinda (BUDGOS), Ivan Jaya, menyampaikan keluhan sebagai pengguna aktif BBM.

Ia merasa menjadi salah satu korban dari persoalan ini karena pekerjaannya bergantung pada kendaraan bermotor.

Baca Juga: Saat Motor Brebet Jadi Isu Publik, Pemerintah Dinilai Gagal Jaga Komunikasi Krisis

“Kami konsumen aktif, pengguna aktif. Sehari pasti isi BBM full, bahkan bisa berkali-kali sesuai penggunaannya,” ungkap Ivan.

Dalam forum itu, Ivan menunjukkan dua botol plastik berisi bensin berwarna cokelat kehitaman.

“Saya tidak perlu menjadi orang pintar, saya juga tidak ada keahlian, untuk mengetes ini oplosan atau tidak. Warnanya itu sudah cukup memperlihatkan ke kita lah,” katanya sambil mengangkat dua botol tersebut.

Sebagai driver selama delapan tahun, ia meyakini bahwa warna BBM yang biasa ia gunakan tidak pernah seperti itu.

Ia juga mempertanyakan tindak lanjut dari berbagai hasil uji laboratorium yang sudah dilakukan, sebab temuan di lapangan tidak sesuai dengan kondisi nyata yang dialami oleh ratusan rekannya.

“Artinya jangan sampai hasil uji lab ini malah menjadikan kita ini malah makin simpang siur. Nanti, Pertamina ngomongnya hasil labnya clean and clear misalkan, tapi rakyat masih merasakan brebet,” tegas Ivan.

Ia menuntut adanya bentuk tanggung jawab yang nyata dari pihak-pihak terkait, termasuk kompensasi terhadap konsumen yang dirugikan.

Bahkan, komunitasnya sampai harus patungan memperbaiki motor seorang ibu agar ia bisa kembali bekerja.

“Selama ini kan sibuk di media nih semuanya bikin-bikin klarifikasi. Yang kami mau sebenarnya apa bentuk tanggung jawabnya?,” tuturnya.

Pendapat Ivan turut diperkuat oleh Erwin, pemilik bengkel di kawasan Sambutan.

Ia mengungkapkan bahwa menjelang Lebaran, banyak pelanggannya datang dengan keluhan motor brebet, terutama pada jenis motor injeksi.

Setelah diperiksa, ia menemukan partikel seperti jelly dalam filter bensin yang menyumbat aliran bahan bakar.

“Pasti ada partikel seperti jelly belum matang dan itu menyumbat di filter pompa tersebut dan itu yang menyebabkan motor itu brebet dan mati,” jelas Erwin.

Ia kemudian melakukan uji coba pada motor baru. Hasilnya, pada awalnya motor berjalan normal, namun setelah sekitar 30 menit, gejala yang sama muncul.

“Namun, setelah 30 menit pemakaian, dia tetap terdampak,” lanjut Erwin.

Seorang wartawan pun mengaku mengalami hal serupa dan harus mengeluarkan biaya hingga Rp2 juta untuk memperbaiki motornya di bengkel resmi.

"Yah, mungkin itu juga salah saya karena tidak memelihara motor secara rutin," ungkap wartawan tersebut dengan nada bercanda.

Sementara itu, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, Dinas PPKUKM, serta pihak kepolisian, menyampaikan bahwa berdasarkan pemeriksaan di lapangan, BBM yang berada di tangki SPBU telah diuji dan sesuai dengan standar operasional.

“Jadi kita kemudian bertanya, Anomalinya ini dari mana?” kata Kepala Dinas ESDM Kaltim Bambang Arwanto.

Hal serupa disampaikan oleh Hadi, perwakilan dari SPBU Slamet Riyadi, yang mengatakan bahwa pengujian telah dilakukan sebanyak tiga kali—pada saat penerimaan, sebelum dimasukkan ke tangki, dan sebelum didistribusikan.

Menanggapi hal ini, Manager Retail Sales Region Kalimantan Pertamina Patra Niaga, Addieb Arselan menyebut pihaknya berencana menunjuk bengkel rekanan di sepuluh kabupaten/kota di Kaltim sebagai upaya menindaklanjuti keluhan konsumen.

“Jadi kami tinggal melanjutkan kontrak payung tersebut. Tapi, kami kan perlu melakukan pembicaraan teknisnya supaya nanti konsumen masyarakat sebagai kepedulian kami masyarakat tidak bingung ketika ke sana,” jelas Addieb.

Namun, rencana tersebut belum disertai dengan kepastian pelaksanaan, sehingga memicu ketidakpuasan peserta RDP.

Sebagai tindak lanjut, RDP ditutup dengan sejumlah keputusan penting:

1. DPRD Kaltim akan membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi terhadap dugaan BBM oplosan dan mencari akar penyebab kerusakan kendaraan masyarakat.
2. Aparat penegak hukum didorong melakukan penyidikan secara menyeluruh, adil, dan transparan, serta menindak tegas pelaku pengoplosan BBM atau pelanggaran distribusi energi.
3. Pertamina dan instansi terkait diminta memberi klarifikasi terbuka kepada publik serta memperkuat sistem pengawasan dan kontrol kualitas BBM. Jika terbukti lalai, Pertamina wajib mengganti kerugian masyarakat sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen.
4. Masyarakat diimbau lebih berhati-hati saat mengisi BBM dan diminta segera melaporkan jika kendaraan mengalami kerusakan, meski tanpa struk pembelian—dengan mempertimbangkan realitas di lapangan.
5. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim diharapkan turun tangan aktif dalam mengevaluasi sistem distribusi BBM untuk memastikan perlindungan konsumen dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Kontributor: Giovanni Gilbert