Pemprov Kaltim Tawarkan Peluang Emas: Australia Diajak Bangun Rumah Sakit di Pedalaman

SuaraKaltim.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) membuka kesempatan bagi para pelaku usaha asal Australia untuk menanamkan investasi di sektor kesehatan, khususnya dalam pembangunan rumah sakit di wilayah Kaltim.

Kesempatan ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, kepada Konsul Jenderal Australia di Makassar, Todd Dias, saat kunjungannya ke Samarinda pada Selasa (22/04/2025) kemarin.

Sri Wahyuni menyampaikan bahwa Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud atau yang biasa disapa Harum dan Wakil Gubernur Seno Aji memberikan perhatian besar terhadap pengembangan sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Salah satu wujudnya adalah peluncuran Program Gratispol yang telah dilaksanakan pada Senin (21/04/2025).

Baca Juga: Rp 750 Miliar Digelontorkan, Pemprov Kaltim Wujudkan Pendidikan Gratis SMA-S3

Ia menegaskan komitmen kuat Gubernur Harum dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kaltim.

"Beliau ingin agar layanan kesehatan ditingkatkan kualitas layanannya," jelas Sri Wahyuni, disadur dari ANTARA, Rabu (23/04/2025).

Sri juga menyebut bahwa Gubernur sangat berkeinginan agar seluruh masyarakat Kaltim dapat menjadi peserta BPJS Kesehatan melalui Program Gratispol.

Salah satu proyek strategis yang direncanakan adalah pembangunan rumah sakit representatif di Kabupaten Kutai Barat.

"Rumah sakit itu akan menjadi rumah sakit rujukan bagi masyarakat di Kutai Barat dan Mahakam Ulu," terang Sri Wahyuni.

Baca Juga: Setelah Gratispol, Pemprov Kaltim Sasar Program Perumahan untuk MBR

Saat ini, rumah sakit yang tersedia di Kutai Barat masih berstatus kelas C. Akibatnya, pasien yang memerlukan rujukan harus menempuh perjalanan sekitar 8 jam untuk sampai ke Samarinda.

Menanggapi hal ini, Konsul Jenderal Todd Dias menyatakan bahwa Australia memiliki banyak perusahaan dengan pengalaman membangun fasilitas kesehatan di wilayah terpencil.

"Kami juga punya banyak perusahaan yang sudah berpengalaman membangun rumah sakit di daerah-daerah yang jauh seperti di Afrika. Jadi terbuka untuk investasi di bidang kesehatan, seperti membangun rumah sakit di Kutai Barat," jawab Todd Dias.

Ia menambahkan, kehadirannya di Kaltim bertujuan untuk menjembatani kebutuhan investasi di daerah tersebut dengan para investor dari Australia.

“Selaku Konsul Jenderal Australia di Makassar, saya selalu ingin mencari peluang untuk bisa meningkatkan investasi di Indonesia, terkhusus di Kalimantan Timur,” kata Todd Dias.

Peluang investasi yang ditawarkan kepada Australia tidak hanya terbatas pada sektor kesehatan, tetapi juga mencakup bidang perdagangan, peternakan, dan pendidikan.

Untuk sektor perdagangan, Todd melihat potensi besar Kaltim dari posisi strategisnya di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II.

Di bidang peternakan, Australia siap mengirimkan hingga 3.000 ekor sapi ke Kaltim jika daerah ini mampu menampung dan mengembangkan kerja sama peternakan.

“Tetapi untuk pengiriman sapi dari Australia minimal harus 3.000 ekor. Tidak boleh kurang,” ungkap pejabat yang sudah bertugas sekitar dua tahun di Konsulat Jenderal Australia Makassar itu.

Meskipun demikian, Todd menegaskan bahwa peran mereka hanya sebagai fasilitator antara kebutuhan investasi Kaltim dengan para calon investor, sedangkan detail kerja sama diserahkan sepenuhnya kepada para pelaku bisnis.

Dari Lurah hingga Sekda: Jejak Panjang Karier Sri Wahyuni di Birokrasi Kaltim

Dra. Sri Wahyuni, M.P.P., lahir di Samarinda pada tanggal 29 Desember 1970. Beliau adalah seorang birokrat yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Sekdaprov Kaltim) sejak 30 Maret 2022.

Sebelum menjabat sebagai Sekdaprov, Sri Wahyuni memiliki pengalaman karir yang beragam di pemerintahan, termasuk pernah menjadi Lurah Long Ikis di Kabupaten Paser (1994-1996), Kepala Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Kutai Kartanegara (2006-2012), serta Kepala Dinas Pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara (2012-2019) dan Provinsi Kalimantan Timur (2019-2022).

Dalam hal pendidikan, Sri Wahyuni merupakan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tahun 1992. Sri Wahyuni juga pernah mengikuti Sekolah Perwira Militer.

Selain itu, beliau meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan dari Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Jakarta pada tahun 1998 dan gelar Master of Public Policy dari The Australian National University (ANU) Canberra, Australia pada tahun 2006.

Sri Wahyuni menjadi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur perempuan pertama. Beliau dikenal memiliki latar belakang di bidang militer dan aktif dalam dunia pariwisata.