DPRD Kaltim Desak Pemerintah Tangani Tanah Bergerak di Jalur Samarinda-Balikpapan

SuaraKaltim.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menangani masalah tanah bergerak yang terjadi di salah satu titik jalur poros Samarinda-Balikpapan, yang berstatus sebagai jalan nasional.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, saat berada di Samarinda, Jumat (25/04/2025) kemarin.

"Kami prihatin atas situasi yang mengganggu akses vital penghubung dua kota utama di 'Benua Etam' (sebutan Kaltim)," ujar Reza, disadur dari ANTARA, Minggu (26/04/2025).

Ia menegaskan, jalur antara Samarinda dan Balikpapan tidak hanya menjadi jalur utama untuk pergerakan logistik, tetapi juga berperan penting dalam mobilitas harian masyarakat.

Kerusakan di jalur tersebut, tepatnya di Kilometer 28 Desa Batuah, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), akibat fenomena tanah bergerak, dinilai berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang lebih luas serta membahayakan keselamatan pengguna jalan apabila tidak segera ditangani.

"Jangan sampai keterlambatan penanganan menimbulkan dampak lebih besar, baik secara ekonomi maupun keselamatan warga," kata dia.

Reza juga menyoroti beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab tanah bergerak tersebut. Ia mempertanyakan aspek teknis, seperti struktur tanah dan sistem drainase di sepanjang jalur yang terdampak.

Tak hanya itu, ia turut menyinggung kondisi lingkungan sekitar yang dinilai memperparah situasi, khususnya terkait alih fungsi hutan menjadi lahan pertambangan serta aktivitas lalu lintas angkutan batu bara yang masif di kawasan tersebut.

Komisi III DPRD Kaltim pun mendorong instansi terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh guna menemukan akar permasalahan dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang.

Baca Juga: Rudy-Seno Tak Hanya Gratiskan Kuliah, Tapi Pastikan Kualitas Kampus di Kaltim Naik Kelas

Reza menekankan bahwa DPRD Kaltim siap berkoordinasi lintas lembaga untuk mempercepat penganggaran maupun pengerjaan perbaikan jalan.

Ia kembali menegaskan, keselamatan dan kenyamanan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan maupun tindakan yang diambil pemerintah.

Menurut Reza, pemeliharaan infrastruktur dasar, terutama jalan penghubung antarkota, sangat krusial mengingat tingginya volume kendaraan yang melintas setiap hari.

Sebagai wakil rakyat, pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal upaya perbaikan dan memastikan kemantapan infrastruktur jalan di Kaltim demi kelancaran aktivitas vital masyarakat.

Profil singkat Akhmed Reza Fachlevi

Akhmed Reza Fachlevi kini memegang posisi sebagai Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kaltim. Komisi III di DPRD umumnya membidangi masalah pembangunan infrastruktur, perhubungan, pertambangan dan energi, serta lingkungan hidup.

Sebagai Wakil Ketua Komisi III, Akhmed Reza Fachlevi memiliki peran penting dalam memimpin dan mengawasi pelaksanaan program dan kebijakan daerah terkait bidang-bidang yang menjadi tanggung jawab komisi.

Tugas Akhmed Reza Fachlevi termasuk mengawasi proyek-proyek pembangunan infrastruktur di Kaltim.

Lalu, membahas dan menyetujui anggaran terkait infrastruktur, perhubungan, pertambangan, energi, dan lingkungan hidup.

Kemudian, menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait isu-isu di bidang Komisi III.

Serta, mendorong kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat Kaltim.

Posisi Akhmed Reza Fachlevi saat ini menunjukkan keterlibatannya yang signifikan dalam pengambilan keputusan di tingkat provinsi.

Akhmed Reza Fachlevi lahir pada 26 November 1990 ia berusia 34 tahun saat ini.