Kota Balikpapan Tampil di Garis Depan, Menyongsong Era Baru Otonomi dan IKN

Dalam membangun ekosistem pembangunan daerah, Bima mendorong penerapan kolaborasi pentaheliks yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, akademisi, komunitas masyarakat, hingga media.

Bima pun menggarisbawahi, keberhasilan Balikpapan dalam berinovasi bisa menjadi contoh inspiratif bagi daerah lain untuk percaya diri membangun.

Ia mengingatkan bahwa perjalanan otonomi daerah masih panjang, dengan sejumlah tantangan seperti ketimpangan fiskal, kesiapan sumber daya manusia, hingga regulasi yang tumpang tindih.

“Balikpapan kini berdiri di garis depan. Mari jadikan kota ini sebagai bukti nyata bahwa daerah bisa menjadi penggerak utama Indonesia maju,” serunya.

Baca Juga: Sembilan Keluarga di Sepaku Tolak Kompensasi Proyek IKN: 'Harga Tidak Adil!

Sementara itu, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menegaskan kesiapan kotanya untuk mengemban tanggung jawab besar sebagai penyangga utama IKN.

“Kami sadar, peran sebagai penyangga IKN adalah amanah besar. Karena itu, Balikpapan terus berbenah dan memastikan semua sistem berjalan efisien, transparan, dan melayani rakyat,” tegasnya.

Rencana Pindah ASN ke IKN Terkendala, Penataan Kabinet dan Hunian Jadi Faktor Utama

Rencana ambisius pemerintah untuk mulai memindahkan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2024 dipastikan mengalami penundaan.

Pemerintah kini tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tahapan pemindahan seiring perkembangan politik dan infrastruktur di lapangan.

Baca Juga: Netizen Heran, Tugu Titik Nol IKN Ternyata Terpasang Lorem Ipsum, Bukan Tulisan Asli

Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Selasa (22/04/2025).