SuaraKaltim.id - Dalam rangka menyambut musim angkutan haji 2025, Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan meningkatkan pengamanan dan kesiapan layanan secara menyeluruh.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen PT Angkasa Pura Indonesia dalam memastikan seluruh proses keberangkatan dan pemulangan jemaah haji berjalan aman dan lancar.
"Penguatan keamanan itu telah kami bahas dan menjadi fokus utama dalam Rapat Koordinasi Komite Keamanan Bandar Udara (Airport Security Committee/ASC) Batch II yang dilaksanakan pada Senin kemarin," ujar General Manager Bandara SAMS, Iwan Novi Hantoro dalam siaran persnya, Kamis, 1 Mei 2025.
Langkah ini sesuai mandat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional, di mana penguatan keamanan wajib dilakukan secara berkala.
"Tujuan utamanya adalah memastikan seluruh aspek keamanan dan pelayanan bandara siap mendukung proses keberangkatan dan kepulangan jemaah haji," tuturnya.
Untuk itu, pendekatan keamanan berbasis manajemen risiko menjadi strategi utama dalam pengamanan angkutan haji tahun ini.
“Semua lini harus siap dan saling terhubung. Pendekatan pengamanan berbasis risiko (risk-based security management) wajib diterapkan agar potensi gangguan bisa dicegah sejak dini,” tegas Iwan.
Selain sistem pengamanan, simulasi penanganan darurat juga telah disiapkan sebagai bagian dari antisipasi terhadap situasi tak terduga. Tak kalah penting, sinergi antarinstansi dipandang sebagai faktor krusial untuk memastikan kelancaran operasional.
"Tahun ini, sebanyak 5.756 jemaah haji dari Kalimantan Timur akan dilayani melalui Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan," paparnya.
Baca Juga: Efisiensi Anggaran Prabowo Berdampak: Jumlah Penumpang Bandara APT Pranoto Anjlok
CEO Regional VI PT Angkasa Pura Indonesia, Handy Heryudhitiawan, menyebut jumlah tersebut mewakili 3,5 persen dari total jemaah haji yang diberangkatkan dari seluruh Indonesia.
“Bandara SAMS memegang posisi strategis dalam jaringan transportasi haji nasional. Maka sistem keamanan dan layanan harus bekerja tanpa cela,” katanya.
Kesiapan fasilitas bandara turut dipaparkan dalam rapat ASC, termasuk terminal penumpang, area landside, dan sistem pengawasan keamanan. Tim pengamanan juga mengingatkan soal larangan merekam aktivitas di area tertentu bandara.
"Larangan tersebut mencakup dokumentasi terhadap sistem kamera pengawas, area terbatas, aktivitas petugas, serta hal-hal yang dapat mengganggu privasi atau operasional bandara," ujarnya, merujuk pada Surat Edaran Dirjen Perhubungan Udara Nomor 06 Tahun 2025.
Komite Keamanan Bandara SAMS terdiri dari berbagai unsur seperti TNI, Polri, CIQ, BMKG, Dishub, Basarnas, hingga Kementerian Agama. Semuanya menyatakan kesiapan penuh.
"Seluruh anggota komite menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung kelancaran operasional embarkasi dan debarkasi haji 2025 di Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan," sambungnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Ole Romeny Menolak Absen di Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
- Tanpa Naturalisasi, Jebolan Ajax Amsterdam Bisa Gantikan Ole Romeny di Timnas Indonesia
- Makna Satir Pengibaran Bendera One Piece di HUT RI ke-80, Ini Arti Sebenarnya Jolly Roger Luffy
- Ditemani Kader PSI, Mulyono Teman Kuliah Jokowi Akhirnya Muncul, Akui Bernama Asli Wakidi?
- Jelajah Rasa Nusantara dengan Promo Spesial BRImo di Signature Partner BRI
Pilihan
-
6 Smartwatch Murah untuk Gaji UMR, Pilihan Terbaik Para Perintis 2025
-
3 Film Jadi Simbol Perlawanan Terhadap Negara: Lebih dari Sekadar Hiburan
-
OJK Beberkan Fintech Penyumbang Terbanyak Pengaduan Debt Collector Galak
-
Tarif Trump 19% Berlaku 7 Agustus, RI & Thailand Kena 'Diskon' Sama, Singapura Paling Murah!
-
Pemerintah Dunia dan Tenryuubito: Antagonis One Piece yang Pungut Pajak Seenaknya
Terkini
-
Pasok MBG ke 154 Sekolah, UMKM Aiko Maju di Kepulauan Siau Tumbuh Bersama BRI
-
Bapenda Kalimantan Timur Tegaskan Komitmen Digitalisasi Melalui Kerja Sama dengan Paylabs
-
140 Titik Panas Sehari, Kaltim Siaga Karhutla
-
1.170 ASN Sudah Pindah ke IKN, Pemerintah Pusat Gas Pol Transisi Birokrasi
-
Tak Lagi Seremonial, DPRD Kaltim Dorong Penanganan Stunting Berbasis Data