Arah Baru Hunian di IKN, Maruarar: Harus Terstruktur

SuaraKaltim.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan pentingnya sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam mempercepat penyediaan hunian di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ia dijadwalkan bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) serta Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono dalam waktu dekat.

Hal itu disampaikan Maruarar Sirait saat di Jakarta, Kamis, 17 April 2025 kemarin.

“Kita akan bahas langsung dengan Pak Basuki dan juga Pak AHY agar ada kesepakatan yang konkret terkait hunian di IKN. Sebelumnya kita sempat bangun beberapa tower, ke depan harus lebih terstruktur,” ujar Ara, sapaannya, dikutip dari ANTARA, Minggu, 4 Mei 2025.

Baca Juga: Tak Hanya Infrastruktur, IKN Juga Bangun SDM Lewat Sekolah Internasional

Maruarar menyebut pertemuan tersebut direncanakan berlangsung terbuka dan bisa diliput oleh media. Ia berharap agenda itu bisa digelar paling lambat akhir bulan ini.

“Agar jelas posisi dan arah kebijakan kita soal IKN,” tambahnya.

Pertemuan ini menjadi bagian dari konsolidasi untuk memastikan rencana pembangunan tahap II IKN berjalan sesuai target.

Sebelumnya, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa pembangunan periode 2025–2029 telah dimulai.

Fokusnya antara lain pada pembangunan kompleks pemerintahan legislatif, yudikatif, serta infrastruktur penunjang dengan dana APBN sebesar Rp 48,8 triliun.

Baca Juga: Jalan Penghubung IKN: PPU Ajukan Perluasan Jalan Provinsi ke Kementerian PUPR

Anggaran tersebut tidak hanya ditujukan untuk proyek baru, tetapi juga untuk pemeliharaan fasilitas yang telah rampung.

Selain dana APBN, pembangunan juga didukung skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan nilai mencapai Rp 60,93 triliun.

Dana KPBU ini akan digunakan untuk membangun 97 tower apartemen, 129 rumah tapak, jaringan jalan, multi utility tunnel sepanjang lebih dari 130 km, hingga pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Dengan melibatkan kementerian teknis, otorita IKN, serta dukungan pembiayaan campuran, pemerintah ingin memastikan pembangunan hunian dan infrastruktur di Nusantara berlangsung terintegrasi dan berkelanjutan.

Pembangunan IKN Dongkrak Mobilitas, 4.979 Pendatang Masuk Balikpapan Awal Tahun

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Balikpapan mencatat sebanyak 4.979 orang telah melapor dan mendaftarkan diri secara resmi sebagai penduduk Kota Balikpapan dalam kurun waktu Januari hingga April 2025.

Hal itu disampaikan Kepala Disdukcapil Balikpapan, Tirta Dewi, Rabu 30 April 2025 kemarin.

"Jumlah ini sebenarnya normal, dan ini merupakan pendatang bukan asli warga sini yang baru mengurus tanda penduduk," jelas Tirta, dikutip dari ANTARA, Kamis, 1 Mei 2025.

Meski angka tersebut dianggap masih dalam batas wajar, Tirta menyebut masih terdapat sejumlah pendatang lain yang belum melakukan pelaporan sebagai penduduk tetap Kota Balikpapan.

"Data kami sementara ada sekitar 3.480 pendatang lagi yang belum tercatat secara administratif. Karena itu, pendataan lanjutan akan dilakukan hingga akhir tahun," katanya.

Ia menjelaskan bahwa Balikpapan memiliki daya tarik tersendiri bagi para pendatang, terutama karena posisinya yang strategis sebagai kota transit dan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kondisi ini menjadikan kota ini menjadi magnet bagi penduduk dari berbagai wilayah di Indonesia," tuturnya.

Tirta mengungkapkan bahwa dua sektor utama menjadi penyebab meningkatnya arus masuk penduduk baru ke Balikpapan, yakni sektor pekerjaan dan pendidikan.

Menurutnya, keberadaan berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN), seperti RDMP Kilang Pertamina serta pembangunan jalan tol menuju IKN, turut mempengaruhi peningkatan tersebut.

Selain itu, sambung Tirta, kehadiran sejumlah perguruan tinggi di Balikpapan juga berkontribusi terhadap arus pendatang yang datang untuk melanjutkan studi.

Lanjutnya, berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) semester II tahun 2024 dari Ditjen Dukcapil Kemendagri, jumlah penduduk yang tercatat di Kota Balikpapan mencapai 757.418 jiwa.

"Namun angka riil kemungkinan lebih tinggi, masih banyak yang tinggal di Balikpapan tetapi belum memperbarui alamat KTP-nya, jadi realitas di lapangan bisa lebih dari itu," ucapnya.

Tirta juga menyampaikan bahwa pada tahun 2023, jumlah pendatang baru mencapai 19.334 jiwa. Sedangkan pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 18.909 jiwa, atau berkurang sekitar 425 jiwa.

Menurutnya, penurunan tersebut terjadi lantaran banyak warga memilih menunda pelaporan karena adanya libur panjang di akhir tahun, sehingga sebagian besar pelaporan berpindah ke awal 2025.

"Ini bukan berarti mobilitas berkurang. Justru sebaliknya, hanya pergeseran waktu pelaporan saja," ungkapnya.

Ia menambahkan, akumulasi penduduk tambahan sepanjang tahun 2023 tercatat sebanyak 10.867 jiwa, sementara di tahun 2024 meningkat signifikan menjadi 18.886 jiwa.

"Jumlah itu naik sekitar 8 ribu jiwa dibandingkan tahun sebelumnya," sebutnya.

Sebagai penutup, Tirta menegaskan bahwa Disdukcapil Balikpapan terus berupaya memperbaiki sistem pencatatan agar data kependudukan dapat digunakan secara optimal untuk mendukung perencanaan kota ke depan.