Demi Masa Depan IKN, Kaltim Dapat Status Khusus Penanganan Karhutla

SuaraKaltim.id - Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai salah satu wilayah dengan penanganan khusus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2025.

Kebijakan ini diambil menyusul posisi Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN), yang menuntut perlindungan ekosistem secara menyeluruh demi keberlanjutan pembangunan nasional.

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Jakarta, Senin, 5 Mei 2025.

“Kalimantan Timur dimasukkan sebagai kawasan khusus karena ada IKN. Ini penting untuk menjamin perlindungan ekologis terhadap pembangunan nasional yang strategis,” kata Abdul Muhari, dikutip dari ANTARA, Selasa, 6 Mei 2025.

Baca Juga: IKN Belum Siap? Pemindahan ASN Masih Tunggu Arahan Presiden

Kaltim menjadi tambahan terbaru dari daftar provinsi prioritas penanganan karhutla, yang sebelumnya sudah mencakup Riau, Jambi, Sumatera Selatan (Sumsel), Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Selatan (Kalsel), dan Kalimantan Barat (Kalbar).

Keenam wilayah tersebut dikenal memiliki sejarah kebakaran lahan yang tinggi, terutama di kawasan mineral dan gambut, serta rentan mengalami peningkatan kasus saat musim kemarau.

Menurut BNPB, hampir seluruh kebakaran hutan dan lahan di Indonesia—sebesar 99 persen—berasal dari aktivitas manusia. Karena itu, pendekatan mitigasi berbasis masyarakat menjadi sangat penting untuk menekan risiko bencana.

Abdul menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pihak dalam pencegahan. Ia mengatakan, “Kita mengingatkan bahwa kerugian ekologis akibat karhutla sangat besar. Maka, semua pihak harus ikut menjaga lingkungan. Bahkan ekosistem gambut sekalipun, kalau dikelola benar, tetap bisa memberi manfaat ekonomi.”

Tren positif dalam pengendalian karhutla mulai terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data BNPB, luas area yang terbakar menurun secara signifikan—dari 1,8 juta hektare pada 2015 menjadi 1,09 juta hektare pada 2019, kemudian 614 ribu hektare pada 2023, dan hanya 72 ribu hektare pada 2024.

Baca Juga: Jembatan Ditabrak Lagi, Kapan Kaltim Kuasai Sungai Mahakam?

Dengan 2025 diperkirakan sebagai tahun basah, BNPB optimistis penurunan ini bisa dipertahankan. Terlebih, perhatian khusus juga mulai diberikan ke Kalimantan Timur sebagai bagian dari strategi nasional.

"Kolaborasi lintas kementerian/lembaga juga dukungan masyarakat menjadi kunci mengatasi karhutla selama musim kemarau tahun ini yang puncaknya diperkirakan berlangsung bulan akhir Mei-Juni," kata dia.

Karhutla Mengintai! Kaltim Aktifkan Tim Siaga dan Minta Alat Deteksi Tambahan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memastikan kesiapan mereka dalam menghadapi musim kemarau 2025, terutama untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang bisa meningkat di periode tersebut.

Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim, Seno Aji, menegaskan bahwa upaya pencegahan dan penanganan karhutla sudah berjalan cukup baik sejauh ini, meskipun masih ditemukan sejumlah titik api di beberapa wilayah.

Hal itu disampaikan Seno Aji usai mengikuti Apel Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla Nasional 2025 secara daring dari Samarinda, Selasa, 29 April 2025.

“Untuk penanganan karhutla saat ini sudah cukup baik. Memang ada beberapa titik api yang terekam. Ada di Kutai Timur dan Paser. Dari BPBD Kaltim sudah merekam itu, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa segera dituntaskan dan dimatikan,” kata Seno Aji, disadur dari ANTARA, di hari yang sama.

Apel nasional tersebut digelar di Lanud Roesmin Nurjadin, Kota Pekanbaru, Riau, dan dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan.

Hadir pula sejumlah tokoh penting seperti Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, serta perwakilan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah se-Indonesia.

Seno menuturkan bahwa di Kaltim, penanganan karhutla melibatkan berbagai elemen mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kehutanan, masyarakat peduli api, hingga stakeholder lainnya yang tergabung dalam tim siaga karhutla.

Ia juga mengungkapkan bahwa tim tersebut telah mulai melakukan pemetaan potensi titik api, sebagai bentuk antisipasi menghadapi musim kemarau yang menurut prakiraan BMKG akan berlangsung dari April hingga September.

"Kami juga akan menyampaikan ke BNPB bahwa Kaltim selalu siap siaga dalam pencegahan dan penanganan karhutla. Dan kami ingin ada peralatan tambahan yang dibutuhkan untuk merekam titik api yang ada di seluruh wilayah Kaltim," ujarnya.

Sementara itu, dalam arahannya Menko Polhukam Budi Gunawan menyampaikan penghargaan kepada seluruh jajaran pemerintah pusat hingga daerah atas kerja keras mereka dalam menghadapi ancaman karhutla.

Ia menekankan pentingnya menjaga isu ini agar tidak menjadi sorotan internasional.

"Pesan Bapak Presiden RI Prabowo Subianto, jangan sampai menjadi isu internasional, atau aspek geopolitik kawasan. Untuk itu dalam upaya memperkuat kesiapsiagaan nasional terhadap karhutla, telah dibentuk desk karhutla untuk penanganan karhutla yang lebih baik, lebih cepat dan efektif," jelas Budi Gunawan.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan dalam menekan angka karhutla membutuhkan sinergi dari semua lini pemerintahan.

"Penanganan Karhutla ini perlu mendapatkan dukungan seluruh kekuatan dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, sehingga musibah karhutla bisa ditekan sampai titik terendah, bahkan zero karhutla," tuturnya.