Putusnya Jalur Vital SamarindaBalikpapan, Warga Minta Solusi Cepat

SuaraKaltim.id - Akses utama penghubung Samarinda - Balikpapan di Jalan HAM Rifaddin terputus total hingga mengakibatkan terganggunya mobilitas masyarakat.

Warga sekitar mengeluhkan amblasnya jalan, hingga meminta pemerintah daerah turun tangan terkait insiden tersebut. 

Salah satu warga, Rusliansyah membeberkan kronologi amblasnya Jalan HAM Rifaddin, Kelurahan Tani Aman, Kecamatan Loa Janan. 

"Putusnya jalan ini kurang lebih pukul 21.15 WITA tadi malam, dan untungnya tidak ada korban dan tadi malam kebetulan lagi sepi jalannya," tutur Rusliansyah, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Selasa, 13 Mei 2025.

Baca Juga: Diduga Salah Diagnosa, RSHD Samarinda Tak Hadiri RDP Bahas Kasus Malpraktik

Ia menjelaskan, kejadian putusnya jalan tersebut merupakan insiden paling parah sejauh ini.

Dulunya juga pernah terjadi pada 2018, namun tidak separah di tahun ini.

"Dari pemerintah setempat baru melakukan survei di sini, dan ini ditutup total untuk sementara waktu," sebutnya.

Untuk sementara, pengguna kendaraan roda dua dan roda empat dari arah Balikpapan bisa melewati Jalan Soekarno Hatta, dilanjutkan ke Jalan Cipto Mangunkusumo, menuju Samarinda.

Sedangkan dari arah sebaliknya, pengendara bisa memilih rute lewat Jalan Moeis Hasan, Cipto Mangunkusumo, lalu ke Soekarno Hatta.

Baca Juga: Polemik BBM di Samarinda: Sidang Pertamina Tertunda, Konsumen Tak Mau Damai

Rusliansyah menambahkan, sebelum terjadinya amblas pukul 21.15 WITA, ada pergeseran tanah yang memang berpotensi meruntuhkan jalan tersebut.

"Sebelum terjadi amblas, sudah ada diskusi dengan babinsa, agar memang ditutup setelah magrib itu. Karena melihat situasi, tanahnya terus bergeser, dan akhirnya ambas," imbuhnya.

Kendati begitu, ia meminta kepada pemerintah setempat, untuk segera bertindak atas insiden terputusnya Jalan HAM Rifaddin Samarinda.

Mengingat, mobilitas masyarakat menjadi tidak normal dan harus mengambil alternatif lain.

"Pesan saya, semoga pemerintah bisa turun tangan dan segera melakukan perbaikan," tuturnya.

Kritik Dibalas Serangan Data, Pengamat: Demokrasi Kita Sedang Terancam

Fenomena doxing atau penyebaran data pribadi yang belakangan mencuat di media sosial dinilai berpotensi menggerus semangat demokrasi di tengah masyarakat.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Mulawarman (Unmul), Syaiful Bachtiar, menyuarakan kekhawatirannya atas tren yang makin meresahkan ini, terutama ketika serangan dilakukan terhadap pihak-pihak yang menyampaikan kritik secara terbuka.

Salah satu kasus terbaru terjadi di Samarinda.

Founder media lokal Selasar.co, Achmad Ridwan, menjadi korban serangan digital setelah akun Instagram anonim menyebarluaskan identitas lengkapnya dari KTP.

Aksi ini terjadi usai Selasar mengunggah video monolog yang menyuarakan kritik terhadap kelompok buzzer yang lebih dulu mempublikasikan identitas seorang konten kreator bernama kingtae.life.

Konten kreator tersebut dikenal aktif mengkritik kebijakan pembangunan kota melalui unggahan media sosial.

Menanggapi hal tersebut, Syaiful menekankan pentingnya perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, apalagi jika kritik yang disampaikan bersumber dari fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Tentunya kalau kebebasan berekspresi atau pendapat itu disampaikan berdasarkan dengan fakta-fakta, tentu itu mestinya dilindungi oleh undang-undang," sebutnya, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Selasa, 13 Mei 2025.

Menurutnya, doxing bukan sekadar pelanggaran privasi, tapi juga bentuk kekerasan digital yang merusak rasa aman warga negara dalam menyampaikan pandangan secara terbuka.

"Karena masyarakat punya hak untuk berpendapat, harusnya tidak ada bentuk-bentuk intimidasi ataupun intervensi dari pihak manapun, baik secara verbal maupun non verbal," kata Syaiful.

Lebih jauh, ia menilai bahwa praktik doxing adalah taktik represif yang melemahkan kebebasan sipil dan membungkam suara kritis.

"Terkait fenomena buzzer serta munculnya doxing ini, harus terus dikawal. Jangan sampai perlindungan warga negara ketika menyampaikan pendapat itu terancam," tutupnya.

Di tengah era informasi yang serba terbuka, Syaiful mengingatkan bahwa demokrasi hanya bisa hidup jika masyarakat merasa aman untuk menyuarakan pikirannya, tanpa rasa takut akan dibungkam atau diserang secara personal.