Scroll untuk membaca artikel
Denada S Putri
Kamis, 15 Mei 2025 | 13:00 WIB
Ketua Dewan Pimpinan Wilyah (DPW) Kalimantan Timur (Kaltim) Partai Nasdem, Celni Pita Sari. [Presisi.co]

Dari hasil penyelidikan, pengadaan itu seluruhnya fiktif.

Proyek-proyek yang semula terlihat sah ternyata hanya dijadikan kendaraan untuk menguras dana Telkom.

Nilai total proyek kerja sama mencapai Rp 431,7 miliar, dengan rincian di antaranya pengadaan smart mobile energy storage, smart café, hingga perangkat CT scan yang tak pernah ada wujudnya.

Dua dari sembilan perusahaan yang menerima proyek diduga dikendalikan langsung oleh KMR, yakni PT Fortuna Aneka Sarana Triguna dan PT Bika Pratama Adisentosa.

Baca Juga: Dasarian II Mei, Kaltim Terancam Bencana Hidrometeorologi

Total nilai proyek yang mengalir ke dua entitas ini mencapai Rp 13,2 miliar.

Kejati menyebut keterlibatan para tersangka mencerminkan kolaborasi sistematis antara oknum internal Telkom dan pihak luar.

Beberapa pejabat Telkom turut ditetapkan sebagai tersangka, termasuk pejabat setingkat General Manager dan Account Manager.

Hal itu disampaikan Asisten Intelijen Kejati DKI Asep Sontani, Senin, 12 Mei 2025.

“Telah ditetapkan dan dilakukan penahanan terhadap sembilan tersangka, baik itu dari PT Telkom maupun dari pihak rekanan,” ujarnya, dikutip dari sumber tersebut, Rabu, 14 Mei 2025.

Baca Juga: Sawit Melesat, Hutan Menyusut: CSR di Kaltim Cuma Formalitas?

Sementara itu, delapan dari sembilan tersangka telah ditahan di sejumlah rumah tahanan di Jakarta, seperti Rutan Cipinang dan Salemba. Satu tersangka lainnya, DP, hanya dikenai tahanan kota karena alasan kesehatan.

“Kerugian sementara atau nilai dari seluruh pengadaan ini adalah sebesar Rp 431 miliar,” kata Asisten Pidana Khusus Syarief Sulaiman.

Seluruh tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 junto Pasal 18 UU Tipikor, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kejati juga membuka kemungkinan berkembangnya kasus ini jika ditemukan keterlibatan pihak lain, termasuk dugaan aliran dana ke lingkaran kekuasaan daerah.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel, mengaku belum mengetahui terkait adanya legislator Karang Paci yang terjerat kasus hukum dan sedang menjalani penahanan di Kejati DKI.

“Belum tahu pasti juga, dinda,” kata Ekti saat dikonfirmasi melalui pesan singkat.

Load More