Bukan Hanya untuk ASN, Hunian di IKN Juga Disiapkan bagi Rakyat Kecil
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjadikan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai kota yang inklusif dan berkeadilan sosial, dengan menyediakan hunian tidak hanya untuk aparatur negara, tetapi juga untuk masyarakat umum.
Hunian ini dibangun di kawasan IKN yang terletak di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar).
Hal itu disampaikan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, ketika ditemui di Sepaku, Minggu, 18 Mei 2025.
"Pemerintah sediakan hunian bagi masyarakat umum di IKN," ujar Basuki, dikutip dari ANTARA, Senin 19 Mei 2025.
Pernyataan itu merespons konsep "Kota Dunia untuk Semua" yang menjadi arah pembangunan IKN.
Menurut Basuki, langkah ini juga sejalan dengan pernyataan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, saat meninjau progres pembangunan kawasan hunian beberapa hari lalu.
Selama kunjungannya, Maruarar menegaskan bahwa pembangunan rusun di IKN tak hanya ditujukan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri, melainkan juga diperuntukkan bagi masyarakat umum.
"Kementerian PKP akan bangun rusun tidak hanya untuk ASN Hankam, tapi juga untuk masyarakat," ucapnya.
Baca Juga: DPW Nasdem Kaltim Syok, Kader Terlibat Proyek Fiktif Rp 13,2 Miliar
"Walau hanya satu tower akan bawa kemajuan, bahwa IKN juga sediakan hunian untuk masyarakat umum,” tambahnya.
Ia menyebutkan bahwa arah kebijakan tersebut mencerminkan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya akses hunian bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.
Arahan tersebut bertujuan agar masyarakat kecil juga mendapat tempat tinggal layak di IKN, sejajar dengan ASN, TNI, dan Polri.
Basuki menegaskan bahwa pembangunan IKN tidak hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga soal keadilan sosial.
“Komitmen pemerintah mewujudkan IKN sebagai kota yang inklusif dan berkeadilan sosial memberikan akses hunian yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 7 Tablet Rp2 Jutaan SIM Card Pengganti Laptop, Spek Tinggi Cocok Buat Editing Video
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Penetapan Tersangka Dipertanyakan, Kasus Muara Kate Diduga Ada 'Kambing Hitam'
-
Pemprov Kaltim Alihkan 49 Ribu Peserta BPJS, Pemkot Samarinda Menolak!
-
Keterlibatan Keluarga Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud di Berbagai Posisi Strategis
-
Mengenal Jaringan Bisnis Energi yang Pernah Dikelola Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud
-
Heboh Renovasi Rumah Dinas Gubernur Rp25 M, Pemprov Kaltim Buka Suara