Langkah ini disampaikan Mudyat saat momentum konsolidasi pengurus Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka PPU.
Ia menegaskan bahwa kawasan bumi perkemahan di Babulu dan Labangka, dengan luas total hampir 45 hektare, akan berada di bawah koordinasi Pramuka.
“Lahan itu nanti di bawah koordinasinya teman-teman Pramuka tuh, nah silakan teman-teman Pramuka itu yang menjaga dan nanti dibangun seperti apa bisa dibuat desainnya yang bagus,” ucap Mudyat dengan nada penuh keyakinan, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Rabu, 21 Mei 2025.
Lebih dari sekadar memberi kepercayaan, menurut Mudyat, hal ini adalah bagian dari strategi pembentukan karakter generasi muda yang tangguh, kreatif, dan berdaya saing.
Kawasan yang dimaksud bukan hanya tempat perkemahan, melainkan akan dikembangkan sebagai pusat pelatihan pertanian, pelestarian lingkungan, serta kegiatan komunitas yang bersifat edukatif dan produktif.
Ia menekankan pentingnya desain kawasan yang representatif, fungsional, dan memberi ruang besar untuk partisipasi anak muda.
Komitmen ini juga lahir dari kesadaran akan posisi PPU sebagai daerah penyangga utama IKN.
Mudyat menyadari bahwa setiap inisiatif pembangunan kini tak hanya dilihat secara lokal, tetapi juga menjadi sorotan secara nasional hingga internasional.
“Kita ini sebagai PPU kan otomatis yang kita sambut kan IKN, jadi yang kita sambut itu sebetulnya seluruh Indonesia, mungkin bahkan internasional,” tandasnya.
Baca Juga: Wujudkan Mimpi IKN, Kaltim Tancap Gas Benahi Jalan dan Sumber Daya Manusia
Berita Terkait
Terpopuler
Pilihan
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
Terkini
-
Pemprov Kaltim Rincikan Anggaran Renovasi Rumah Dinas Gubernur Rp25 Miliar
-
Wali Kota Samarinda Tolak Penghapusan Iuran BPJS, Begini Jawaban Pemprov Kaltim
-
Kabar Bantuan Iuran BPJS Warga Samarinda Dihentikan, Pemprov Kaltim Klarifikasi
-
Tolak Kebijakan Pemprov Kaltim soal Iuran JKN, Wali Kota Samarinda: Tidak Adil!
-
Penetapan Tersangka Dipertanyakan, Kasus Muara Kate Diduga Ada 'Kambing Hitam'