IKN Butuh Lingkungan Aman, Kukar Perketat Antisipasi Ormas dan Premanisme

SuaraKaltim.id - Dalam upaya menjaga stabilitas daerah dan menciptakan lingkungan usaha yang aman, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), memperkuat koordinasi lintas sektor guna mengantisipasi potensi gangguan dari aksi premanisme serta organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dinilai bermasalah.

Langkah ini diwujudkan melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu yang melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga instansi teknis.

Satgas tersebut ditugaskan untuk menangani secara sistematis berbagai gangguan keamanan dan sosial yang dapat menghambat roda perekonomian daerah.

"Satgas Terpadu ini terdiri dari unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, dan instansi terkait. Satgas dibentuk karena semua ingin kondisi Kukar tetap aman, tertib, dan kondusif untuk mendukung investasi serta pertumbuhan ekonomi daerah," ujar Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, melansir dari ANTARA, Kamis, 22 Mei 2025.

Ia menekankan, pentingnya kolaborasi lintas jenjang dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa/kelurahan dalam mendeteksi serta menangani potensi pelanggaran.

"Sangat penting untuk terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak mulai jenjang kabupaten, kecamatan, hingga desa/kelurahan, termasuk ketegasan dalam menindak pelanggaran oleh preman maupun ormas bermasalah," tambahnya.

Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kukar, jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta perwakilan Forkopim di seluruh kecamatan telah duduk bersama dalam rapat koordinasi pembentukan Satgas Terpadu dua hari lalu.

Pertemuan itu diadakan untuk menyatukan langkah strategis dan memperkuat penanganan terhadap segala bentuk potensi gangguan sosial.

Kepala Badan Kesbangpol Kukar, Rinda Desianti, menyebut pembentukan satgas ini merupakan tindak lanjut atas arahan dari pemerintah pusat.

Baca Juga: Jelang IKN Beroperasi, PPU Genjot Sertifikasi Halal UMKM Lokal

"Keberadaan satgas ini untuk mendukung upaya Presiden RI dalam memberantas penghambat iklim investasi di setiap daerah," jelas Rinda.

Untuk tahap awal, Satgas Terpadu akan mengedepankan pendekatan persuasif dengan mengundang seluruh ormas—baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar di Kesbangpol—guna membangun kesepahaman bersama dalam menjaga ketertiban.

“Langkah awal Satgas akan dimulai dengan rakor lanjutan bersama Forkopimda dan seluruh ormas, untuk memberikan imbauan dan penegasan mengenai komitmen menjaga ketertiban,” imbuh Rinda.

Satgas ini memiliki struktur lengkap yang mencakup unsur pembina, pengarah, sekretariat, serta empat bidang kerja: pencegahan dan komunikasi publik, rehabilitasi, pendidikan, dan intelijen bagi wilayah yang juga termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN) ini.

Dorong Ketahanan Pangan, PPU Salurkan 170 Ribu Bibit Ikan di Kawasan IKN

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU), terus mendorong diversifikasi ekonomi masyarakat pedesaan melalui penguatan sektor perikanan air tawar.

Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan dalam penyaluran bantuan ratusan ribu bibit ikan dan sarana pendukung bagi kelompok budi daya di berbagai wilayah.

Kelompok Barokah Jaya di Desa Api-Api menjadi salah satu penerima manfaat.

Kelompok yang semula bergerak di sektor pertanian ini kini mengalihkan sebagian lahannya untuk kegiatan budi daya ikan air tawar.

Langkah tersebut mendapat respon positif dari pemerintah daerah yang langsung memberikan bantuan sarana dan prasarana.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Perikanan Budi Daya dan Lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten PPU, Musakkar, saat menjawab pertanyaan upaya tingkatkan produksi ikan air tawar di Penajam, Kamis, 21 Mei 2025.

"Bantuan yang disalurkan 170 ribu bibit ikan jenis patin dan nila," ujar Musakkar, disadur dari ANTARA, di hari yang sama.

Tak hanya bibit, bantuan juga meliputi infrastruktur pendukung seperti kolam terpal dan pakan ikan.

"Bantuan juga diberikan dalam bentuk sarana penunjang lainnya kepada kelompok budi daya ikan," tambahnya.

Secara rinci, kelompok di Desa Api-Api menerima 100 ribu bibit ikan yang terdiri dari 50 ribu nila dan 50 ribu patin, ditambah 10 unit kolam terpal serta 60 sak pakan ikan.

Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan kapasitas produksi lokal sekaligus memperkuat ketahanan pangan bagi daerah yang sebagian wilayahnya termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN) itu.

"Kelompok itu beralih dari tanaman pangan kepada budi daya ikan, jadi kami bantu sisi bibit dan sarana pendukung," katanya.

Sementara itu, bantuan serupa juga disalurkan di wilayah Kecamatan Waru.

Di sana, pemerintah menyalurkan 70 ribu bibit ikan jenis patin dan nila, bersama dengan 10 unit kolam terpal.

Menurut Musakkar, pemerataan bantuan menjadi komitmen penting dalam mengembangkan sektor perikanan sebagai penyangga ekonomi lokal.

"Penyaluran menunjukkan pemerataan program pemerintah kabupaten untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Produksi perikanan budi daya di PPU menunjukkan tren positif.

Tahun 2023, total produksi mencapai sekitar 10.000 ton, dan meningkat menjadi kurang lebih 11.000 ton pada 2024.

Pemerintah menargetkan peningkatan 10 persen tahun ini, dengan capaian sementara pada Januari-April 2025 sudah mencapai 4.700 ton.

"Tujuan pemerintah kabupaten agar produksi perikanan meningkat," timpal Musakkar, "dan komitmen dalam memperkuat sektor perikanan agar menjadi andalan ekonomi lokal."