Baru 2 dari 30 SPBU di Samarinda Punya Kamera Pengawas, Pemkot Desak Pertamina Bertindak

"Jika Pertamina mengizinkan, pemerintah dapat mengelola SPBU khusus untuk melayani kendaraan dinas. Dengan begitu, pegawai negeri sipil (PNS), PPPK, maupun honorer, serta kendaraan operasional pemerintah seperti truk sampah DLH, tidak perlu mengantre di SPBU umum. SPBU tersebut dapat dikelola oleh BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) kita,” tuturnya.

BBM Langka, SPBU Kurang: Balikpapan di Tengah Krisis Energi Perkotaan

Ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di Balikpapan kembali menjadi sorotan.

Pemerintah Kota (Pemkot) menilai krisis antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) bukan sekadar persoalan teknis, melainkan buah dari minimnya infrastruktur energi yang belum memadai.

Baca Juga: Anak 6 Tahun di Samarinda Jualan Tisu dan Gores Mobil, Orang Tua Malah Menyuruh

Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, menegaskan bahwa kebutuhan akan penambahan SPBU sudah sangat mendesak.

Namun, mahalnya harga lahan di perkotaan menjadi kendala utama yang menghambat masuknya investor.

“Kalau lahannya dijual dengan harga wajar, bisa kita beli. Tapi kalau mahal, tentu sulit. Saya meminta kepada Pertamina kalau memang tidak ada investor, mohon Pertamina sebagai BUMN hadir dan mengambil peran,” kata Rahmad, disadur dari ANTARA, Sabtu, 24 Mei 2025.

Meskipun pemerintah daerah sangat berharap dukungan langsung dari Pertamina, Rahmad tetap membuka peluang luas bagi pihak swasta untuk ikut serta membangun jaringan SPBU baru.

“Perizinan bisa diurus, dan saya harap ada jaminan dari Pertamina bahwa kejadian seperti ini tidak akan terulang kembali,” ucapnya.

Baca Juga: DPRD Samarinda Minta Pemkot Segera Bentuk Rumah Singgah untuk Anjal dan Pengemis

Kelangkaan BBM jenis Pertamax yang sempat terjadi beberapa waktu lalu pun memperlihatkan lemahnya ketahanan logistik energi Balikpapan.

Distribusi yang tersendat karena alasan teknis dan ketergantungan suplai dari luar kota memperburuk situasi.

“Sebenarnya, BBM itu harus segera disuplai, tapi karena ada kendala teknis saya tahu, ini juga karena Pertamax kita masih didatangkan dari luar,” ujar Rahmad.

Untuk mengatasi hal itu, ia telah melakukan komunikasi langsung dengan jajaran Direksi Pertamina Pusat, guna mendorong agar Pertamax dapat diproduksi langsung di Kilang Balikpapan.

“Harapannya, dengan produksi lokal ini, kelangkaan tidak terjadi lagi,” ujarnya.

Kondisi kelangkaan dan antrean panjang BBM sempat membuat aktivitas warga terganggu. Pemerintah kota pun menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.