PLN Libatkan Penegak Hukum dalam Sosialisasi Ganti Rugi Lahan untuk IKN

SuaraKaltim.id - PT PLN (Persero) terus memastikan setiap proses pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan mendukung tata kelola yang bersih dan sesuai hukum. Dalam proyek Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Kuaro – GIS 4 IKN, tim Pertanahan dan Perizinan PLN Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Timur 1 (UPP KLT 1) telah menggelar sosialisasi nilai ganti rugi lahan kepada warga terdampak.

Hal itu disampaikan General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur, Raja Muda Siregar, di Balikpapan, Senin, 2 Juni 2025.

“Kami ingin memastikan proses pengadaan tanah berjalan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Raja Muda, dikutip dari ANTARA, Selasa, 3 Juni 2025.

Sosialisasi berlangsung pada akhir Mei di sejumlah desa terdampak di Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, yakni Desa Rangan, Desa Sandeley, dan Desa Modang.

Di hadapan warga, tim PLN menjelaskan mekanisme ganti rugi serta landasan penetapan nilai lahan yang telah dinilai oleh lembaga appraisal independen.

Guna menjamin akuntabilitas, PLN juga melibatkan unsur pemerintah desa dan aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Negeri Paser, Polsek Kuaro, Babinsa, dan Binda Kalimantan Timur dalam proses pendampingan pengadaan lahan.

“Infrastruktur ketenagalistrikan SUTT 150 kV Kuaro – GIS 4 IKN merupakan bagian integral dari interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan,” jelas Raja Muda Siregar.

Ia menekankan pentingnya proyek ini dalam meningkatkan keandalan pasokan listrik, terutama untuk mendukung sistem Gardu Induk Kuaro dan GIS 4 yang merupakan tulang punggung kelistrikan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"PLN mengapresiasi dukungan masyarakat terhadap proyek ini dan berharap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di IKN dapat berjalan lancar serta berkontribusi pada pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.

Baca Juga: Wapres Gibran: Pembangunan IKN Harus Tepat Waktu

IKN Banjir Duit Tiongkok! Proyek Rp 70 Triliun Siap Tancap Gas

Kepercayaan investor asing, khususnya dari Tiongkok, terhadap proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan tren positif.

Pemerintah melalui Otorita IKN memastikan bahwa seluruh investasi yang masuk dijamin keberlanjutannya, terutama dengan penggunaan skema penjaminan bersama atau co-guarantee.

Hal itu disampaikan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, ketika berada di Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU), Kamis, 30 Mei 2025.

“Pemerintah komitmen dukung kelancaran investasi di IKN, salah satunya investasi Tiongkok,” ujar Basuki, disadur dari ANTARA, 1 Juni 2025.

Basuki menjelaskan bahwa proyek-proyek pembangunan di IKN yang melibatkan investor asing, khususnya dalam skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), telah disiapkan dengan dukungan penjaminan dari beberapa pihak.

Hal ini dilakukan guna memastikan proyek berjalan lancar hingga selesai.

“Pembangunan IKN gunakan skema itu dengan penjaminan yang libatkan lebih dari satu pihak penjamin,” jelasnya.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono, menyebut bahwa investasi dari konsorsium perusahaan Tiongkok di kawasan IKN telah mencapai sekitar Rp 70 triliun.

Dana tersebut digunakan untuk membiayai berbagai proyek strategis, mulai dari perumahan, moda transportasi, hingga jalan.

Salah satu bentuk kepercayaan konkret terlihat dari komitmen dua konsorsium besar: CHEC–IJM dan CSCEC–CREC, yang masing-masing mengelola proyek KPBU moda transportasi dan jalan dengan nilai proyek Rp 27,1 triliun dan Rp 27,9 triliun.

Selain itu, proyek KPBU perumahan senilai Rp 13,4 triliun juga sedang dikembangkan oleh konsorsium IJM–CHEC.

Adapun investasi langsung asing juga tercatat, salah satunya dari PT Delonix Bravo Investment yang mengembangkan Delonix Nusantara Commercial Complex senilai Rp 500 miliar, dengan pembangunan yang sudah dimulai sejak September 2024.

Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia, H.E. Wang Lutong, menyatakan bahwa IKN merupakan peluang strategis bagi Tiongkok dalam memperluas keterlibatannya di Asia Tenggara.

Ia juga menyebutkan bahwa lebih banyak perusahaan Tiongkok akan didorong untuk berpartisipasi dalam pembangunan ibu kota baru Indonesia.

Hingga 26 Mei 2025, Otorita IKN telah menerima sebanyak 36 dokumen minat (Letter of Interest/LOI) dari pihak Tiongkok.

Dari jumlah tersebut, 32 di antaranya untuk skema KPBU, sementara empat sisanya berupa investasi langsung.

Adapun sektor yang menarik perhatian investor mencakup energi terbarukan, pengelolaan sampah, infrastruktur digital, perumahan, transportasi, gaya hidup hingga media dan penyiaran.

Seluruhnya menjadi bagian dari rencana besar IKN sebagai pusat peradaban modern yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.