Kaltim Luncurkan Rintisan Sekolah Rakyat, Fokus Angkatan Pertama SMA

Salah satu lokasi potensial adalah SMAN 16 Samarinda, yang memiliki fasilitas asrama dan ruang kelas kosong.

“Harapannya, pada tahun ajaran ini sudah ada siswa yang bisa masuk dalam pendidikan Sekolah Rakyat,” kata Andi.

Andi menuturkan, fasilitas yang ada seperti asrama dan satu gedung dengan enam kelas bisa langsung digunakan, meskipun masih perlu dukungan perlengkapan tambahan dari pemerintah pusat.

“Fasilitas asrama tersebut bisa dimanfaatkan untuk kegiatan Sekolah Rakyat. Bahkan satu gedung berisi enam kelas di SMAN 16 juga memungkinkan untuk digunakan sementara sebagai ruang belajar,” jelasnya.

Rintisan ini akan dimulai dari jenjang pendidikan setara SMA, dengan kapasitas awal maksimal 100 siswa, menyesuaikan dengan ruang dan fasilitas yang tersedia.

“Fokus awal rintisan ini adalah jenjang SMA, dengan kuota maksimal 100 siswa untuk angkatan pertama, mengingat keterbatasan ruang kelas yang akan dibagi untuk administrasi dan kegiatan belajar,” pungkas Andi.

100 Siswa Pertama, 1 Kota, 1 Visi: Samarinda dan Mimpi Sekolah Rakyat

Kota Samarinda bersiap menjadi salah satu titik pelaksanaan Program Sekolah Rakyat (SR) yang digagas Kementerian Sosial (Kemensos).

Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan berkualitas, khususnya bagi kelompok rentan.

Baca Juga: Sekolah di Muara Wahau Dipantau, Kaltim Pastikan Layanan Pendidikan Layak

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda, Asli Nuryadin, menyatakan bahwa program ini ditargetkan mulai berjalan pada Juli 2025.

Hal itu disampaikan Asli saat berada di Balaikota Samarinda, Senin, 2 Juni 2025, usai konferensi pers terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

"Iya sekolah rakyat kita berproses terus insyaallah Juli nanti juga akan jalan. Saat ini masih dalam proses persiapan, termasuk seleksi murid oleh Dinas Sosial," ungkap Asli, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Selasa, 3 Juni 2025.

Berdasarkan surat dari Sekretaris Jenderal Kemensos, Samarinda masuk dalam 100 lokasi pelaksanaan Sekolah Rakyat di Indonesia tahun ini.

Meskipun berlangsung di daerah, Asli menegaskan bahwa pengelolaan sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.

“Jadi perlu diluruskan, ini bukan sekolah milik Pemkot. Pengelolaan sepenuhnya oleh Kementerian Sosial, termasuk sarana, prasarana, hingga operasionalnya,” tegasnya.