Kaltim Luncurkan Rintisan Sekolah Rakyat, Fokus Angkatan Pertama SMA

SuaraKaltim.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) tengah mempercepat upaya membuka akses pendidikan untuk keluarga tidak mampu melalui rintisan program Sekolah Rakyat.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi pengentasan kemiskinan berbasis pendidikan, yang kini mulai menunjukkan progres konkret.

Hal itu disampaikan Kepala Dinsos Kaltim, Andi Muhammad Ishak, saat berada di kantornya, Samarinda, Selasa, 3 Juni 2025.

Dalam waktu dekat, Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim dijadwalkan bertemu Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo guna menindaklanjuti realisasi program yang ditargetkan mulai berjalan tahun ini.

Baca Juga: Sekolah di Muara Wahau Dipantau, Kaltim Pastikan Layanan Pendidikan Layak

“Perihal ini merupakan tindak lanjut dari usulan pembangunan Sekolah Rakyat yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan di bidang pendidikan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu,” kata Andi, disadur dari ANTARA, Rabu, 4 Juni 2025.

Hingga kini, terdapat lima lokasi yang diajukan untuk pembangunan Sekolah Rakyat, mencakup satu lokasi usulan provinsi dan empat dari kabupaten/kota: Kutai Kartanegara (Kukar), Samarinda, Penajam Paser Utara (PPU), dan Berau.

Semua titik itu telah mendapat tinjauan teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui satuan kerja strategis daerah.

“Semua usulan lokasi ini telah ditinjau oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui satuan kerja strategis daerah untuk memastikan kesiapan lahan,” ujarnya.

Dari hasil tinjauan, Samarinda dinilai sebagai lokasi paling siap, terutama di kawasan Palaran.

Baca Juga: Guru Kaltim Didorong Kuliah S2, Biayanya Ditanggung Pemprov

Opsi ini memungkinkan pembangunan Sekolah Rakyat masuk dalam tahap kedua dan dimulai pada bulan ini, dengan target rampung pada Juni 2026.

“Dengan demikian proses belajar-mengajar bisa dimulai pada Juli 2026,” kata Andi.

Sementara itu, lokasi usulan dari Pemprov di Bukit Biru, Tenggarong, masih perlu pekerjaan pematangan lahan karena kondisi tanah yang tidak merata.

Proses ini diprediksi baru selesai pada akhir tahun, sehingga pembangunannya baru bisa dilakukan tahun depan.

“Oleh karena itu pembangunan Sekolah Rakyat di lokasi tersebut kemungkinan baru bisa dialokasikan pada tahun depan,”
ucap Andi.

Untuk mengakselerasi program ini, Pemprov Kaltim berinisiatif menjalankan program rintisan sebagai solusi sementara sambil menunggu pembangunan gedung permanen rampung.

Salah satu lokasi potensial adalah SMAN 16 Samarinda, yang memiliki fasilitas asrama dan ruang kelas kosong.

“Harapannya, pada tahun ajaran ini sudah ada siswa yang bisa masuk dalam pendidikan Sekolah Rakyat,” kata Andi.

Andi menuturkan, fasilitas yang ada seperti asrama dan satu gedung dengan enam kelas bisa langsung digunakan, meskipun masih perlu dukungan perlengkapan tambahan dari pemerintah pusat.

“Fasilitas asrama tersebut bisa dimanfaatkan untuk kegiatan Sekolah Rakyat. Bahkan satu gedung berisi enam kelas di SMAN 16 juga memungkinkan untuk digunakan sementara sebagai ruang belajar,” jelasnya.

Rintisan ini akan dimulai dari jenjang pendidikan setara SMA, dengan kapasitas awal maksimal 100 siswa, menyesuaikan dengan ruang dan fasilitas yang tersedia.

“Fokus awal rintisan ini adalah jenjang SMA, dengan kuota maksimal 100 siswa untuk angkatan pertama, mengingat keterbatasan ruang kelas yang akan dibagi untuk administrasi dan kegiatan belajar,” pungkas Andi.

100 Siswa Pertama, 1 Kota, 1 Visi: Samarinda dan Mimpi Sekolah Rakyat

Kota Samarinda bersiap menjadi salah satu titik pelaksanaan Program Sekolah Rakyat (SR) yang digagas Kementerian Sosial (Kemensos).

Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan berkualitas, khususnya bagi kelompok rentan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda, Asli Nuryadin, menyatakan bahwa program ini ditargetkan mulai berjalan pada Juli 2025.

Hal itu disampaikan Asli saat berada di Balaikota Samarinda, Senin, 2 Juni 2025, usai konferensi pers terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

"Iya sekolah rakyat kita berproses terus insyaallah Juli nanti juga akan jalan. Saat ini masih dalam proses persiapan, termasuk seleksi murid oleh Dinas Sosial," ungkap Asli, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Selasa, 3 Juni 2025.

Berdasarkan surat dari Sekretaris Jenderal Kemensos, Samarinda masuk dalam 100 lokasi pelaksanaan Sekolah Rakyat di Indonesia tahun ini.

Meskipun berlangsung di daerah, Asli menegaskan bahwa pengelolaan sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.

“Jadi perlu diluruskan, ini bukan sekolah milik Pemkot. Pengelolaan sepenuhnya oleh Kementerian Sosial, termasuk sarana, prasarana, hingga operasionalnya,” tegasnya.

Sekolah Rakyat di Samarinda akan menampung 100 siswa untuk angkatan pertama, terbagi rata di dua jenjang: 50 siswa tingkat SMP dan 50 siswa tingkat SMA.

Tak hanya gedung dengan standar layak, para siswa akan menerima fasilitas penunjang belajar berupa laptop, seragam, dan buku pelajaran secara gratis.

Sementara itu, proses rekrutmen tenaga pendidik masih menunggu keputusan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

“Soal rekrutmen guru dan kepala sekolah belum diumumkan. Semua diatur oleh kementerian terkait, kita hanya mendukung,” jelas Asli.

Menambah semangat kolaborasi antarlembaga, Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti dijadwalkan berkunjung ke Samarinda pada 13 Juli 2025.

Ia akan melakukan diskusi bersama Wali Kota Samarinda, Andi Harun, sekaligus meninjau langsung kesiapan pelaksanaan awal program Sekolah Rakyat.

"Pak Mendikdasmen juga akan berkunjung nanti tanggal 13 ke Samarinda mungkin ada diskusi, komunikasi atau yang akan disampaikan dengan Pak Walikota ya seperti itu," tuturnya.