Pendidikan Gratis, Umrah Gratis, tapi Masih Wacana: Mahasiswa Kasih Rapor Merah ke Rudy Masud

SuaraKaltim.id - Memasuki 100 hari masa kerja Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud, kritik tajam datang dari kelompok mahasiswa.

Lewat aksi demonstrasi dan unggahan di media sosial, mereka menyampaikan penilaian kinerja pemerintah provinsi yang dinilai jauh dari harapan.

Aliansi gabungan mahasiswa Kaltim secara terbuka memberi "rapor merah" untuk Rudy Mas’ud, sebagai peringatan atas janji-janji kampanye yang hingga kini belum sepenuhnya ditepati.

Presiden BEM KM Universitas Mulawarman, Ilham Maulana, menyampaikan kekecewaannya terhadap realisasi program prioritas yang dijanjikan gubernur saat kampanye lalu.

Baca Juga: Rudy-Seno Tak Hanya Gratiskan Kuliah, Tapi Pastikan Kualitas Kampus di Kaltim Naik Kelas

“Kami menilai bahwa dalam 100 hari ini, terdapat berbagai persoalan terkait program-program yang sudah terlaksana maupun janji-janji kampanye yang belum juga terealisasi. Beberapa program memang telah dijalankan, namun kami menekankan bahwa semuanya harus ditunaikan secara konkret, bukan sekadar wacana,” tegas Ilham, melansir dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Rabu, 4 Juni 2025.

Rapor merah yang diunggah di media sosial menyoroti sejumlah program unggulan, mulai dari pendidikan dan kesehatan gratis, seragam gratis, umrah gratis bagi marbot masjid, hingga aplikasi SAKTI.

Semua dinilai belum menunjukkan hasil yang signifikan dan konkret.

Isu lingkungan dan ruang hidup masyarakat adat juga menjadi perhatian penting dalam tuntutan mereka.

“Kalimantan Timur harus tetap terjaga dari sisi lingkungan dan ruang hidup masyarakat adat yang hingga kini masih kami perjuangkan. Kami juga menyoroti pentingnya kebebasan berpendapat, khususnya bagi kawan-kawan mahasiswa yang selama ini kerap mendapat intimidasi saat melakukan aksi demonstrasi,” ujar Ilham lagi.

Baca Juga: Rudy Mas'ud Bantah Isu Mangkraknya IKN: Pembangunan Masih Berjalan

Dalam aksi mereka di depan Kantor Gubernur Kaltim, mahasiswa menyuarakan lima tuntutan utama:

1. Realisasi delapan program prioritas gubernur dan wakil gubernur.
2. Hentikan seluruh aktivitas tambang ilegal di Kaltim.
3. Pemprov harus menagih kontribusi CSR dari perusahaan tambang.
4. Perbaiki tata kelola lingkungan hidup.
5. Akui dan penuhi hak masyarakat adat.

“Kelima poin ini belum diselesaikan secara serius dan konkret. Kami hanya mendengar janji-janji dan narasi yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Jangan sampai dalam sisa masa jabatan ke depan, berbagai kekurangan ini terus berulang,” tutur Ilham.

Kaltim Luncurkan Rintisan Sekolah Rakyat, Fokus Angkatan Pertama SMA

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) tengah mempercepat upaya membuka akses pendidikan untuk keluarga tidak mampu melalui rintisan program Sekolah Rakyat.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi pengentasan kemiskinan berbasis pendidikan, yang kini mulai menunjukkan progres konkret.

Hal itu disampaikan Kepala Dinsos Kaltim, Andi Muhammad Ishak, saat berada di kantornya, Samarinda, Selasa, 3 Juni 2025.

Dalam waktu dekat, Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim dijadwalkan bertemu Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo guna menindaklanjuti realisasi program yang ditargetkan mulai berjalan tahun ini.

“Perihal ini merupakan tindak lanjut dari usulan pembangunan Sekolah Rakyat yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan di bidang pendidikan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu,” kata Andi, disadur dari ANTARA, Rabu, 4 Juni 2025.

Hingga kini, terdapat lima lokasi yang diajukan untuk pembangunan Sekolah Rakyat, mencakup satu lokasi usulan provinsi dan empat dari kabupaten/kota: Kutai Kartanegara (Kukar), Samarinda, Penajam Paser Utara (PPU), dan Berau.

Semua titik itu telah mendapat tinjauan teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui satuan kerja strategis daerah.

“Semua usulan lokasi ini telah ditinjau oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui satuan kerja strategis daerah untuk memastikan kesiapan lahan,” ujarnya.

Dari hasil tinjauan, Samarinda dinilai sebagai lokasi paling siap, terutama di kawasan Palaran.

Opsi ini memungkinkan pembangunan Sekolah Rakyat masuk dalam tahap kedua dan dimulai pada bulan ini, dengan target rampung pada Juni 2026.

“Dengan demikian proses belajar-mengajar bisa dimulai pada Juli 2026,” kata Andi.

Sementara itu, lokasi usulan dari Pemprov di Bukit Biru, Tenggarong, masih perlu pekerjaan pematangan lahan karena kondisi tanah yang tidak merata.

Proses ini diprediksi baru selesai pada akhir tahun, sehingga pembangunannya baru bisa dilakukan tahun depan.

“Oleh karena itu pembangunan Sekolah Rakyat di lokasi tersebut kemungkinan baru bisa dialokasikan pada tahun depan,”
ucap Andi.

Untuk mengakselerasi program ini, Pemprov Kaltim berinisiatif menjalankan program rintisan sebagai solusi sementara sambil menunggu pembangunan gedung permanen rampung.

Salah satu lokasi potensial adalah SMAN 16 Samarinda, yang memiliki fasilitas asrama dan ruang kelas kosong.

“Harapannya, pada tahun ajaran ini sudah ada siswa yang bisa masuk dalam pendidikan Sekolah Rakyat,” kata Andi.

Andi menuturkan, fasilitas yang ada seperti asrama dan satu gedung dengan enam kelas bisa langsung digunakan, meskipun masih perlu dukungan perlengkapan tambahan dari pemerintah pusat.

“Fasilitas asrama tersebut bisa dimanfaatkan untuk kegiatan Sekolah Rakyat. Bahkan satu gedung berisi enam kelas di SMAN 16 juga memungkinkan untuk digunakan sementara sebagai ruang belajar,” jelasnya.

Rintisan ini akan dimulai dari jenjang pendidikan setara SMA, dengan kapasitas awal maksimal 100 siswa, menyesuaikan dengan ruang dan fasilitas yang tersedia.

“Fokus awal rintisan ini adalah jenjang SMA, dengan kuota maksimal 100 siswa untuk angkatan pertama, mengingat keterbatasan ruang kelas yang akan dibagi untuk administrasi dan kegiatan belajar,” pungkas Andi.