Gubernur Rudy Ma'ud Bungkam Soal Muara Kate, LBH Samarinda Siapkan Gugatan

SuaraKaltim.id - Upaya pengungkapan kasus pembunuhan masyarakat adat di Muara Kate, Paser, masih menemui jalan buntu.

Hingga kini, pihak kepolisian masih memanggil sejumlah saksi untuk pendalaman, namun belum ada titik terang sejak peristiwa tragis yang menewaskan Russel pada 15 November 2024 lalu.

Di balik mandeknya penyelidikan, warga di lokasi justru mengaku mengalami tekanan. Salah satu tokoh masyarakat Muara Kate, Wartalinus, menyebut adanya upaya lobi dari pihak berkepentingan agar truk hauling batu bara kembali melintas di jalan umum.

"Sudah beberapa kali ada yang datang menemui kami, minta supaya aktivitas hauling bisa jalan lagi. Tapi kami tolak. Kami masih menunggu keadilan untuk kasus ini," ujarnya, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Minggu, 4 Mei 2025.

Baca Juga: Dari ASN hingga Mahasiswa, 121 Pelaku Narkoba Dibekuk di Penajam Paser Utara

Wartalinus mengaku situasi keamanan belum kondusif. Ia dan warga lainnya terpaksa tetap berjaga dan mempersenjatai diri untuk perlindungan.

"Kami takut kejadian serupa terulang. Rekan kami dibunuh saat berjaga," tambahnya.

Kasus ini menjadi perhatian nasional setelah Komnas HAM turut turun tangan.

Dalam rekomendasinya kepada Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud, lembaga ini meminta penegakan Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penggunaan Jalan Umum, yang dilanggar oleh aktivitas tambang tanpa izin resmi.

Komnas HAM juga mendesak pemerintah provinsi bersama Forkopimda mengambil langkah nyata menjaga keamanan dan mencegah konflik yang lebih besar.

Baca Juga: Akmal Malik: Kasus di Paser Adalah Ranah Penegakan Hukum

Salah satu rekomendasinya ialah menghentikan total penggunaan jalan negara untuk kepentingan hauling tambang yang tidak sesuai aturan.