Hari Lingkungan Hidup 2025: Kaltim Gaungkan Perda Pelarangan Plastik Sekali Pakai

SuaraKaltim.id - Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tidak hanya menggelar kegiatan simbolik.

Seruan untuk bertindak nyata dalam mengatasi krisis sampah plastik menggema dalam Apel Bersama dan Aksi Bersih Sampah yang digelar di kawasan Islamic Center Samarinda, Kamis, 5 Juni 2025.

Dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, kegiatan ini diikuti seluruh jajaran pejabat Pemprov, termasuk Diskominfo Kaltim.

Dalam apel tersebut, Seno membacakan sambutan dari Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, yang menekankan urgensi penanggulangan polusi plastik.

Baca Juga: Kaltim Luncurkan Rintisan Sekolah Rakyat, Fokus Angkatan Pertama SMA

Tema tahun ini, “Hentikan Polusi Plastik”, menurut Seno, bukan hanya seruan biasa. Ia menegaskan bahwa ancaman plastik sekali pakai kini sudah masuk dalam kategori darurat ekologis.

“Polusi plastik adalah bom waktu ekologis. Bukan hanya mencemari laut dan tanah, tapi juga sudah masuk ke tubuh manusia dalam bentuk mikroplastik,” tegas Seno Aji saat memimpin apel.

Krisis plastik di Indonesia memang tak bisa dianggap remeh.

Setiap tahunnya, sekitar 10,8 juta ton sampah plastik dihasilkan. Namun, hanya 39 persen yang berhasil dikelola dengan baik.

Tanpa intervensi serius, seluruh tempat pembuangan akhir (TPA) di tanah air diprediksi akan mencapai kapasitas maksimal pada 2028.

Baca Juga: Hujan Kategori Rendah-Menengah Diprakirakan Guyur Kaltim hingga 10 Juni

Merespons hal ini, pemerintah pusat menargetkan pengelolaan sampah 100 persen rampung pada 2029, melalui pelarangan sistem open dumping, pembangunan infrastruktur pengolahan, serta pembatasan produksi plastik yang sulit didaur ulang.

Tak hanya itu, pemerintah juga mendorong agar daerah segera bergerak menyusun aturan yang lebih tegas.

“Perubahan besar dimulai dari tindakan kecil yang dilakukan bersama-sama. Mari wariskan bumi yang bersih, bukan krisis lingkungan,” tutur Seno.

Langkah konkret yang didorong meliputi pembentukan perda pelarangan plastik sekali pakai, pembangunan bank sampah lokal, serta optimalisasi sekolah dan tempat ibadah sebagai pusat edukasi lingkungan.

Usai apel, seluruh peserta termasuk Wakil Gubernur Seno Aji, Sekda Kaltim Sri Wahyuni, Kepala DLH Kaltim Anwar Sanusi, dan kepala perangkat daerah lainnya, turun langsung memungut sampah di sekitar kawasan Islamic Center.

Diskominfo Kaltim pun turut berpartisipasi, diwakili oleh Kepala Diskominfo, Muhammad Faisal bersama jajarannya.

100 Hari Rudy Masud Dikritik Mahasiswa, Seno Aji Pilih Jalan Dialog

Aliansi Gabungan Mahasiswa Kalimantan Timur (Kaltim) menyuarakan kritik keras terhadap 100 hari kerja pemerintahan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud melalui aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur di Samarinda, Rabu, 4 Juni 2025.

Di tengah sorotan terhadap berbagai janji kampanye yang dinilai belum terealisasi, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji merespons dengan pendekatan terbuka dan mengajak mahasiswa berdiskusi langsung.

Seno menyampaikan bahwa pemerintah provinsi menghargai masukan yang disampaikan dan akan menindaklanjuti tuntutan tersebut secara serius.

Mengenai isu tambang ilegal yang menjadi sorotan publik, Seno memastikan bahwa penanganan akan dilakukan sesuai dengan regulasi.

Ia juga menyinggung urgensi peningkatan kontribusi sosial perusahaan tambang di Kaltim.

"Gubernur Rudy Mas'ud telah menyurati dan menemui seluruh perusahaan tambang untuk menaikkan CSR menjadi Rp2.000 per ton. Jika ini terealisasi, kita bisa mendapatkan Rp1 triliun per tahun," jelas Seno Aji, disadur dari ANTARA, di hari yang sama.

Anggaran tambahan dari peningkatan CSR, lanjut Seno, akan digunakan untuk membenahi sektor pendidikan serta memberi insentif kepada guru dan dosen.

Di sisi lain, tuntutan mahasiswa soal minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga menjadi perhatian. Seno mengakui bahwa RTH di Samarinda baru mencapai tujuh persen dan hal itu perlu segera dibenahi.

"Kami terus mendorong Pemerintah Kota Samarinda untuk memperbesar RTH dan membantu mengurangi potensi banjir di masa mendatang," ujarnya.

Terkait perlindungan masyarakat adat, Seno Aji menegaskan bahwa Pemprov Kaltim memberi perhatian besar terhadap hak-hak mereka.

Ia mencontohkan penghargaan Kalpataru untuk komunitas adat di Paser sebagai komitmen konkret.

"Kami akan melindungi masyarakat adat di seluruh Kaltim agar mereka dapat hidup sejahtera di daerahnya masing-masing," kata Seno Aji.

Ia juga menyoroti kasus perampasan ruang hidup masyarakat adat di Muara Kate yang tengah diproses di tingkat pusat.

"Kami terus mengawal proses investigasi ini agar segera menuntaskan siapa yang bersalah di Muara Kate dan mendapatkan hukuman yang setimpal," tegasnya.

Menutup dialog dengan mahasiswa, Seno menyampaikan harapan agar semua pihak tetap fokus pada kerja-kerja positif untuk kemajuan daerah.

"Kita akan bersama-sama para mahasiswa untuk selalu mengedepankan hal-hal yang positif supaya Kalimantan Timur ke depan bisa lebih baik lagi dan bisa menciptakan sumber daya manusia Kalimantan Timur yang unggul dan sejahtera," tutup Seno Aji.

Sementara itu, Presiden BEM KM Unmul Ilham Maulana menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan sinyal keras kepada Pemprov Kaltim atas banyaknya janji yang belum terealisasi.

"Kami menegaskan bahwa hari ini poin tuntutan dan keresahan kami diterima dan publik mengetahui apabila ke depan dan beberapa bulan ke depan masih terjadi persoalan yang sama, maka kami akan kembali dengan berjumlah massa yang berlipat ganda," tuntut Ilham.

Beberapa isu yang diangkat mahasiswa mencakup janji pendidikan gratis S1-S3, layanan kesehatan gratis, umrah gratis untuk marbot, serta peluncuran aplikasi SAKTI yang menurut mereka belum berjalan maksimal.

Selain itu, mereka juga menekankan pentingnya perlindungan ruang hidup masyarakat adat dan kebebasan berpendapat.