Scroll untuk membaca artikel
Denada S Putri
Sabtu, 07 Juni 2025 | 15:12 WIB
Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur, Ririn Sari Dewi. [ANTARA]

SuaraKaltim.id - Sektor perhotelan dan pariwisata di Kalimantan Timur tengah diuji akibat pengetatan anggaran yang berimbas pada berkurangnya kegiatan MICE (Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions).

Namun, Dinas Pariwisata (Dispar) Kaltim melihat ini sebagai momentum untuk memperkuat inovasi dan kerja sama lintas sektor.

Kepala Dispar Kaltim, Ririn Sari Dewi, mengajak para pelaku industri—terutama kalangan pengusaha hotel dan wisata—untuk bangkit melalui strategi baru dan terobosan kreatif.

Hal itu disampaikan Ririn saat acara Bincang-bincang Pariwisata 2025, di Samarinda, Kamis, 5 Juni 2025.

Baca Juga: Tanpa Agenda Pemerintah, Hotel Kaltim Kehilangan Nafas

"Kami menyadari bahwa efisiensi anggaran membawa dampak besar terhadap kegiatan Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE), yang selama ini menjadi salah satu sumber utama pendapatan hotel. Namun di balik tantangan ini, ada peluang untuk berinovasi dan memperkuat kolaborasi lintas sektor,” kata Ririn disadur dari ANTARA, Sabtu, 7 Juni 2025.

Ririn tak menampik bahwa kondisi saat ini telah memaksa banyak hotel melakukan efisiensi, dari penurunan pendapatan hingga pemangkasan layanan dan tenaga kerja.

Namun ia menekankan bahwa jalan keluar tetap terbuka jika semua pihak mau bergerak bersama.

"Namun demikian dibalik tantangan itu, masih ada peluang untuk berinovasi dan memperkuat kolaborasi lintas sektor, agar kelesuan ini bisa diatasi," ujarnya.

Melalui forum bertema "Pariwisata yang Kuat di Tengah Efisiensi Anggaran: Kolaborasi dan Inovasi", pelaku industri, akademisi, dan pemangku kebijakan duduk bersama mencari solusi konkret menghadapi tekanan ini.

Baca Juga: 100 Hari Rudy Masud Dikritik Mahasiswa, Seno Aji Pilih Jalan Dialog

Ririn menekankan perlunya sinergi untuk menjaga ketahanan industri pariwisata Kaltim.

Terlebih, meskipun situasi belum sepenuhnya pulih, sejumlah indikator mulai menunjukkan perbaikan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Balikpapan, tingkat hunian hotel berbintang pada April 2025 tercatat 53,79%, naik signifikan 14,59% dibandingkan bulan sebelumnya.

“Kami menyambut baik tren ini, dan berharap daerah lain juga mengalami hal serupa. Namun untuk menjaga momentum, dibutuhkan kerja sama semua pihak,” tambah Ririn.

Tren positif ini turut didorong oleh inovasi dalam promosi pariwisata.

Banyak pelaku industri kini memanfaatkan media sosial untuk menjangkau wisatawan lebih luas, strategi yang mulai membuahkan hasil lewat meningkatnya kunjungan hotel dari kampanye digital.

Ririn juga optimistis terhadap dampak kegiatan berskala nasional seperti Dekranasda Nasional dan East Borneo International Festival (EBIF) yang akan digelar Juli mendatang.

Ribuan peserta dari berbagai daerah dan mancanegara diperkirakan akan hadir dan menginap di hotel-hotel Kaltim.

Ia mengatakan pada kegiatan nasional itu ribuan peserta dari berbagai daerah, bahkan internasional, diperkirakan akan hadir dan menginap di hotel-hotel Kaltim.

Kondisi itu bisa menjadi angin segar bagi para pelaku usaha perhotelan dan pariwisata di daerah.

Desa Wisata Jadi Andalan Kaltim di Tengah Efisiensi Anggaran

Dalam menghadapi keterbatasan anggaran, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong penguatan sektor pariwisata melalui pengembangan desa wisata sebagai strategi utama yang bersifat kolaboratif dan berkelanjutan.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kaltim, Ririn Sari Dewi, menyampaikan bahwa skema pengembangan desa wisata kini diarahkan menjadi program unggulan dengan penekanan pada pembagian peran yang jelas antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat.

Hal itu dia sampaikan saat dalam diskusi “Pariwisata yang Kuat di Tengah Efisiensi Anggaran: Kolaborasi dan Inovasi” di Samarinda, Rabu, 4 Juni 2025. 

“Misalnya kabupaten/kota berperan memperkuat desa wisata dari tahap rintisan menuju berkembang, sementara provinsi mendukung dari berkembang ke maju. Untuk tingkat mandiri, itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kemenparekraf,” jelasnya, dikutip dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Kamis, 5 Juni 2025.

Ririn mengungkapkan, dari 112 desa wisata yang telah terdata di Kaltim, pemerintah provinsi tengah menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) untuk mempertegas kerangka kerja kolaboratif tersebut.

Regulasi ini nantinya juga akan disosialisasikan ke publik melalui berbagai kanal, termasuk media massa.

Ia juga menyoroti bahwa Kaltim memiliki modal kuat untuk mendukung target nasional 6.000 desa wisata yang dicanangkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), baik dari kekayaan alam, budaya, hingga potensi ekowisata.

“Misalnya Desa Budaya Pampang yang sudah dikenal sebagai destinasi wisata budaya. Potensinya tidak hanya menarik wisatawan domestik, tapi juga wisatawan mancanegara,” ujarnya.

Untuk memperluas jangkauan promosi, Dispar Kaltim menggandeng berbagai pihak mulai dari media, influencer, hingga penyedia layanan informasi digital.

Menurut Ririn, strategi promosi yang adaptif menjadi kunci agar desa wisata tetap kompetitif.

“Kita punya destinasi ekowisata unggulan, tapi juga banyak destinasi buatan yang tetap ramai dan kompetitif. Promosi yang luas dan terstruktur sangat dibutuhkan,” tambahnya.

Load More