Gagal Kelola 57 Persen Sampah, Kaltim Fokus Tingkatkan Standar TPA

SuaraKaltim.id - Di tengah krisis pengelolaan sampah yang masih membayangi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mempercepat pembenahan sistem Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Langkah ini dimaksudkan agar fasilitas TPA di daerah dapat berstandar sanitasi modern dan ramah lingkungan, demi menekan volume timbulan sampah yang belum tertangani.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim, Anwar Sanusi, Minggu 8 Juni 2025, di Samarinda.

"Perihal ini penting di tengah tantangan lingkungan global dan lokal terkait penanganan sampah," ujarnya, disadur dari ANTARA, di hari yang sama.

Menurut data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), total timbulan sampah di Kaltim mencapai 851 ribu ton lebih per tahun.

Namun dari jumlah tersebut, hanya sekitar 42,53 persen yang benar-benar terkelola dengan baik.

Sisanya, masih menjadi pekerjaan rumah besar.

"Mirisnya, timbulan sampah yang terkelola secara optimal saat ini hanya 42,53 persen," ungkap Anwar.

Salah satu penyebab utamanya adalah sistem pembuangan terbuka yang masih dipakai di enam dari 15 TPA yang ada di wilayah Kaltim.

Baca Juga: 1.300 Tenaga Medis Dibutuhkan, Kaltim Siapkan SDM Lewat Kampus Ternama

Sistem ini tak hanya merusak lingkungan, tetapi juga tidak diakui sebagai bagian dari pengelolaan sampah dalam catatan nasional.

Artinya, sampah dari TPA semacam ini tetap dikategorikan sebagai tidak terkelola.

"Fakta ini menjadi lecutan bagi pemerintah daerah di Kaltim untuk segera mentransformasi TPA pembuangan terbuka menjadi TPA yang lebih modern dan ramah lingkungan," tegasnya.

DLH Kaltim pun telah menginisiasi strategi percepatan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Pusat Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (PPDLH) Kalimantan dan Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah Kaltim.

Upaya ini tidak hanya mencakup penyusunan strategi di atas kertas, tetapi juga aksi nyata melalui kunjungan lapangan ke fasilitas pengelolaan sampah percontohan.

Beberapa lokasi yang telah ditinjau meliputi TPAS Manggar di Balikpapan, fasilitas ITF Daksa, dan TPST 1 yang terletak di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kami berharap dapat menuntaskan pengelolaan sampah di Kaltim dan menambah ilmu pengetahuan serta bermanfaat dalam pengelolaan sampah di daerah masing-masing," harap Anwar.

Dinsos Kaltim Maksimalkan Fungsi Panti untuk Korban Kekerasan dan Gelandangan

Dinas Sosial Kalimantan Timur (Dinsos Kaltim) memaksimalkan peran panti sosial sebagai tempat perlindungan dan pembinaan bagi kelompok masyarakat rentan, termasuk gelandangan, korban perdagangan orang, dan pekerja seks komersial (PSK).

Panti ini menjadi alternatif ketika rumah aman di daerah tidak mampu menampung.

Hal itu disampaikan Kepala Dinsos Kaltim, Andi Muhammad Ishak, di Samarinda, Minggu, 8 Juni 2025.

"Panti yang dulunya dikenal sebagai Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) ini kini diperuntukkan bagi penanganan beragam masalah sosial, termasuk korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), gelandangan, dan pekerja seks komersial (PSK)," jelas Andi, disadur dari ANTARA, Senin, 9 Juni 2025.

Panti rehabilitasi ini berfungsi sebagai tempat aman sementara, sekaligus pusat pembinaan sosial.

Bagi para gelandangan, upaya pertama adalah mencari tahu asal-usul dan keluarganya.

"Kalau gelandangan, kita berusaha mencari keluarganya. Kalau ketemu, kita pulangkan," tegasnya.

Namun, jika keluarga tidak ditemukan atau tidak mampu merawat, panti menjadi rumah sementara.

Di sana, mereka mendapatkan pembinaan seperti pendidikan formal dan pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu.

Saat ini, sekitar 30 orang tengah menjalani pembinaan di Panti Rehabilitasi Tuna Sosial (PRTS) milik Dinsos Kaltim.

Mereka berasal dari latar belakang berbeda—sebagian adalah gelandangan, sebagian lainnya enggan mengakui sebagai PSK, namun kerap ditemukan berkeliaran.

"Paling banyak juga mereka korban kekerasan. Biasanya dari keluarga dekatnya semua, baik korban kekerasan maupun pelecehan seksual," ungkap Andi.

Sebagai bentuk dukungan pemulihan, Dinsos Kaltim juga menyediakan layanan psikologis dan terapi.

Meski tidak selalu tersedia tenaga psikolog secara tetap, layanan psikososial tetap dianggap sebagai kewajiban.

Untuk orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang secara medis telah pulih namun belum diterima kembali oleh keluarga atau masyarakat, Dinsos menempatkannya di panti khusus disabilitas.

"ODGJ itu masuk disabilitas. Jadi, yang sudah pascarawat, ODGJ sudah dalam kondisi tenang secara medis, tapi kadang keluarga belum mau terima atau lingkungannya tidak mau terima," jelasnya lagi.

Dinsos Kaltim juga menjalin sinergi dengan sejumlah lembaga kesejahteraan sosial (LKS) swasta yang turut menangani persoalan serupa, memperluas jangkauan perlindungan sosial bagi masyarakat.