CEK FAKTA: Benarkah Luhut Ditetapkan Jaksa Agung sebagai Tersangka Korupsi Lahan?

SuaraKaltim.id - Beredar sebuah video di media sosial Facebook yang diunggah oleh akun “Bang Sukri” pada Jumat, 17 Oktober 2025. Video tersebut disertai narasi provokatif yang menyebut:

“J4KS4 4GUN6 M3NET4PKAN LVHUT S3BAG4I T3RS4NGKA KORVPS1 L4HAN. K3j4gung m3net4pkan Lvhut seb4gai T3rs4ngka Korvpsi sumb4r d4ya 4lam Batu Bara, Lvhut B1nsar P4ndj4itan p3milik PT Toba Bara t3rbukt1 m3nyal4hgun4kan L4han 6000 hektar d3mi k3untung4n Pribadi.!!!”

Unggahan tersebut menarik perhatian luas.

Hingga Rabu, 29 Oktober 2025, video itu telah mendapat lebih dari 27 ribu tanda suka, 5 ribu komentar, dan 1.000 kali dibagikan oleh pengguna Facebook lainnya.

Melansir dari TurnBackHoax.id, tim pemeriksa fakta melakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci “Jaksa Agung tetapkan Luhut tersangka korupsi lahan” ke mesin pencarian Google.

Hasilnya, tidak ditemukan informasi kredibel atau pemberitaan resmi dari media arus utama yang membenarkan klaim tersebut.

Penelusuran lanjutan menemukan artikel dari Kompas.com berjudul “[HOAKS] Kejaksaan Agung Tetapkan Luhut sebagai Tersangka” yang tayang pada Senin, 20 Oktober 2025.

Artikel tersebut menegaskan bahwa tidak ada penetapan tersangka terhadap Luhut Binsar Pandjaitan oleh Kejaksaan Agung.

Dalam laporan Kompas.com yang mengutip Greenpeace, disebutkan adanya indikasi korupsi politik dan konflik kepentingan terkait PT Toba Bara Sejahtra Tbk, perusahaan yang dulu dimiliki oleh Luhut.

Baca Juga: CEK FAKTA: Benarkah Istri Menkeu Purbaya Diteror Paket Berisi Darah Segar?

Meski saham mayoritasnya telah dijual kepada Highland Strategic Holdings, keluarga Luhut disebut masih memiliki saham minoritas.

Namun, informasi ini bukan bukti hukum, dan tidak terkait dengan proses hukum di Kejaksaan Agung.

Klaim yang menyebut “Jaksa Agung menetapkan Luhut sebagai tersangka korupsi lahan” adalah tidak benar.

Hingga saat ini belum ada sidang, penyidikan, atau penetapan tersangka terhadap Luhut Binsar Pandjaitan terkait dugaan korupsi atau penyalahgunaan lahan.

Unggahan tersebut tergolong konten palsu (fabricated content).