SuaraKaltim.id - Upaya memperkuat ekonomi desa melalui koperasi merah putih terus didorong Pemerintah Kabupaten Berau.
Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) setempat rutin melakukan monitoring ke kampung dan kelurahan yang telah menyatakan komitmennya dalam pembentukan koperasi tersebut.
Pemantauan ini merupakan tindak lanjut dari musyawarah desa yang telah dilaksanakan di 107 kampung dan kelurahan di Kabupaten Berau, dengan hasil berupa kesepakatan mendirikan koperasi merah putih di masing-masing wilayah.
Namun di lapangan, tak semua wilayah bisa bergerak serentak. Tercatat masih ada tiga kampung yang belum bisa melanjutkan pembentukan koperasi karena terdampak banjir beberapa waktu lalu.
"Untuk di Kabupaten Berau sejauh ini sudah ada beberapa kampung yang melakukan musdes tapi ada tiga kampung yang masih terkendala karena terkendala musibah banjir, sehingga mereka tertunda untuk melaksanakan musdes," ujar Kabid Koperasi dan UMKM Diskoperindag Berau, Hidayat Sorang, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Minggu, 15 Juni 2025.
Sejauh ini, sudah ada enam koperasi merah putih yang telah resmi berbadan hukum.
Dua di antaranya berada di kawasan kelurahan yakni Sambaliung dan Gunung Tabur, sementara empat lainnya berada di desa: Sukkan Tengah, Batu Putih, Merapun, dan Melati Jaya.
Pembentukan koperasi ini tak sekadar formalitas.
Koperasi merah putih menjadi salah satu prasyarat untuk pencairan dana kampung tahap kedua.
Baca Juga: Desa Tak Lagi Tertinggal: Koperasi Merah Putih Jadi Jembatan Mandiri
Meski begitu, menurut Hidayat, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis resmi terkait hal ini.
"Berdasarkan surat edaran Kementerian Keuangan nampaknya seperti itu, tapi karena kami fokusnya adalah mengurus badan hukumnya, maka terkait itu lebih jelas merupakan kewenangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung atau yang membidangi itu untuk menjawab," tandasnya.
Dari sisi legislatif, dukungan terhadap program ini juga mengemuka, namun dengan catatan.
DPRD Berau meminta agar tidak semua kampung harus dipaksakan membentuk koperasi jika memang belum memiliki kesiapan, terutama dalam hal sumber daya manusia.
Sebagaimana disampaikan Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami, koperasi merah putih merupakan bagian dari strategi nasional untuk mendongkrak perekonomian desa melalui pembiayaan langsung dari APBN.
"Koperasi merah putih ini juga harus kita dukung, karena bersinergi dengan kepala kampung, artinya mereka itu juga bisa mengajukan pinjaman ke bank BUMN dan nominalnya kalau tidak salah hingga 3 miliar," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- Peta 30 Suara Mulai Terbaca, Munafri Unggul Sementara di Musda Golkar Sulsel
- Kehabisan Uang Usai Mudik di Jogja, Ratusan Perantau Berburu Program Balik Kerja Gratis
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
- Mobil Alphard Termurah, 100 Jutaan Dapat Tahun Berapa?
Pilihan
-
Kabais Dicopot Buntut Aksi Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
-
Arus Balik, Penumpang Asal Jawa Tengah Hingga Sumatera Masih Padati Terminal Bus Kalideres
-
Ogah Terjebak Kemacetan di Pantura, Ratusan Pemudik Motor Pilih Tidur di Kapal Perang TNI AL
-
Sempat Dikira Tidur, Pria di Depan Gedung HNSI Juanda Ternyata Sudah Tak Bernyawa
Terkini
-
BRILink Rieche Endah Jadi Bukti Komitmen BRI untuk Dorong Inklusi Keuangan
-
Mutilasi Wanita dengan Mandau, Suami Siri dan Temannya Dibekuk di Samarinda
-
Remittance Migrant BRI Naik 27,7%, 1,2 Juta Agen Siap Layani
-
Disorot Prabowo, Pemprov Kaltim Jelaskan soal Mobil Dinas Gubernur
-
Prabowo Sorot Mobil Dinas Kepala Daerah Rp 8 M, Pengamat: Peringatan Keras untuk Diet Anggaran