Umrah Gratis untuk Marbot, Wujud Terima Kasih Pemprov Kaltim kepada Penjaga Masjid

SuaraKaltim.id - Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerinta Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim), Sri Wahyuni memaparkan soal syarat ketentuan bagi pemerima program umrah dan perjalanan religi gratis bagi marbot atau penjaga rumah ibadah dari pemerintah provinisi.

Dirinya menekankan bahwa marbot harus memiliki legalitas yang resmi untuk menerima program tersebut.

Program umrah dan perjalanan religi gratis ini merupakan salah satu program prioritas dari Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Rudy Mas'ud-Seno Aji.

"Jadi sebagai marbot itu harus ada legalitasnya, karena memang ditetapkan secara resmi oleh pengurus-pengurus masjid dan juga oleh Kementerian Agama," jelasnya, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Kamis, 26 Juni 2025.

Adapun syarat ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi, berkaitan dengan pemerima program umrah dan perjalalan religi gratis bagi marbot atau penjaga rumah ibadah.

"Pertama, harus merupakan warga Kaltim. Kedua, memiliki hubungan yang jelas dengan komunitas, bukan hanya sekadar identitas (KTP) saja. Ketiga, mereka harus sudah bekerja minimal dua tahun sebagai marbot atau penjaga rumah ibadah," tuturnya.

Pemprov Kaltim juga akan melakukan pengawasan di lapangan, khususnya bagi marbot yang terpilih dalam program ini.

Mulai dari persiapan, masuk dalam daftar travel, keberangkatan, hingga nantinya kembali ke Kalimantan Timur usai menunaikan program tersebut.

Selain itu, anggaran untuk penerima umrah gratis ini akan disalurkan melalui rekening masing-masing marbot. Total anggaran per tahun dalam program ini senilai Rp 32 Miliar.

Baca Juga: Dinas ESDM Kaltim Minta Audit Menyeluruh: Ada Apa di Sekitar Longsor KM 28 Batuah?

"Jumlahnya tahun ini sekitar 800–900 orang. Jumlah ini bisa bertambah tahun depan, karena bisa saja muncul masjid baru atau marbot baru yang sudah bekerja dua tahun dan belum terdata," sebutnya.

Program ini akan secara bertahap dijalankan per kabupaten/kota.

Targetnya, pemerintah provinsi Kaltim sudah bisa memberangkatkan ratusan marbot pada Agustus nanti.

Gratispol Buka Jalan Kuliah, Unmul Kebanjiran Peminat Baru

Program pembebasan biaya pendidikan tinggi atau Gratispol yang diinisiasi Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji mulai menunjukkan dampak konkret di lapangan.

Kebijakan ini tidak hanya membuka akses lebih luas bagi pelajar Kaltim untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tetapi juga meningkatkan daya saing dan pilihan jurusan di universitas-universitas daerah.

Salah satu indikatornya terlihat dari lonjakan minat calon mahasiswa di Universitas Mulawarman (Unmul).

“Program ini luar biasa, dan juga trending topik ya. Ini merupakan kepedulian dari pemerintah provinsi untuk mencerdaskan anak bangsa. Ini anugerah, tidak semua provinsi bisa melakukannya,” ujar Wakil Rektor III Unmul, Prof. Moh. Bahzar, saat diwawancarai, melansir dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Kamis, 26 Juni 2025.

Menurut Bahzar, sejak digulirkannya program Gratispol, pihak kampus mencatat peningkatan jumlah pendaftar yang cukup signifikan, terutama dari kalangan pelajar lokal.

“Tentu animo pelajar yang kuliah meningkat karena program Gratispol ini. Meski begitu, persaingannya juga ketat ya,” lanjutnya.

Unmul mengungkap, sejumlah program studi kini menjadi primadona, dengan Fakultas Kedokteran sebagai jurusan yang paling banyak diminati.

Selain itu, peminat tinggi juga tercatat pada Farmasi, Fisipol, FKIP, serta Fakultas Ekonomi.

Dari sisi pendanaan, skema Gratispol memberikan subsidi biaya UKT per semester sesuai jenjang pendidikan: Rp 5 juta untuk S1, Rp 10 juta untuk S2, dan Rp 15 juta untuk S3.

Bantuan ini mencakup masa studi ideal yakni 8 semester (S1), 4 semester (S2/profesi), dan 6 semester (S3).

Untuk program studi dengan UKT lebih tinggi seperti Kedokteran dan Farmasi, Pemprov Kaltim tetap memberikan subsidi lebih besar. UKT Farmasi bisa mencapai Rp 7,5 juta dan Kedokteran hingga Rp 15 juta per semester.

Namun, Bahzar menegaskan bahwa subsidi tersebut bersifat parsial.

“Sesuai dengan mekanismenya, misal UKT di Unmul lebih tinggi daripada yang tercover oleh Gratispol, maka mahasiswa harus membayar sisanya. Jadi tetap ada peran orang tua, tidak bisa semuanya gratis,” tuturnya.

Dengan implementasi Gratispol, Kaltim tidak hanya menunjukkan komitmen terhadap pemerataan pendidikan, tetapi juga memperkuat daya tarik institusi lokal seperti Unmul sebagai pilihan utama generasi muda untuk melanjutkan pendidikan tinggi. (NAD/ADV/Diskominfo)