Bantuan Pendidikan Rp 600 Ribu, Upaya PPU Siapkan Generasi Muda di Tengah Pembangunan IKN

SuaraKaltim.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU), kembali menunjukkan komitmennya terhadap peningkatan akses pendidikan yang lebih merata dan inklusif.

Melalui Program Kartu Penajam Cerdas, siswa baru jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dari keluarga tidak mampu akan menerima bantuan biaya pendidikan sebesar Rp 600 ribu mulai tahun ajaran 2025/2026.

Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk saldo digital yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah, seperti membeli seragam, sepatu, tas, hingga alat tulis.

Hal itu disampaikan Bupati PPU, Mudyat Noor, Jumat, 27 Juni 2025.

"Pemerintah kabupaten kerja sama dengan Bank Kalimantan Timur-Kalimantan Utara (Bankaltimtara)," ujar Mudyat, disadur dari ANTARA, Minggu, 29 Juni 2025.

Dengan menggandeng Bankaltimtara, pemerintah berharap penyaluran bantuan berlangsung efektif dan mudah digunakan oleh para penerima manfaat.

Saat ini, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) tengah merancang peraturan bupati (Perbup) sebagai dasar hukum pelaksanaan program ini.

"Regulasi itu jadi payung hukum pelaksanaan program pendidikan tersebut. Pada tahun ajaran ini diutamakan bagi peserta didik baru jenjang SD dan SMP dari keluarga kurang mampu,” tambahnya.

Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk menghilangkan hambatan ekonomi sebagai penyebab anak-anak tidak mengenyam pendidikan di wilayah yang sebagian daerahnya masuk dalam Ibu Kota Nusantara (IKN) itu.

Baca Juga: Sambut IKN, PPU Genjot PAD dari 13 Sektor Pajak, Minerba Melonjak 423 Persen

Kartu Penajam Cerdas diposisikan sebagai instrumen afirmasi, guna memastikan bahwa semua anak usia sekolah di PPU memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan layak.

"Kami kejar semua proses untuk menjalankan program Kartu Penajam Cerdas yang dilaksanakan tahun ini," ujarnya.

Dengan peluncuran program ini, Pemkab PPU berharap tidak ada lagi anak-anak yang harus tertinggal hanya karena persoalan biaya.

Bantuan langsung yang bersifat fleksibel ini juga memberi ruang bagi orang tua dan siswa untuk mengatur sendiri kebutuhan dasar mereka selama menempuh pendidikan.

30 Persen Pegawai OIKN dari Kaltim, Bukti SDM Lokal Siap Bersaing di Ibu Kota Baru

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tak sekadar proyek fisik berskala besar.