-
Pemprov Kaltim mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal sektor konstruksi melalui pelatihan dan sertifikasi gratis bagi 1.000 peserta, sebagai langkah strategis menghadapi kebutuhan SDM untuk pembangunan IKN.
-
Sertifikasi tenaga kerja ditegaskan sebagai syarat wajib dalam proyek pemerintah, untuk memastikan setiap pekerjaan memenuhi standar nasional dan menjamin keamanan serta kualitas infrastruktur.
-
Kaltim mencatat realisasi investasi Rp19,82 triliun pada Triwulan I 2025 dan berada di peringkat 9 nasional, dengan dominasi sektor pertambangan serta kontribusi besar pada penyerapan lebih dari 22 ribu tenaga kerja, mayoritas lokal.
SuaraKaltim.id - Di tengah fokus pemerintah daerah terhadap program pendidikan gratis melalui Gratispol, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) juga mengambil langkah strategis dalam peningkatan daya saing tenaga kerja lokal, khususnya di sektor konstruksi yang kini menjadi primadona seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, menegaskan pentingnya memiliki tenaga kerja yang tidak hanya terampil, tetapi juga memiliki legalitas kompetensi melalui sertifikasi resmi.
Hal ini disampaikannya saat membuka Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) Kualifikasi Ahli Tahap 1 di Gedung Olah Bebaya, Senin.
"Sertifikasi ini krusial agar perusahaan penyedia jasa yakin bahwa tenaga kerja yang mereka miliki kompeten dan tersertifikasi," ujarnya, disadur dari ANTARA, Senin, 30 Juni 2025.
Pada tahap pertama ini, 500 sertifikat telah dibagikan secara gratis kepada peserta.
Jumlah itu merupakan bagian dari total 1.000 sertifikat yang disediakan tahun ini melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR Pera) Kaltim.
Rudy juga menyoroti pentingnya standar nasional dalam pembangunan infrastruktur. Ia membandingkan dengan kokohnya Kantor Gubernur Kaltim yang telah berdiri sejak 1984 dan masih bertahan hingga kini.
"Seharusnya bangunan yang akan dibangun nanti lebih kokoh lagi," tambahnya.
Lebih jauh, Rudy mengingatkan pentingnya sertifikasi sebagai syarat wajib dalam proyek-proyek pemerintah.
Baca Juga: Kaltim Peringkat 9 Nasional, Investasi Kuartal I 2025 Capai Rp19,82 Triliun
"Infrastruktur itu berbahaya kalau dikerjakan tidak sesuai standar, bisa jadi masalah besar," katanya.
Program ini merupakan kolaborasi antara Pemprov Kaltim dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin, Kementerian PUPR.
Sebanyak 829 peserta turut ambil bagian dalam pelatihan kali ini—terdiri dari 329 peserta dari pusat dan 500 orang lainnya yang dibiayai melalui APBD Kaltim.
Kepala Dinas PUPR Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menekankan bahwa program ini juga menyasar lulusan baru yang akan segera memasuki dunia kerja konstruksi.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Abdul Muis, menyatakan bahwa investasi di sektor konstruksi memiliki efek domino bagi banyak sektor lainnya.
"Pertumbuhan investasi konstruksi juga akan membuka lapangan kerja yang luas," tuturnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Sosok Arnold Aristoteles, Mantan Jenderal yang Dimarahi Menteri PU Dody Hanggodo
- Urutan Pemakaian Air Mawar, Moisturizer, dan Sunscreen di Pagi Hari yang Tepat
- Apakah Kulkas Harus Dimatikan saat Membersihkan Bunga Es? Begini Cara yang Benar
- 15 Kode Redeem FF Terbaru 27 September 2026, Lengkap Trik Jitu Dapatkan Bundle Sasuke
- 9 Bedak Padat dan Tabur Terbaik di Indomaret di Bawah 50 Ribu
Pilihan
-
Masinis Argo Bromo Anggrek Jadi Tersangka Kecelakaan Kereta di Bekasi
-
Hasil Rapat Haji di Istana, Masa Tunggu Jadi 14 Tahun
-
Hasil Investigasi di Lapas Cibinong: Kulkas Berisi Miras hingga Perabotan Mewah Milik Kasi Kamtib
-
Bayi Dua Hari Ditinggalkan dalam Kardus, Tangisnya Bongkar Misteri di Depan Rumah Warga
-
Tanpa Pengacara, WNI Didakwa Edarkan 25 Kg Heroin: Terancam Hukuman Mati di Malaysia
Terkini
-
Kaltim Hadapi Tantangan Backlog 591 Ribu KK, Program Rumah Subsidi Digenjot
-
BKSDA Kaltim Lepasliarkan Orang Utan yang Viral Melintas di Jalan
-
Kawat Medis Tertinggal Dalam Jantung, Dugaan Malpraktik di RSUD Samarinda
-
PHRI Kritik Gubernur Rudy Mas'ud yang Utamakan Hotel BUMD untuk Kegiatan Dinas
-
Rudy Mas'ud Arahkan Kegiatan ke Hotel BUMD, Dinas Pariwisata Ungkap Alasannya