Tak Hanya Gratispol, Kaltim Siapkan 1.000 Sertifikat Konstruksi untuk Warganya

SuaraKaltim.id - Di tengah fokus pemerintah daerah terhadap program pendidikan gratis melalui Gratispol, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) juga mengambil langkah strategis dalam peningkatan daya saing tenaga kerja lokal, khususnya di sektor konstruksi yang kini menjadi primadona seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, menegaskan pentingnya memiliki tenaga kerja yang tidak hanya terampil, tetapi juga memiliki legalitas kompetensi melalui sertifikasi resmi.

Hal ini disampaikannya saat membuka Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) Kualifikasi Ahli Tahap 1 di Gedung Olah Bebaya, Senin.

"Sertifikasi ini krusial agar perusahaan penyedia jasa yakin bahwa tenaga kerja yang mereka miliki kompeten dan tersertifikasi," ujarnya, disadur dari ANTARA, Senin, 30 Juni 2025.

Baca Juga: Kaltim Peringkat 9 Nasional, Investasi Kuartal I 2025 Capai Rp19,82 Triliun

Pada tahap pertama ini, 500 sertifikat telah dibagikan secara gratis kepada peserta.

Jumlah itu merupakan bagian dari total 1.000 sertifikat yang disediakan tahun ini melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR Pera) Kaltim.

Rudy juga menyoroti pentingnya standar nasional dalam pembangunan infrastruktur. Ia membandingkan dengan kokohnya Kantor Gubernur Kaltim yang telah berdiri sejak 1984 dan masih bertahan hingga kini.

"Seharusnya bangunan yang akan dibangun nanti lebih kokoh lagi," tambahnya.

Lebih jauh, Rudy mengingatkan pentingnya sertifikasi sebagai syarat wajib dalam proyek-proyek pemerintah.

Baca Juga: Pajak Alat Berat Belum Maksimal, Kaltim Siapkan Langkah Tegas

"Infrastruktur itu berbahaya kalau dikerjakan tidak sesuai standar, bisa jadi masalah besar," katanya.

Program ini merupakan kolaborasi antara Pemprov Kaltim dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin, Kementerian PUPR.

Sebanyak 829 peserta turut ambil bagian dalam pelatihan kali ini—terdiri dari 329 peserta dari pusat dan 500 orang lainnya yang dibiayai melalui APBD Kaltim.

Kepala Dinas PUPR Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menekankan bahwa program ini juga menyasar lulusan baru yang akan segera memasuki dunia kerja konstruksi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Abdul Muis, menyatakan bahwa investasi di sektor konstruksi memiliki efek domino bagi banyak sektor lainnya.

"Pertumbuhan investasi konstruksi juga akan membuka lapangan kerja yang luas," tuturnya.