-
GratisPol diposisikan sebagai fondasi transformasi SDM jangka panjang, bukan sekadar program potongan biaya kuliah, dengan fokus awal pada mahasiswa baru sebagai langkah menuju pemerataan akses pendidikan di Kaltim.
-
Program ini mendapat sorotan terkait akuntabilitas dan evaluasi, karena publik mengingatkan agar tidak mengulang kegagalan program bantuan pendidikan sebelumnya serta memastikan bantuan benar-benar menyasar kelompok rentan, bukan yang sudah mampu.
-
Kebutuhan penataan regulasi dan sistem tata kelola menjadi perhatian utama, termasuk sinkronisasi Perda GratisPol dengan aturan lebih tinggi serta pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi agar asas keadilan dan transparansi terpenuhi.
SuaraKaltim.id - Program bantuan pendidikan GratisPol yang tengah dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) diposisikan bukan sekadar sebagai kebijakan populis, tapi bagian dari transformasi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan sumber daya manusia (SDM) daerah.
Hal ini ditegaskan oleh Rusmadi Wongso, mantan Ketua Tim Transisi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, dalam forum diskusi publik yang berlangsung pada Senin, 30 Juni 2025.
“Ini bukan sekadar soal gratis, tetapi merupakan bagian dari subsistem pembangunan jangka panjang Kaltim yang lebih baik,” kata Rusmadi, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Selasa, 1 Juli 2025.
Pernyataan itu menanggapi suara-suara publik, termasuk dari warganet, yang menganggap GratisPol hanya sebagai program potongan biaya kuliah, bukan bantuan pendidikan yang benar-benar menyentuh beban sesungguhnya.
Rusmadi menjelaskan bahwa tahap awal program memang masih difokuskan pada mahasiswa baru, tapi ia menilai langkah tersebut merupakan titik mula menuju akses pendidikan yang lebih adil dan terstruktur di masa depan.
“Ini menunjukkan keberanian kepemimpinan Rudy-Seno, satu-satunya kepala daerah di Indonesia yang memulai bantuan pendidikan secara menyeluruh,” ujarnya.
Menurutnya, GratisPol sejalan dengan upaya besar Kaltim untuk lepas dari ketergantungan terhadap sumber daya alam (SDA) tak terbarukan seperti batubara dan minyak bumi.
Ia mengingatkan bahwa Kaltim pernah mengalami masa sulit akibat terlalu bergantung pada eksploitasi kayu.
“Kita tidak bisa lagi mengandalkan SDA yang sewaktu-waktu bisa habis. Dulu kita sudah mengalami hal yang sama saat ketergantungan pada kayu. Sekarang kita harus membangun industrialisasi berbasis SDM,” tegasnya.
Baca Juga: 3.187 Penjaga Rumah Ibadah Dapat Umrah Gratis, Ini Komitmen Kaltim Lewat Program Gratispol
Ia pun menyebut Kabupaten Kediri, Jawa Timur, sebagai contoh daerah yang mampu tumbuh lewat basis industri dan padat karya, bukan dari kekayaan alam.
“GratisPol adalah fondasi untuk mencetak SDM unggul, agar Kaltim mampu mengelola sumber daya secara berkelanjutan dan menciptakan nilai tambah,” jelas Rusmadi.
Meski begitu, ia mengakui bahwa program semacam ini tak lepas dari tantangan implementasi, terutama di lapangan. Karenanya, ia menekankan pentingnya keterlibatan warga dalam proses evaluasi.
“Namun harus terus dievaluasi bersama masyarakat agar tetap relevan dan tepat sasaran,” lugasnya.
Dibayangi Program Lama yang Gagal Dievaluasi, Gratispol Perlu Tata Ulang Serius
Program pembiayaan pendidikan Gratispol yang baru saja diluncurkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kembali membuka ruang diskusi mengenai tata kelola program bantuan pendidikan di daerah.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
Terkini
-
Berawal dari Modal Rp2,7 M, Kasus Irma Suryani vs Istri Ketua DPRD Kaltim Berakhir SP3
-
Gubernur Rudy Mas'ud Sebut ASN Luar Daerah Bisa Isi Jabatan Strategis
-
Ribuan Warga Tertipu Ajang Lari Samarinda Half Marathon
-
BRI Dorong PMI Naik Kelas, Fokus Kembangkan Usaha Produktif di Daerah
-
Perkuat Intermediasi Perbankan, BRI Optimalkan Dana SAL bagi Pertumbuhan Ekonomi Nasional