Kaltim Jadi Pusat Konsolidasi Nasional Gerakan PKK Tahun 2025

SuaraKaltim.id - Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali unjuk diri sebagai tuan rumah ajang nasional. Kali ini, ribuan kader dari seluruh Indonesia berkumpul di Samarinda dalam momentum Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X PKK 2025, yang digelar pada Selasa, 8 Juli 2025, di Plenary Hall, Convention Center Samarinda.

Kemeriahan acara tidak hanya dirasakan dari jumlah peserta yang mencapai lebih dari 2.000 orang, namun juga dari semangat kolektif pemberdayaan perempuan dan keluarga yang digelorakan dalam forum tersebut.

Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, Tri Tito Karnavian, menyampaikan apresiasi atas suksesnya penyelenggaraan yang digawangi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan TP PKK setempat.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemprov Kaltim dan TP PKK Kaltim atas dukungan luar biasa yang diberikan,” ujarnya dalam sambutan pembuka, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Rabu, 9 Juli 2025.

Tak hanya dihadiri oleh ketua TP PKK provinsi dan kabupaten/kota, para kepala dinas pemberdayaan masyarakat juga turut serta dalam forum ini.

Kehadiran mereka memperkuat sinergi lintas sektor dalam menyusun arah gerak baru bagi pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga.

Sorotan lainnya datang dari kehadiran Selvi Ananda Gibran Rakabuming, Pelindung TP PKK Pusat, yang datang langsung dari Jakarta.

Sambutan hangat kader PKK menyambut kehadirannya dianggap sebagai penanda dukungan nyata pemerintah pusat terhadap gerakan PKK daerah.

Rakernas X PKK juga menjadi forum strategis dalam merumuskan dokumen kebijakan gerakan PKK lima tahun ke depan, yang disusun bersama oleh TP PKK Pusat, TP PKK provinsi, dan Kementerian Dalam Negeri.

Baca Juga: DPD Hanura Kaltim Buka Pendaftaran Ketua Baru, Siapa Saja Bisa Daftar

Dokumen ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di seluruh wilayah Indonesia.

Tri Tito menggarisbawahi pentingnya posisi Kaltim dalam peta pembangunan nasional, apalagi sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Kehadiran ribuan kader PKK di Samarinda adalah simbol nyata kekuatan gotong royong membangun Indonesia dari lingkup keluarga,” ungkapnya.

Tak hanya sebagai perayaan, momentum ini juga menjadi ruang konsolidasi bagi jajaran TP PKK daerah, terutama mereka yang baru dilantik pasca Pilkada serentak.

Semangat pembaruan diharapkan menguatkan gerakan PKK agar makin berdampak langsung pada masyarakat.

Diskominfo Kaltim Gelar Uji Konsekuensi, Perkuat Tata Kelola Informasi Publik

Di tengah tuntutan keterbukaan informasi publik yang semakin tinggi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) terus menegaskan komitmennya untuk menjaga keseimbangan antara transparansi dan keamanan data.

Hal ini terlihat dari pelaksanaan Uji Konsekuensi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Tahun 2025 yang digelar Diskominfo Kaltim, Rabu, 9 Juli 2025, di Ruang WIEK, Kantor Diskominfo.

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan PPID dari berbagai perangkat daerah penyedia layanan publik, dan menjadi bagian dari strategi reguler Pemprov Kaltim dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan di bidang pengelolaan informasi.

Fery, Pranata Komputer Ahli Madya yang mewakili Kepala Diskominfo Kaltim, menjelaskan bahwa uji konsekuensi adalah mekanisme penting dalam menjaga, agar informasi publik yang dibuka tidak mengorbankan aspek keamanan negara atau kerahasiaan data tertentu.

“Melalui proses uji konsekuensi ini, kita memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik telah melalui kajian matang. Hal ini untuk mencegah kebocoran data yang bisa berdampak pada keamanan atau kepentingan negara,” tegas Fery saat membuka kegiatan, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, di hari yang sama.

Menurut Fery, kegiatan seperti ini rutin digelar hingga enam kali dalam setahun sebagai bentuk komitmen terhadap profesionalisme pelayanan informasi di lingkungan pemerintah daerah.

Ia juga mengajak seluruh PPID di Kaltim untuk terus berbenah, agar sistem pengelolaan informasi semakin transparan namun tetap bertanggung jawab.

“Kami mendorong seluruh PPID Pelaksana untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memperbaiki sistem pengelolaan informasi demi mewujudkan keterbukaan yang profesional dan bertanggung jawab,” imbuhnya.

Acara ini turut menghadirkan tiga narasumber dari latar belakang yang beragam:

1. Warkhatun Najidah, akademisi Universitas Mulawarman
2. Hery Sunaryo, perwakilan LSM
3. Fery, perwakilan unsur pemerintahan sekaligus narasumber internal

Sementara itu, peserta yang hadir mewakili instansi penyedia layanan publik, seperti RSUD Abdoel Wahab Syahranie, RSUD Kanujoso Djatiwibowo, Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kaltim.

Dengan terus menggelar uji konsekuensi secara berkala, Diskominfo Kaltim berharap dapat membentuk ekosistem informasi publik yang terbuka namun tetap aman, sejalan dengan prinsip good governance. (NAD/ADV/Diskominfo)