- Lebih dari 2.000 kader PKK dari seluruh Indonesia berkumpul di Samarinda untuk Puncak HKG PKK ke-53 dan Rakernas X PKK 2025, menegaskan posisi Kaltim sebagai pusat kegiatan nasional.
- Forum ini membahas penyusunan dokumen strategis gerakan PKK bersama TP PKK Pusat, daerah, dan Kemendagri, sebagai acuan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di seluruh Indonesia.
- Pemprov Kaltim menggelar Uji Konsekuensi PPID 2025 untuk memastikan keterbukaan informasi tetap aman dan bertanggung jawab, dengan kegiatan rutin serta peningkatan kapasitas PPID lintas perangkat daerah.
SuaraKaltim.id - Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali unjuk diri sebagai tuan rumah ajang nasional. Kali ini, ribuan kader dari seluruh Indonesia berkumpul di Samarinda dalam momentum Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X PKK 2025, yang digelar pada Selasa, 8 Juli 2025, di Plenary Hall, Convention Center Samarinda.
Kemeriahan acara tidak hanya dirasakan dari jumlah peserta yang mencapai lebih dari 2.000 orang, namun juga dari semangat kolektif pemberdayaan perempuan dan keluarga yang digelorakan dalam forum tersebut.
Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, Tri Tito Karnavian, menyampaikan apresiasi atas suksesnya penyelenggaraan yang digawangi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan TP PKK setempat.
“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemprov Kaltim dan TP PKK Kaltim atas dukungan luar biasa yang diberikan,” ujarnya dalam sambutan pembuka, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Rabu, 9 Juli 2025.
Tak hanya dihadiri oleh ketua TP PKK provinsi dan kabupaten/kota, para kepala dinas pemberdayaan masyarakat juga turut serta dalam forum ini.
Kehadiran mereka memperkuat sinergi lintas sektor dalam menyusun arah gerak baru bagi pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga.
Sorotan lainnya datang dari kehadiran Selvi Ananda Gibran Rakabuming, Pelindung TP PKK Pusat, yang datang langsung dari Jakarta.
Sambutan hangat kader PKK menyambut kehadirannya dianggap sebagai penanda dukungan nyata pemerintah pusat terhadap gerakan PKK daerah.
Rakernas X PKK juga menjadi forum strategis dalam merumuskan dokumen kebijakan gerakan PKK lima tahun ke depan, yang disusun bersama oleh TP PKK Pusat, TP PKK provinsi, dan Kementerian Dalam Negeri.
Baca Juga: DPD Hanura Kaltim Buka Pendaftaran Ketua Baru, Siapa Saja Bisa Daftar
Dokumen ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di seluruh wilayah Indonesia.
Tri Tito menggarisbawahi pentingnya posisi Kaltim dalam peta pembangunan nasional, apalagi sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kehadiran ribuan kader PKK di Samarinda adalah simbol nyata kekuatan gotong royong membangun Indonesia dari lingkup keluarga,” ungkapnya.
Tak hanya sebagai perayaan, momentum ini juga menjadi ruang konsolidasi bagi jajaran TP PKK daerah, terutama mereka yang baru dilantik pasca Pilkada serentak.
Semangat pembaruan diharapkan menguatkan gerakan PKK agar makin berdampak langsung pada masyarakat.
Diskominfo Kaltim Gelar Uji Konsekuensi, Perkuat Tata Kelola Informasi Publik
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- 5 HP Infinix Kamera Bagus dan RAM Besar, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- 5 HP Samsung Kamera Bagus dan RAM Besar, Pas buat Multitasking
Pilihan
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
Terkini
-
Pemprov Kaltim Rincikan Anggaran Renovasi Rumah Dinas Gubernur Rp25 Miliar
-
Wali Kota Samarinda Tolak Penghapusan Iuran BPJS, Begini Jawaban Pemprov Kaltim
-
Kabar Bantuan Iuran BPJS Warga Samarinda Dihentikan, Pemprov Kaltim Klarifikasi
-
Tolak Kebijakan Pemprov Kaltim soal Iuran JKN, Wali Kota Samarinda: Tidak Adil!
-
Penetapan Tersangka Dipertanyakan, Kasus Muara Kate Diduga Ada 'Kambing Hitam'