Pemprov Kaltim Dorong Hilirisasi Batu Bara Demi Ekonomi Berkelanjutan

SuaraKaltim.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) terus mengakselerasi transformasi ekonomi, menjauh dari ketergantungan pada batu bara sebagai sumber daya tak terbarukan, menuju model pembangunan yang lebih berkelanjutan dan rendah emisi.

Langkah ini diwujudkan melalui pendorongan hilirisasi dan industrialisasi sektor tambang sebagai bagian dari strategi besar transisi energi dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam.

Hal itu disampaikan Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang SDA, Perekonomian Daerah, dan Kesejahteraan Rakyat, Arief Mardiyatno di Samarinda, Rabu, 9 Juli 2025.

"Kami mengarahkan kegiatan ekonomi sektor pertambangan untuk mulai hilirisasi dan industrialisasi," ujar Arief, disadur dari ANTARA, di hari yang sama.

Menurutnya, hilirisasi ini mencakup inisiatif seperti pengembangan teknologi gasifikasi batu bara serta integrasi lintas sektor industri yang dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan daya saing, dan memperluas manfaat ekonomi di daerah tambang.

Lebih lanjut, Arief menekankan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan tambang dalam mendukung pembangunan daerah pascatambang.

Reklamasi yang optimal, pengelolaan lahan bekas tambang yang fungsional, serta program CSR berbasis pemberdayaan masyarakat menjadi hal krusial yang harus dijalankan secara konsisten.

"Kami mendukung penuh komitmen bersama dalam membangun sektor pertambangan yang bertanggung jawab, transparan, berdaya saing global, peduli terhadap pemulihan lahan, keselamatan kerja, pemberdayaan masyarakat, dan transisi menuju energi rendah karbon," tegasnya.

Kaltim sendiri telah memantapkan langkah sebagai provinsi yang modern, hijau, dan inklusif.

Baca Juga: Reformasi BUMD Kaltim Berlanjut, Rekrutmen Direksi Kini Diperluas

Karena itu, praktik tambang ke depan diharapkan mengedepankan prinsip good mining governance yang transparan, partisipatif, dan menjunjung tinggi kepastian hukum.

Arief juga mendorong peran aktif pelaku usaha dan asosiasi tambang, seperti APBI-ICMA, dalam menciptakan lingkungan industri yang sehat dan berwawasan hijau.

"Untuk itu, kami berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan asosiasi seperti APBI dapat terus diperkuat, termasuk dalam harmonisasi regulasi, penegakan aturan, percepatan perizinan berintegritas, serta pembinaan teknis dan pemanfaatan teknologi lingkungan yang mutakhir," ujarnya.

Ia menutup dengan harapan agar APBI-ICMA dapat menjadi wadah kolaborasi strategis yang tidak hanya memperkuat industri tambang nasional, tetapi juga selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan.

Kaltim Jadi Pusat Konsolidasi Nasional Gerakan PKK Tahun 2025

Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali unjuk diri sebagai tuan rumah ajang nasional. Kali ini, ribuan kader dari seluruh Indonesia berkumpul di Samarinda dalam momentum Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X PKK 2025, yang digelar pada Selasa, 8 Juli 2025, di Plenary Hall, Convention Center Samarinda.

Kemeriahan acara tidak hanya dirasakan dari jumlah peserta yang mencapai lebih dari 2.000 orang, namun juga dari semangat kolektif pemberdayaan perempuan dan keluarga yang digelorakan dalam forum tersebut.

Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, Tri Tito Karnavian, menyampaikan apresiasi atas suksesnya penyelenggaraan yang digawangi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan TP PKK setempat.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemprov Kaltim dan TP PKK Kaltim atas dukungan luar biasa yang diberikan,” ujarnya dalam sambutan pembuka, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Rabu, 9 Juli 2025.

Tak hanya dihadiri oleh ketua TP PKK provinsi dan kabupaten/kota, para kepala dinas pemberdayaan masyarakat juga turut serta dalam forum ini.

Kehadiran mereka memperkuat sinergi lintas sektor dalam menyusun arah gerak baru bagi pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga.

Sorotan lainnya datang dari kehadiran Selvi Ananda Gibran Rakabuming, Pelindung TP PKK Pusat, yang datang langsung dari Jakarta.

Sambutan hangat kader PKK menyambut kehadirannya dianggap sebagai penanda dukungan nyata pemerintah pusat terhadap gerakan PKK daerah.

Rakernas X PKK juga menjadi forum strategis dalam merumuskan dokumen kebijakan gerakan PKK lima tahun ke depan, yang disusun bersama oleh TP PKK Pusat, TP PKK provinsi, dan Kementerian Dalam Negeri.

Dokumen ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di seluruh wilayah Indonesia.

Tri Tito menggarisbawahi pentingnya posisi Kaltim dalam peta pembangunan nasional, apalagi sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Kehadiran ribuan kader PKK di Samarinda adalah simbol nyata kekuatan gotong royong membangun Indonesia dari lingkup keluarga,” ungkapnya.

Tak hanya sebagai perayaan, momentum ini juga menjadi ruang konsolidasi bagi jajaran TP PKK daerah, terutama mereka yang baru dilantik pasca Pilkada serentak.

Semangat pembaruan diharapkan menguatkan gerakan PKK agar makin berdampak langsung pada masyarakat.