Pendamping PKH Jadi Garda Depan Sekolah Rakyat di Kaltim

SuaraKaltim.id - Upaya membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kalimantan Timur (Kaltim) kini masuk tahap percepatan.

Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kaltim mengandalkan peran aktif pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menjaring calon peserta didik Sekolah Rakyat yang tengah dirintis di sejumlah titik.

Kepala Dinsos Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menyebutkan bahwa saat ini sudah ada tiga titik rintisan yang sedang diproses, yakni di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda, dan SMA Negeri 16 Samarinda.

Hal itu disampaikan Andi saat berada di Samarinda, Kamis, 10 Juli 2025.

"Yang sudah lebih maju perkembangannya adalah Sekolah Rakyat di BPMP, siswanya sudah ada yang direkrut dan telah dilakukan pemeriksaan kesehatan," kata Andi disadur dari ANTARA, di hari yang sama.

Untuk rintisan di BPMP, kapasitas awal ditargetkan 100 siswa: masing-masing 50 untuk jenjang SMP dan SMA.

Dua rombongan belajar per jenjang disiapkan untuk memulai tahun ajaran baru pada 14 Juli 2025, sementara dua titik lainnya dijadwalkan menyusul pada 18 Juli.

Andi juga mengungkapkan bahwa SMA Negeri 16 Samarinda saat ini masih menunggu penyelesaian sarana-prasarana yang ditangani langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Kami telah berkoordinasi intensif. Insyaallah paling lambat Jumat (11/7), pihak Kementerian PU mulai mempersiapkan kelas dan sarana prasarana di lokasi SMAN 16 Samarinda," ujarnya.

Baca Juga: Dari Samarinda ke IKN: Kaltim Jawab Kepercayaan Pusat Lewat Rakernas PKK

Dalam proses penjaringan siswa, Dinsos menggandeng pendamping PKH untuk turun langsung ke lapangan guna mengidentifikasi calon siswa, melakukan verifikasi, validasi, serta memastikan kesiapan orang tua untuk anaknya mengikuti sistem asrama penuh.

Meski begitu, Andi mengakui bahwa perekrutan peserta didik tingkat SD masih menjadi tantangan tersendiri.

"Pengalaman di Samarinda maupun provinsi, calon siswa SD masih sulit didapatkan. Sebagian besar minat masih terpusat di jenjang SMP dan SMA," jelasnya.

Kondisi ini, tambahnya, tak hanya terjadi di Kaltim, tetapi juga menjadi pembahasan tingkat nasional. Dari 100 titik Sekolah Rakyat tahap awal, hanya tiga daerah yang mengusulkan jenjang SD.

Untuk mengatasi tantangan ini, pihaknya akan menyasar kelompok rentan lainnya.

"Kami akan berupaya semaksimal mungkin, bahkan akan mendekati Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan panti asuhan untuk mengisi kuota, terutama bagi mereka yang putus sekolah," tambahnya.