Di Balik Rakernas PKK, Ada Perjuangan Ribuan Kader dari Pelosok Negeri

SuaraKaltim.id - Gelaran Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X tahun 2025 di Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan kembali pentingnya peran keluarga dalam pembangunan nasional.

Ratusan kader dari berbagai daerah berkumpul bukan hanya untuk merayakan, tetapi juga untuk menyusun arah baru gerakan PKK sebagai ujung tombak perubahan sosial.

Dalam sambutannya, Ribka Haluk, Pembimbing TP PKK Pusat, menggarisbawahi bahwa PKK bukan sekadar organisasi sosial, melainkan instrumen strategis dalam pemerintahan.

Dia menekankan bahwa keberadaan PKK telah menjadi kanal penting dalam menjangkau masyarakat secara langsung dan menyampaikan berbagai program prioritas negara.

Baca Juga: Bukan Tanpa Alasan, DPRD Kaltim Ungkap Kendala Realisasi Gratispol

“Gerakan PKK memiliki posisi strategis dalam membantu pemerintah menjangkau masyarakat secara langsung, khususnya dalam isu-isu prioritas seperti kemiskinan ekstrem, ketahanan keluarga, hingga transformasi digital,” ujar Ribka Haluk.

Ribka juga menegaskan bahwa landasan regulasi seperti Perpres 99 Tahun 2017 dan Permendagri No. 36 Tahun 2020 menjadi bukti konkret bahwa pemerintah pusat telah memberi tempat penting bagi PKK dalam sistem pembangunan daerah.

Selain itu, arahan dalam penyusunan APBD juga konsisten mengakomodasi dukungan terhadap kegiatan PKK.

PKK kini dikaitkan erat dengan arah kebijakan besar pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ribka menyebut, pembangunan sumber daya manusia melalui bidang sains, teknologi, pendidikan, dan kesehatan tidak bisa dilepaskan dari peran keluarga.

Baca Juga: Kaltim Jadi Pusat Konsolidasi Nasional Gerakan PKK Tahun 2025

“PKK bukan hanya pelengkap kebijakan, tetapi justru berada di garis terdepan dalam mengimplementasikan berbagai agenda nasional,” tegasnya.

Dalam Rakernas kali ini, pembahasan mencakup penguatan kelembagaan PKK melalui regenerasi kader dan pelatihan teknologi.

Digitalisasi dianggap sebagai langkah penting untuk mempercepat koordinasi dan efektivitas pelaksanaan program hingga ke tingkat desa.

Selain peran internal, sinergi eksternal juga menjadi poin penting. Ribka menyerukan keterlibatan berbagai pihak—mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, hingga media dan LSM—untuk memperkuat gerakan PKK sebagai kekuatan pembangunan kolektif dari bawah.

“Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh program pusat, tapi oleh partisipasi masyarakat. PKK adalah bukti nyata bahwa pemberdayaan dari bawah bisa menjadi pendorong utama pembangunan nasional,” tutur Ribka.

Sementara itu, Selvi Ananda Gibran, istri Wakil Presiden sekaligus Pelindung TP PKK Pusat, turut memberikan apresiasi terhadap semangat dan dedikasi para kader PKK yang hadir di Kaltim.